Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) beserta jajaranya bersama dengan Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo beserta jajaranya terus menggairahkan ekspor komoditas pertanian di tengah masa pandemi covid 19 agar perekonomian nasional dan kesejahteraan petani semakin tangguh. Kali ini, olahan pangan singkong sebanyak 3,3 ton di ekspor ke Korea Selatan dan kopi sebanyak 39,6 ton ke Mesir, dirangkaikan dalam Event KOPITU Tanipreneur Camp and Award 2021 sekaligus memperingati hari jadi KOPITU ke-3 yang dilakukan di Grand Mercure Surabaya City pada Kamis,4/11. Produk komoditi ekspor ini merupakan hasil kerja KOPITU dalam membuka peluang pasar baru dan berbagai upaya hilirisasi sektor pertanian.
“Ekspor ini merupakan wujud komitmen pemerintah khususnya kami di Kementerian Pertanian untuk membangun negara yang semakin hebat. Ekspor pangan kita upayakan tiga kali lipat sebab pertanian kita dibutuhkan negara lain. Kita dorong semua daerah melakukan ekspor,” demikian dikatakan Mentan SYL. Lebih lanjut SYL mengatakan untuk langkah kongkret peningkatan volume ekspor ke depan yakni dengan mengoptimalkan segala potensi pertanian di semua daerah untuk dapat menghasilkan produk pangan kualitas ekspor. Selanjutnya, membangun kemitraan dengan berbagai stakeholder untuk sama-sama menggerakan pengembangan komoditas pertanian, termasuk pangan lokal yang memiliki keunggulan rasa dan nilai gizi tinggi.
Event tersebut dirangkaikan juga dengan pemberian penghargaan oleh KOPITU kepada sejumlah pihak yang dinilai telah berkontribusi besar dalam peningkatan ekspor dan sektor pertanian. Salah satu diantaranya adalah Menteri Pertanian. Mentan mengapresiasi event ini dengan sangat baik. “Terima kasih ki’ KOPITU, bagus sekali ini. Kau kasih saya penghargaan, padahal saya mau kasih kau penghargaan”, ucap Mentan dengan logat khas bugisnya.
Di samping penghargaan dan pelepasan ekspor, dalam event ini juga dilakukan kurasi produk UMKM olahan pangan untuk masuk ke pasar Accor Group dan pasar ekspor. Selain itu, ada juga festival kuliner olahan pangan yang dilakukan langsung di lokasi. Agenda dilanjutkan dengan Bimtek bagi UMKM untuk pengurusan izin BPOM dan Halal. Seluruh rangkaian acara tersebut dilakukan secara hybrid (On-line dan Off-line).
“Kita sangat apresiasi kinerja seluruh pihak yang terkait dan sponsor-sponsor serta dukungan dari berbagai pihak atas acara hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan ucapan kepada KOPITU”, tutur Yoyok.
Event KOPITU Tanipreneur Camp & Award 2021 ini diselenggarakan oleh Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU) dengan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BPJPH, BPOM, PT. Surveyor Indonesia, PT. Mitra Enabler Indonesia (Ralali.com), PT. Sarottama, PT. Zhafira Jaya Bumi, PT. Indorasa Utama, dan INAKOR. Co. Ltd, serta disponsori oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Accor Group dan Propaktani.
Acara ini juga turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Bupati Banyuwangi, Wakil Bupati Tabanan, Wakil Walikota Denpasar, Direktur Utama BNI, Direktur Utama PT. Zhafira Jaya Bumi, Direktur Utama BUMP PT. Pagar Bukit Asam, CEO Pemuda Petani, Kepala BPJPH, Kepala BPOM, Direktur Utama PT. Mitra Enabler Indonesia, Japan Business Development PIN, President of PLAN 23 Cooperative, Direktur Utama INAKOR. Co. Ltd, Senior Director Sales and Partnership Accor Group, Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, Pimpinan Cabang BRI Banywangi Pusat, Pimpinan KCP Bank BRI Muncar, Pimpinan KCP Bank BRI Pasirian Malang, Dinas UMKM Banyuwangi, Bupati Jember, Bupati Situbondo dan tamu-tamu lainya baik secara langsung maupun virtual.
