ANGGRAN DASAR KOMITE PENGUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH INDONESIA BERSATU

Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (selanjutnya di sebut “KOPITU”) dibentuk untuk meningkatkan peranan UMKM dalam perdagangan domestik dan juga luar negeri sehingga dapat mendongkrak pendapatan devisa negara. Dengan bersinerginya beberapa lembaga pemerintah dan swasta, maka diharapkan Badan ini akan dapat melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang terpadu. Data Kementerian KUKM per tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 5969 juta dan kontribusi terhadap PDB Nasional mencapai sekitar Rp 7.005 triliun atau sekitar 62,57% dari total PDB. Sementara kontribusi dalam hal penyerapan tenaga kerja sebesar 81,7% dari total angkatan kerja Indonesia yang sebesar 128,06 juta. Pada faktanya, UMKM masih banyak mengahadapi kendala terutama dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Lembaga pemerintah dan swasta berupaya melakukan pemberdayaan UMKM namun belum secara sinergis sehingga program yang dilakukan kurang memberikan dampak secara signifikan bagi para UMKM. “KOPITU” mensinergikan semua pihak yang dibutuhkan terutama bagi para UMKM yang masih sangat terbatas ruang geraknya dalam meniti langkah menghadapi persaingan ekonomi global. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud satu kegiatan pemberdayaan UMKM yang fokus. Para UMKM akan didampingi penuh oleh “KOPITU” dengan pelayanan One Stop Service bagi UMKM go export.

BAB I NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU) yang merupakan kumpulan pelaku usaha yang memiliki tujuan yang sama terhadap kemajuan UMKM di Indonesia dan mendorong keberhasilan UMKM di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 2

Bentuk

“KOPITU” berbentuk sebuah Organisasi yang memiliki badan hukum dan bersifat independen.

Pasal 3

Waktu

Organisasi ini berdiri pada tanggal 22-11-2018 (Dua puluh dua November dua ribu delapan belas) di Jakarta, dan dikukuhkan melalui Musa Muamarta, Notaris di Jakarta, dengan nomor pendirian NOMOR AHU-0015358.AH.01.07.TAHUN2018 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

Kedudukan

“KOPITU” memiliki Kantor Dewan Pimpinan Pusat yang berkedudukan di APL Tower Lantai 17, Ruang 3 Central Park Jl. Letjen S. Parman kav.28 Jakarta Barat 11470, Indonesia Negara Indonesia.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN NILAI-NILAI

Pasal 5

Asas

 Asas organisasi ini meliputi:

  1. Pancasila, yang mencakup Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
  2. Landasan Hukum berdasarkan UUD 1945.

Pasal 6

Prinsip

Prinsip-prinsip “KOPITU” adalah demokrasi ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas gotong royong yang berorientasi Internasional.

Pasal 7

Nilai-nilai dan Filosofi

Filosofi KOPITU yaitu landasan perjuangan KOPITU dalam memajukan peran Koperasi dan UMKM di Indonesia adalah kesetaraan, keterbukaan, dan kemanfaatan. Sedangkan nilai nilai yang terkandung dan dijunjung olah KOPITU diantaranya adalah Kompak/Solid, Semangat, dan Hebat.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM

Pasal 8

Visi

KOPITU memiliki visi untuk mewujudkan UMKM naik kelas, go ekspor dan mandiri.

Pasal 9

Misi

KOPITU dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan bersama, maka diselenggarakan melalui misi sebagai berikut:

  1. Mewirausahakan UMKM agar lebih professional dan berkarakter.
  2. Memperkuat jejaring dan kerjasama dengan pemerintah dan stake holder lain untuk memperkuat peran dan koperasi dan UMKM.
  3. Membantu koperasi dan UMKM dalam mengakses penguatan modal usaha, SDM, teknologi, dan pasar domestic dan global.

Pasal 10

Program

Program utama KOPITU adalah sebagai asosiasi pelaku usaha dan koperasi, KOPITU bersifat independent dan nirlaba serta dalam menggerakan roda asosiasi bertumpu pada fasilitasi pendanaan dan sumber daya lainya dari pilar PT dan Koperasi UMKM Sukses Bersama.

BAB IV KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Keanggotaan

Anggota KOPITU terdiri dari:

  1. Pelaku dan penggiat Usaha Mikro Kecil Menengah seluruh Indonesia,
  2. Kalangan professional yang mendukung kemajuan UMKM Indonesia
  3. Anggota/ pengelola koperasi Indonesia

Pasal 12

Hak dan Kewajiban Anggota

Setiap anggota KOPITU memiliki hak untuk:

  1. Hak bicara
  2. Hak memilih dan dipilih
  3. Mendapatkan informasi
  4. Membela diri dan mendapatkan pembelaan
  5. Ikut serta dalam organisasi

Setiap anggota KOPITU memiliki kewajiban untuk:

  1. Menerima dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  2. Aktif melaksanakan dan mengembangkan program atau kegiatan organisasi
  3. Memperluas keanggotaan organisasi dengan menyebarkan asas dan tujuan organisasi
  4. Mematuhi keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum

Tata cara menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi di tingkat nasional berada pada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 14

Kepemimpinan

Kepemimpinan KOPITU di tingkat Nasional yaitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat sekaligus Pendiri.

Pasal 15

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi secara nasional merupakan kesatuan wilayah-wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

Kesekretariatan

Kesekretariatan KOPITU terdiri atas:

  1. Tingkat nasional dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Tingkat provinsi dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah
  3. Tingkat kabupaten dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah
  4. Tingkat kecamatan dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang

Perangkat dan pengelolaan kesekretariatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Mekanisme Pengambilan Keputusan

KOPITU mempunyai mekanisme pengambilan keputusan sebagai berikut:

  1. Pengambilan keputusan tertinggi oleh Ketua Umum
  2. Kongres Umum di tingkat nasional
  3. Rapat Umum tingkat Regional

Tata cara penyelenggaraan pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Rapat-rapat Organisasi

KOPITU menyelenggarakan rapat- rapat sebagai berikut:

  1. Rapat Kerja Harian di lingkungan Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Wilayah.
  2. Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah.
  3. Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah
  4. Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang
  5. Rapat-rapat dengan agenda khusus hal-hal yang dianggap perlu.

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tinggi KOPITU hanya dapat dilakukan atas keputusan Ketua Umum. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan atas usulan anggota KOPITU dengan berdasarkan kepada keputusan Ketua Umum.

BAB VII  ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar KOPITU ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga KOPITU.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

Penutup

Anggota Dasar KOPITUini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai masa kepengurusan Komite ini berakhir.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I   BENTUK, SIFAT DAN PRINSIP

Pasal 1

Bentuk

KOPITUsebagai organisasi massa dan gerakan berarti beranggotakan individu yang memiliki visi dan misi serta inisiatif guna mempengaruhi dan atau menentukan perubahan di berbagai aspek kehidupan secara dinamis, pro aktif, mandiri dan keswadayaan.

Pasal 2

Sifat Keorganisasian

KOPITU merupakan organisasi yang bersifat:

  1. Independen

Dalam menentukan kebijakan dan menjalankan organisasi, “KOPITU” tidak terikat pada pihak lain di luar organisasi,

  1. Nir-Laba

Dalam menjalankan program-programnya, “KOPITU” tidak mencari keuntungan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau sekelompok dan golongan  tertentu,

  1. Non- Partisan

KOPITUtidak menjadi bagian dari partai politik maupun organisasi yang menjadi bagian dari partai politik,

  1. Non-Sektarian

KOPITU bukan menjadi bagian dari agama, aliran kepercayaan atau aliran keyakinan tertentu.

Pasal 4

Prinsip

Prinsip-prinsip KOPITU adalah Demokrasi yaitu adanya kewenangan dan tanggungjawab yang seimbang dalam proses pembuatan kebijakan organisasi dimana segenap anggota turut serta melalui representasi yang adil, proporsional, akuntabilitas dengan mekanisme yang jelas dan transparan.

BAB II  LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 5

Lambang

Lambang KOPITU terdiri dari beberapa unsur dijelaskan sebagai berikut:

  1. Bola Dunia warna biru : melambangkan UMKM Indonesia memiliki tujuan untuk Go Internasional dengan melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dalam negeri.
  2. Lingkaran bentuk orang bergandengan mengelilingi bola dunia : melambangkan bahwa pelaku dan atau penggiat UMKM Indonesia bergotong royong saling mendukung dan bersinergi untuk tujuan ekspor hasil produksi dalam negeri.
  3. Warna-warni lingkaran bentuk orang mengelilingi bola dunia : melambangkan bahwa pelaku/penggiat UMKM Indonesia terdiri dari berbagai bidang hasil produksi seperti nelayan, petani, perkebunan, pengrajin, petambak, dan lain sebagainya dan dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
  4. Dua Telapak Tangan berdampingan : melambangkan bahwa KOPITU merupakan suatu wadah bagi pelaku/penggiat UMKM yang akan memberikan dukungan dan bimbingan dalam kegiatan lokal maupun ekspor dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga.