Pemberdayaan petani untuk naik kelas dan mengakses pasar ekspor makin ramai digaungkan di Indonesia dewasa ini. Dalam pencapaian tujuan tersebut, banyak hal yang perlu diatur terlebih dahulu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang umumnya terjadi pada petani, seperti pembayaran panen yang tidak menentu, penetrasi pasar yang sulit, digitalisasi, pendanaan, hingga ketersediaan fasilitas pendampingan dan pemberdayaan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi dalam Webinar KOPITU dan Propaktani 27/10. Selain Dirjen Suwandi, Webinar tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, Suroto selaku CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat, dan Alexander selaku perwakilan dari PT. Mitra Enabler Indonesia.
“Banyak petani yang belum berani untuk memulai korporatisasi karena ketidaktahuan mereka tentang keuntungan yang bisa didapat. Memang kebanyakan karena belum tahu. Sekalipun sudah tahu, pasti akan bingung memulai karena pasti harus ada yang membimbing, harus ada yang mengarahkan”, tutur Suroto. Menurut Suroto, pada dasarnya bahkan dalam level desa, baik dalam bentuk BUMP, Bumdes maupun Koperasi, perkembangan dan kesejahteraan petani bisa meningkat dengan signifikan, apalagi jika di level yang lebih luas.
Sedangkan pihak PT. MEI menyampaikan bahwa dalam bentuk kecil sekalipun, petani pada dasarnya dapat membentuk sebuah kelompok usaha yang profitable. “Kita kerjasama dengan KOPITU, ada kelompok usaha yang namanya Enabler. Lewat situ sebenarnya sudah all in one. Apalagi dengan jaringan KOPITU di seluruh Indonesia, pemberdayaan bisa dilakukan disertai pendampingan, tinggal inisiatif aja sebetulnya untuk menimbulkan kemauan dari petani untuk naik kelas”, ungkapnya.
“Iya kita memang ada kerjasama untuk jaringan Enabler di Indonesia. Fungsinya bisa jadi media untuk masuk marketplace, pendanaan sampai perolehan keuntungan dari transaksi yang terjadi dalam marketplace tersebut. Jatahnya sudah diatur dalam satuan persen bagi Enabler kita untuk total transaksi di daerah binaan mereka”, ungkap Yoyok Pitoyo.
“Kalau dengan metode ini, petani ngga perlu khawatir pembayaranya tempo atau tidak menentu. Kalau pake model kita punya, petani bisa dapat dana dulu”, pungkasnya.
Peringatan Hari Pangan Sedunia dilakukan di Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Cirebon Jawa Barat pada Senin 25/10. Perayaan tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan petani Indonesia yang sejauh ini telah banyak melakukan kinerja yang luar biasa hingga mengantarkan sektor pertanian Indonesia pada kondisi yang sangat baik walaupun terhantam pandemi COVID-19. Perayaan tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Wantimpres Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedy Mulyadi, Perwakilan FAO, jajaran Kementerian Pertanian dan ratusan petani daerah setempat. Perayaan ini juga dilakukan secara daring di 41 titik berbeda.
“Kita akan menghadapi krisis air, kemarau tanpa perkiraan dan berbagai ancaman iklim lain. Dua tahun terakhir ini kita bisa bertahan di tengah pandemi, saya minta agar kita semua bersama-sama juga bersiap untuk ancaman-ancaman iklim itu”, ungkap Mentan. Hal ini disampaikan Mentan terkait pertemuan G20 yang baru ini dilakukan. Menurut Mentan, banyak negara-negara maju sedang meningkatkan anggaran sektor pertanian untuk ketahanan pangan dan mempersiapkan diri menghadapi pemanasan global.