Pasal 6

Atribut

Kelengkapan atribut KOPITU terdiri dari:

  1. Bendera Organisasi : Bendera Organisasi berbentuk segi empat yang ditengahnya terdapat logo KOPITUberbentuk lingkaran
  2. Stempel Organisasi: Alas stempel, berbentuk lingkaran sesuai logo KOPITU
  3. Kop Surat Organisasi: Dicetak dengan logo KOPITU disudut kiri atas dan tertera alamat kantor pusat Komite di tengah atas halaman.

Pembuatan dan penggunaan atribut organisasi akan di atur lebih lanjut dalam aturan Organisasi.

BAB III   KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Keanggotaan

Anggota KOPITU terdiri :

  1. Anggota aktif atau tetap adalah anggota anggota yang telah terdaftar di sekertariat kantor Dewan Pimpinan Pusat dan di sekertariat kantor Dewan Pimpinan Wilayah yang telah diverifikasi oleh pengurus komite, memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha (SIU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan kelangkapan legalitas pendukung lainya dan memiliki hak & kewajiban anggota seperti yang tertera pada Anggaran Dasar
  2. Anggota pasif atau tidak tetap adalah anggota yang berstatus sebagai simpatisan yang tidak memiliki hak & kewajiban anggota seperti yang tertera pada Anggaran Dasar
  3. Setiap anggota KOPITU harus mempunyai kegiatan usaha yang terdaftar secara legal dan resmi, dibuktikan dengan kelengkapan berkas sebagaimana disebutkan pada Poin 1.
  4. Setiap anggota aktif KOPITU harus menjadi anggota Koperasi UKM Sukses Bersama.

Pasal 8

Syarat Menjadi Anggota

  1. Merupakan pelaku usaha yang secara legal dibuktikan dengan Nomor Ijin Berusaha/NIB, Surat Izin Usaha (SIU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan kelangkapan legalitas pendukung lainya berdasarkan jenis atau bidang usaha, sebagaimana aturan dan undang-undang Republik Indonesia yang berlaku.
  2. Menyetujui, menerima dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan KOPITU lain yang berlaku.
  3. Mematuhi keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum.
  4. Mendaftarkan diri dan mengisi formulir melalui kesekretariatan resmi KOPITU yang sudah terbentuk baik pada skala Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan domisili yang bersangkutan.

Pasal 9

Pendaftaran dan Pengesahan Anggota

  1. Pendaftaran calon anggota di mana telah ada struktur kesekretariatan dikirimkan atau diserahkan pada sekretariat dimana yang bersangkutan berdomisili.
  2. Bagi kesekretariatan yang menerima pendaftaran anggota di luar domisili keanggotaan, wajib menyalurkan ke sekretariat tempat yang bersangkutan berdomisili atau ke struktur Sekretariat diatasnya, bila di tempat domisili yang bersangkutan belum terbentuk Dewan Pimpinan.
  3. Calon anggota dinyatakan sah sebagai Anggota apabila telah memenuhi persyaratan, pembuktian legalitas dan menyelesaikan prosedur dan/atau mekanisme pendaftaran

Pasal 10

Berakhirnya Masa Keanggotaan

Masa keanggotaan berakhir apabila:

  1. Anggota mengundurkan diri.
  2. Anggota meninggal dunia.
  3. Anggota d

Pasal 11

Hak Anggota

Anggota KOPITU memiliki hak untuk:

  1. Mendapatkan kartu anggota KOPITU
  2. Mempunyai hak memilih dan dipilih
  3. Hak bicara baik lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada pengurus di semua tingkatan
  4. Mendapatkan informasi secara lisan maupun tertulis dari sekretariat di semua tingkatan,
  5. Mendapatkan penguatan kapasitas yang diselenggarakan oleh KOPITU atau kerjasama dengan lembaga lain sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku
  6. Mengikuti kegiatan di luar KOPITU atas nama KOPITU dengan persetujuan Sekretariat di tiap-tiap tingkatan
  7. Membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi apabila mengalami ketidakadilan dan atau perlakuan sewenang-wenang yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi
  8. Mengajukan usulan mengenai Kongres Luar Biasa di semua tingkatan dengan memberikan alasan dan bukti-bukti pendukung kepada pengurus setingkatnya.