“Kita harus punya program baru juga untuk menghadapi kemungkinan krisis alam yang akan terjadi, harus ada agenda pasti”, tambahnya. Di samping itu, Mentan menilai kinerja pencapaian ketahanan pangan sejauh ini sangat baik, terbukti dengan meningkatnya statistik sektoral.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri, kita 237 juta orang dalam dua tahun ini tidak pernah mendengar ada orang yang mati karena kelaparan. Itu merupakan bentuk upaya dan kerja keras petani dalam memastikan ketahanan pangan dalam negeri terjaga. Buktinya ekspor sektor pertanian naik 15,79 persen, Rp451,77 triliun tahun lalu. Kita mampu ekspor melampaui suasana normal yang ada”, ungkap Dirjen Suwandi.
Menurut Dirjen Suwandi, pihaknya telah banyak melakukan kerjasama dan berbagai pemberdayaan kepada petani secara meluas demi mencapai hasil tersebut. “Seperti yang baru-baru ini misalnya kita kolaborasi dengan KOPITU. Memang tugas kami dan hasil yang tercipta tidak bisa dilakukan sendirian, kita sesama stakeholder harus saling bersinergi supaya ekosistem bisnisnya aman dan bisa berkembang”, ungkapnya.
“Alhamdulillah kita bisa punya pencapaian yang luar biasa dari sektor pertanian. Kita juga sebagai salah satu stakeholder yang bekerja sangat dekat dengan Kementan tentu berusaha juga untuk mengembangkan dari berbagai sisi. Untuk saat ini mungkin kami akan berusaha tingkatkan ekspor komoditi Gratieks dengan bersinergi dengan Pak Dirjen dan jajaranya, SALAM KOPITU”, tutur Yoyok Pitoyo.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengungkapkan daftar frozen food yang tidak wajib punya izin edar. Hal ini diungkapkan untuk menjawab informasi yang beredar di media sosial soal pengakuan penjual frozen food atau makanan beku yang dikenai denda karena tidak memiliki izin edar dari BPOM.
Berikut kriteria-kriteria frozen food yang tidak wajib memiliki izin edar berdasarkan laman pom.go.id yang dikutip Kompas.com pada Sabtu (23/10/2021): Daftar Frozen Food yang Tidak Wajib Punya Izin Edar Mempunyai masa simpan/kedaluwarsa kurang dari 7 (tujuh) hari (dibuktikan dengan pencantuman tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa pada label); Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; Dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen; dan Pangan olahan siap saji. Berdasarkan penjelasan dari BPOM, frozen food atau pangan olahan beku merupakan pangan olahan yang diproduksi dengan menggunakan proses pembekuan dan dipertahankan tetap beku pada suhu -18°C sepanjang rantai distribusi dan penyimpanannya.
Penjelasan Kemenkop UMKM Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki buka suara terkait kabar banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) frozen food yang dipanggil oleh pihak kepolisian. Menkop UKM mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengenai permasalahan hukum yang dihadapi pelaku UMKM terkait izin edar usaha frozen food tersebut. “Koordinasi dengan Kepolisian RI dilakukan KemenKopUKM dan ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman untuk memastikan agar aparat berwenang mengutamakan pembinaan, bukan penindakan kepada pelaku usaha mikro serta kecil yang masih belum memenuhi perizinan usaha yang dibutuhkan,” kata Teten di akun Instagram pribadinya @tetenmasduki_. Teten berharap, dengan adanya kesepakatan antara Kemenkop UKM dan kepolisian, iklim usaha tidak terganggu sehingga ekonomi nasional bisa segera pulih dari pandemi Covid-19.