Pasal 12

Kewajiban Anggota

Kewajiban yang berlaku sebagai anggota KOPITU diantaranya:

  1. Anggota wajib menerima dan melaksanakan nilai-nilai dan prinsip organisasi serta seluruh ketentuan yang diatur dalam AD-ART,
  2. Anggota wajib menanggapi secara tertulis, lisan maupun tindakan apabila diminta oleh pengurus di semua tingkatan mengenai hal-hal yang terkait dengan organisasi,
  3. Anggota wajib mendukung semua kebijakan organisasi yang sudah dimandatkan oleh forum pengambilan keputusan organisasi atau Ketua Umum sebagai pembuat keputusan tertinggi
  4. Anggota wajib aktif memperluas keanggotaan organisasi dengan menyebarkan asas dan tujuan organisasi.
  5. Anggota wajib melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap Ketua Umum sekaligus Pendiri.

BAB IV  STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Susunan Pengurus

Susunan pengurus “KOPITU” terlampir

Pasal 14

Tugas & Wewenang Pengurus

  1. Dewan Penasehat :
  • Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan – pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan organisasi sesuai dengan AD/ ART dan Visi Misi organisasi.
  • Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha – usaha pengembangan organisasi sesuai dengan AD /ART dan Visi Misi organisasi.
  • Berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Ketua Umum dalam pengambilan keputusan.
  1. Dewan Pertimbangan
  • Mempertimbangkan kebijakan, masukan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan organisasi maupun dalam pelaksanaan program kerja.
  • Berkoordinasi dengan Dewan Penasehat dan Ketua Umum untuk pengambilan keputusan.
  1. Ketua Umum :
  • Bertanggungjawab dalam memimpin KOPITU.
  • Melaksanakan fungsi manajerial untuk tercapainya tujuan KOPITU.
  • Memberikan ide dan arahan dalam penyusunan program kerja Komite jangka pendek maupun jangka panjang.
  • Apabila ketua umum berhalangan, ketua berhak menunjuk wakil atau sekretaris atau pengurus lainnya yang dianggap mampu mewakilinya.
  • Dalam kondisi darurat, dengan atas nama KOPITU, ketua berhak mengambil kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  1. Wakil Ketua Umum
  • Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan –kegiatan organisasi sesuai bidang.
  • Menggantikan ketua berdasarkan azas pendelegasian.
  1. Sekretaris
  • Membantu sepenuhnya tugas Ketua.
  • Sebagai pusat informasi semua aktivitas organisasi.
  • Melaksanakan kegiatan administrasi keseharian lembaga.
  • Berkoordinasi dengan koordinator/ketua Bidang untuk mewujudkan tertib administrasi dan tata komunikasi.
  • Merancang, memelihara, dan melakukan perbaikan sistem aplikasi yang digunakan dalam kegiatan kesekretariatan.
  • Bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh berkas-berkas yang ada di lembaga.
  • Bertanggung jawab atas dokumentasi seluruh kegiatan KOPITU.
  1. Bendahara
  • Mewujudkan tertib keuangan organisasi.
  • Melakukan koordinasi mengenai keuangan dengan semua komponen yang terkait dengan organisasi.
  • Mendistribusikan dana bagi seluruh unit kegiatan lembaga secara optimal dan proposional.
  1. Ketua Komite Tetap
  • Memberikan inisiasi dalam penyusunan program kerja sesuai bidang yang dipimpinnya serta menentukan kebijakan haluan program bidang yang dipimpinnya.
  • Menerjemahkan kebijakan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dalam bentuk kebijakan bidang yang akan dilakukan anggotanya.
  • Melakukan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan bidang yang dipimpin.
  • Membuat laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan kepada ketua umum.

Pasal 15

Prinsip Dasar Pengambilan Keputusan

  1. Pengambilan keputusan        dalam   Rapat-rapat      Kerja    dilakukan dengan sungguh-sungguh mengutamakan cara musyawarah yang partisipatif. Bila mufakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka dapat dilakukan pemungutan suara.
  2. Keputusan-keputusan yang dibuat dari suatu mekanisme pengambilan keputusan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan pada mekanisme pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
  3. Keputusan tertinggi dipegang oleh Ketua Umum sekaligus Pendiri.

Pasal 16

Rapat Kerja

  1. Rapat Kerja Nasional
  2. Dilaksanakan sebanyak 1X (satu kali) dalam setahun.
  3. Peserta Rapat Kerja Nasional adalah:
  • Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat
  • Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah
  1. Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari semua Peserta yang diundang.