Semakin langkanya sumberdaya lahan, terutama akibat perkembangan sektor industri dan jasa, sehingga kegiatan usaha pertanian konvensional semakin tidak kompetitif karena tingginya harga lahan. Teknologi budidaya pertanian sistem hidroponik memberikan alternatif bagi para petani yang memiliki lahan sempit atau yang hanya memiliki pekarangan rumah untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan yang memadai. Melalui Webinar KOPITU dan Propaktani 21/10, uraian tersebut dibahas dan disampaikan oleh Nursyamsu Mahyuddin, Dirut PT Nudira Sumberdaya Indonesia. Webinar tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo dan Handoko selaku Praktisi Pertanian Hidroponik Greenhouse.
Suwandi mengungkapkan bahwa secara umum, konsep Greenhouse Hidroponik digunakan untuk mengatasi perubahan iklim yang saat ini telah membuat para petani tanaman pangan dan hortikultura banyak mengalami kerugian. “Keadaan cuaca yang tidak menentu menyebabkan musim tanam dan panen tak menentu. Petani sulit untuk melalukan prediksi cuaca dalam masa tanam. Teknologi greenhouse atau rumah tanaman merupakan sebuah alternatif solusi untuk mengendalikan kondisi iklim mikro pada tanaman”, tuturnya.
Beberapa permasalahan yang dihadapi mengenai penerapan Greenhouse Hidroponik diantaranya kendala Investasi dan Hilirisasi. Menanggapi hal tersebut, Handoko mengungkapkan bahwa dirinya sebagai praktisi dan sekaligus Ketua DPW KOPITU Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah hilirisasi untuk produk-produk hidroponik.
“Sebagai salah satu pimpinan DPW KOPITU saya sudah banyak bantu anggota binaan untuk memasarkan produk hidroponik yang ada. Untuk kendala modal investasi saya rasa bukan hal yang begitu besar karena sekarang sudah banyak skema KUR yang bersahabat dengan petani. Sedangkan untuk pasar, kita ngga cuma ambil dari yang skala besar saja. Produk anggota binaan yang skala kecil dan menengah pun kita tampung semua, sesuai visi dan misi KOPITU yang kita pegang, kita harus mengedepankan UMKM”, ungkap Handoko.
“Budidaya tanaman di greenhouse akan memberikan perlindungan perlindungan terhadap cuaca panas & dingin, angin dan hujan, dan memungkinkan hama dan penyakit dikendalikan secara baik. Jadi, greenhouse memungkinkan kita menanam tanaman di luar musim, serta tanaman lain yang biasanya tidak akan bertahan hidup di iklim setempat”, tutur Yoyok. “Keuntunganya ya tentu pertumbuhan tanaman bisa kita kendalikan dengan lebih cepat, produksi lebih tinggi dengan lahan minim dan kualitas yang konsisten”, tambahnya.
Produk olahan asal tanaman pangan dari Indonesia dikenal banyak digemari di luar negeri karena kualitasnya yang unik dan harga yang bersaing. Hal ini juga menjadi salah satu jalan keluar untuk memperkuat diversifikasi pangan Indonesia dengan cara meningkatkan nilai komoditi unggulan lokal sebagai bahan baku untuk menciptakan produk unggulan. Seperti makanan beku yang saat ini mulai ramai dilakukan di beberapa negara. Dalam Webinar KOPITU dan Propaktani 19/10, pelaku industri kecil dan pelaku usaha tani diberikan bekal dan pengetahuan terkait sertifikasi halal dan kepengurusan izin BPOM. Webinar tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, Kepala Bidang Sertifikasi Halal BPJPH Amrullah, dan Kepala Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Resiko Sedang BPOM Yeni Oktaviany.
“Peluang pasar untuk produk olahan tanaman pangan memiliki pangsa yang luas, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam webinar kita yang lalu saat mengundang narasumber dari Dubai. Pasar ekspor produk olahan pangan beku dari Indonesia banyak digemari di luar negeri, tidak hanya di dubai saja. Oleh karena itu pertama memang yang perlu kita perkuat adalah hilirisasi dulu, salah satunya dengan penguatan produk kita di Indonesia supaya siap bersaing di luar. “, ungkap Suwandi.
Menurut Suwandi, produk olahan beku harus memiliki standar yang sama dengan produk pesaing serupa yang beredar, mengingat untuk produk ekspor memang ada aturan yang ketat mengenai keamanan olahan pangan. Oleh karena itu pada dasarnya pemenuhan standar halal dan BPOM sebetulnya sudah sangat mewakili.
“Olahan pangan dalam bentuk Frozen/beku menjadi komoditi ekspor yang sangat diminati di pasar timur tengah dan Asia seperti UEA dan Jepang maupun Korea Selatan Kebutuhan terhadap olahan pangan frozen tergolong sangat besar. Sehingga peluang Ekspor Olahan Frozen ini sangat terbuka lebar bagi petani dan UMKM Indonesia”, ungkap Yoyok.
Yoyok berpendapat bahwa perlu diperhatikan terkait standarisasi olahan frozen tersebut supaya tidak menyalahi aturan-aturan yang berujung pada bui penjara.
“Karena kurang pahamnya petani dan UMKM terkait standarisasi olahan Frozen, produsen olahan frozen banyak yang harus berurusan dengan penegak hukum. Disinilah pentingnya peran BPOM dan BPJPH untuk bisa mendukung para petani dan UMKM untuk meng edukasi terkait standarisasi olahan frozen yang aman dan Halal”, tambahnya.
Dalam webinar tersebut terjadi banyak aktivitas diskusi antara peserta dan narasumber. Hal ini merupakan indikasi bahwa pelaku IKM dan UKM Indonesia memiliki tekad dan kemauan yang kuat untuk mencapai pasar ekspor.
“Jika memang para pelaku UMKM mengalami kesulitan, bisa juga mencari program pendampingan, bimtek atau kurasi yang banyak dibuka untuk produk UMKM. Seperti contohnya dengan adanya kerjasama BPOM dan KOPITU juga melakukan hal tersebut, mengingat tingginya kebutuhan anggota binaan KOPITU terhadap bentuk izin tersebut”, tutur Yeni.
“Standar Halal dan Thayyib ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan keamanan pangan dari BPOM. Sama halnya juga kita pun dari BPJPH memang sudah ada bentuk kerjasama dengan KOPITU untuk kepengurusan halal. Kami menilai dengan adanya kerjasama semacam tersebut dapat memacu perkembangan UMKM dan IKM ke taraf yang lebih baik”, ungkap Amrullah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) berkomitmen untuk terus mendukung dan memperluas akses keuangan bagi petani melalui pembentukan ekosistem pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster sektor pertanian dan peternakan. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat meninjau lokasi KUR klaster petani dan peternak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo kemarin bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rachmat Gobel, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan perwakilan IJK.
Wimboh mengatakan OJK telah menginisiasi KUR berbasis klaster dengan skema value chain management di berbagai daerah di Indonesia. Skema KUR klaster ini dikembangkan untuk mendukung pendanaan kepada seluruh ekosistem secara lengkap dari hulu ke hilir.
“Program ekosistem KUR klaster ini diharapkan mampu membantu para petani memperoleh dukungan pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran atas hasil pertaniannya. KUR klaster diharapkan dapat membantu pertumbuhan sektor pertanian dengan memiliki produktivitas yang tinggi dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat serta dapat menyerap tenaga kerja di daerah serta menjadi salah satu komoditas ekspor,” kata Wimboh dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).
Khusus di Gorontalo, skema KUR klaster diterapkan untuk pengembangan sektor pertanian padi dan jagung (Bohusami Ba Kobong) serta peternakan sapi (Bohusami Ba Ternak). Pelaksanaan skema ini juga didukung partisipasi pembiayaan dari beberapa bank dan juga akan bekerjasama dengan beberapa koperasi yang dimiliki petani.