Pasal 17

Rapat Pengurus

  1. Rapat pengurus adalah rapat antara dewan kelompok kepentingan dengan pimpinan sekretariat,
  2. Rapat pengurus merupakan forum pengambilan keputusan di tingkatannya,
  3. Rapat pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB V KEPENGURUSAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

Persyaratan Pengurus

  1. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Wilayah wajib memberikan dukungan penuh baik material maupun non-material dalam proses pembentukan awal berdirinya Dewan Pimpinan Pusat ataupun Dewan Pimpinan Wilayah dan hal-hal berhubungan dengan kegiatan operasional pendirian tersebut. Termasuk sebagai sekretariat sementara bagi Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang belum memiliki Dewan Pimpinan Wilayah di atasnya. Dalam hal ini, Dewan Pimpinan Wilayah terkait bertindak dan berkoordinasi secara delegatif terhadap Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Umum.
  2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Wilayah adalah personil yang memiliki usaha dan atau penggiat usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia
  3. Pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Wilayah yang ditunjuk merupakan personil yang memiliki latar belakang sebagai pengambil keputusan dan/ pelaku usaha/penggiat UMKM/ kalangan professional/pengurus koperasi yang ada di Indonesia
  4. Pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah adalah personil yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dengan komite dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan KOPITU.
  5. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah wajib mendirikan Koperasi sebagai badan yang terintegrasi dengan struktur Dewan Pimpinan Wilayah KOPITU.
  6. Ketua Dewan Pimpinan tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan inti pada organisasi lain, kecuali Koperasi yang terintegrasi dengan KOPITU.
  7. Setiap Pengurus KOPITU memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan Anggota secara umum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  8. Setiap Pengurus KOPITU harus menjadi anggota Koperasi UKM Sukses Bersama.

Pasal 19

Masa Jabatan Kepengurusan

  1. Kepengurusan Ketua Umum di Tingkat Nasional sekaligus Pendiri adalah 5 (lima) tahun untuk 1 periode, dan menjabat selama 4 periode.
  2. Ketua Umum KOPITU hanya dapat dipilih sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) periode kepengurusan berturut-turut
  3. Pengurus KOPITU hanya dapat dipilih sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) periode berturut-turut.
  4. Masa Jabatan Pengurus KOPITU dapat diakhiri sebelum masa jabatannya berakhir, apabila yang bersangkutan di nilai oleh Ketua Umum di Tingkat Nasional sekaligus Pendiri sudah tidak aktif dan tidak memberikan kontribusi lagi kepada KOPITU atau sudah tidak memiliki visi,misi, dan tujuan yang sama dengan KOPITU, serta berhak untuk mengadakan penyusunan Pengurus kembali.
  5. Masa jabatan Ketua Koperasi Wilayah yang terintegrasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah berlaku sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 20

Pelantikan Pengurus

  1. Pelantikan pengurus terpilih dilakukan oleh pengurus setingkat di atasnya dalam musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi di masing-masing tingkatan.
  2. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  3. Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pimpinan Wilayah juga berfungsi sebagai perwakilan Dewan Pimpinan Pusat, sebagai sekretariat koordinasi bagi Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang belum memiliki Dewan Pimpinan Wilayah.
  4. Ketua Koperasi Wilayah adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau personil yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
  5. Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah.
  6. Dewan Pimpinan Cabang memiliki otoritas untuk melantik Dewan Pimpinan baru di bawahnya jika diperlukan.

Pasal 21

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila diperoleh suara sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Rapat (quorum).

Pasal 22

Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Pengurus dan Anggota

  1. Ketua Umum sekaligus Pendiri berhak memberi sanksi kepada pengurus maupun anggota yang dinilai sudah tidak aktif dan tidak memberikan kontribusi lagi kepada KOPITU atau sudah tidak memiliki visi,misi, dan tujuan yang sama dengan KOPITU.
  2. Ketua Umum sekaligus Pendiri berhak memberhentikan pengurus maupun anggota dan membatalkan pelantikan apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan sanksi dan peringatan yang telah diberikan sebelumnya, serta berhak untuk menentukan pengganti untuk posisi yang bersangkutan.
  3. Pengambilan keputusan pada prinsipnya dilakuan secara musyawarah dan mufakat, jika tidak mungkin dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Ketua Umum sebagai pembuat keputusan tertinggi.

BAB VII PENUTUP

Pasal 24

Penutup

Anggaran Rumah Tangga in berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kepengurusan KOPITU.

EnglishIndonesian