Hingga September 2021, OJK mencatat realisasi KUR di Provinsi Gorontalo sebesar Rp 963,18 miliar. Khusus untuk sektor pertanian tercatat sebesar Rp 261,92 miliar yang diterima oleh 10.498 debitur.
Rachmat Gobel mengapresiasi langkah OJK untuk menginisiasi pelaksanaan skema KUR klaster di berbagai daerah di Indonesia. KUR klaster dapat mendorong pertanian dan meningkatkan produktivitas di masyarakat, sehingga Gorontalo bisa menjadi provinsi yang kuat, petani mandiri yang hebat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain pemberian kredit kepada petani, Rachmat Gobel juga meminta agar petani mendapatkan pendampingan dalam usahanya. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari hasil pertanian sehingga layak untuk diekspor.
“Petani hendaknya tidak hanya diberikan kredit untuk pengembangan usahanya tetapi juga mendapat pendampingan agar ada peningkatan kualitas dari hasil pertanian sehingga layak untuk diekspor ke negara lain,” kata Rachmat Gobel.
Pada kesempatan yang sama, Wimboh juga menyerahkan bantuan alat produksi berupa 4 (empat) unit alat pengering jagung dan padi, serta 14 (empat belas) unit mesin ketinting kepada koperasi petani dan nelayan.
OJK menargetkan ekosistem pembiayaan KUR klaster sektor pertanian akan terus direplikasi dan dikembangkan di daerah lain di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengusulkan kredit macet usaha mikro di bawah Rp 10 juta agar diputihkan saja.
“Setiap bertemu rakyat, itu yang dikeluhkan. Akibat pandemi COVID-19 ini banyak usaha yang tutup sehingga tak bisa bayar pinjaman,” kata Gobel ketika berdialog dengan petani di Kabupaten Gorontalo, Rabu, 13 Oktober 2021.
Usul itu ia kemukakan langsung kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Gobel dan Wimboh menghadiri kegiatan kelompok tani dan koperasi petani yang mendapat bantuan dari perbankan.
Gobel mengatakan bahwa hal itu juga menjadi pembicaraan sejumlah anggota DPR. Karena itu ia berharap hal itu menjadi perhatian OJK dan pemerintah.
Akibat kredit macet itu, katanya, para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Istilah SLIK ini merupakan pengganti istilah BI Checking karena pengawasan perbankan kini berada di OJK, bukan lagi di Bank Indonesia (BI).
Gobel mengatakan akibat pandemi Covid 19 maupun akibat terkena musibah, banyak pelaku usaha mikro masuk dalam daftar SLIK. Karena itu mereka tak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan.
“Dalam kondisi begitu, mereka lari ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik. Mereka jadi makin miskin,” katanya.
“Padahal Presiden Jokowi sangat peduli untuk memberantas kemiskinan dan memperkuat UMKM. Kita harus ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan. Kita juga harus memiliki visi yang sama bahwa UMKM harus kuat. Karena UMKM itu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga fondasi ekonomi nasional,” katanya.
Selain itu, Gobel mengingatkan agar perbankan melakukan pembinaan kepada UMKM agar usahanya sehat dan kualitas produk usahanya juga bagus. “Jadi jangan hanya memberikan kredit, tapi juga membina skill mereka juga,” katanya.
Pembinaan itu, katanya, termasuk kemampuan UMKM untuk memasuki ekonomi digital. Selain itu, produk UMKM juga harus bisa menjadi produk global.
Menanggapi hal itu, Wimboh mengatakan hal itu sebetulnya menjadi perhatian semua pihak. “Kalau buat bank swasta prosesnya sederhana, tapi bagi bank negara menjadi rumit karena sudah isu legal. Karena terikat pada undang-undang keuangan negara. Karena hal ini menjadi kerugian negara. Jadi aturannya dihapus dulu dari undang-undang,” katanya.
Namun ia mengusulkan bahwa sebetulnya bisa mendapat top up kredit jika usaha mikro terkena dampak pandemi COVID-19 atau bencana.
Menurutnya, untuk kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga pinjaman sebesar 6 persen. Selain itu juga ada subsidi bunga pinjaman sebesar 3 persen untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Gobel mengatakan UMKM itu bukan hanya pedagang dan industri rumah tangga, tapi juga termasuk pertanian dan perikanan. “Mereka adalah petani pejuang. Pejuang pangan. Mereka adalah local investor,” katanya.
Menurut Rachmat Gobel, petani adalah aset nasional. Mereka telah menjaga kehormatan bangsa dengan menyediakan pangan untuk bangsa.
Peluang pencairan KUR Pertanian sangat tinggi. Namun perlu ada persiapan lebih jauh dari hulu hingga hilir untuk memastikan petani tidak dirugikan atau berada pada posisi yang sulit. Pelaksanaan KUR Pertanian untuk menunjang perkembangan komoditi unggulan telah mulai terlaksana. Namun beberapa faktor di lapangan masih belum dapat teratasi karena ketidaksiapan dalam berbagai sisi. Urgensi ini dibahas dalam Webinar KOPITU dan Propaktani 15/9. Webinar tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, Pimpinan Kantor Cabang BRI Lumajang Suwarno, dan General Manager PT. Zhafira Jaya Bumi Rizky Mahardhika.
“KUR Pertanian ini salah satu produk unggulan Kementan yang diharapkan dapat membantu menggenjot roda sektor pertanian ke era yang lebih maju. Dalam pelaksanaanya kita memang berharap petani bisa naik kelas dengan korporatisasi menjadi Bumdes, BUMP maupun Koperasi. Dengan demikian akses pendanaan akan sangat mudah bagi petani. Terutama untuk komoditas yang termasuk dalam Gratieks”, ungkap Suwandi.
Terkait kendala KUR Pertanian yang ada di lapangan, Yoyok Pitoyo mengungkapkan bahwa perlu ada kemitraan yang sustainable demi ekosistem yang stabil. “Salah satu sisi lemah dalam ekosistem tersebut adalah ketidakpastian offtaker. Offtaker merupakan peran penting bagi petani dan perbankan dalam rangka berjalannya KUR. Ketidakpastian offtaker menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam memasarkan dan menjual hasil panen. Dampaknya, harga jual petani akan sangat menurun dan menimbulkan kendala angsuran.”, ungkap Yoyok. “Dalam hal ini, petani terpapar resiko tercatat dengan kolektibilitas buruk dan akan kesulitan mendapatkan kembali KUR. Belum lagi jika pada peminjaman tersebut petani menggunakan agunan, maka resiko akan jauh lebih besar.”, tambahnya.
Suwarno menuturkan bahwa model ideal untuk skema KUR Pertanian adalah dengan adanya kemitraan yang pasti terutama terkait pasar. “Adanya kemitraan antara petani, offtaker dan perbankan ini yang sebetulnya perlu kita titikberatkan, seperti yang kami lakukan antara KOPITU dan PT. Zhafira. Dengan adanya skema tersebut, petani dibebaskan dari agunan dan terdapat pembinaan dan pendampingan bagi petani untuk mengembangkan produk tani”, ungkap Suwarno.
“Upaya yang kami lakukan diantaranya disamping membantu Korporatisasi Petani bersama KOPITU, kami juga membantu para petani dengan membebaskan petani dari beban agunan. Nah inilah keunggulan yang kami sangat syukuri dengan kerjasama dan dukungan penuh dari KOPITU, kami bisa dapat kepastian pasar. Dengan demikian kami dan petani dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa ada kekhawatiran soal harga. Kami sekarang tinggal fokus untuk bibit, pupuk dan SDM petani, tentunya bersama dengan KOPITU”, tutur Rizky.
Pandemi Covid-19 memang berdampak sangat signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Tidak sedikit perekonomian negara-negara di belahan dunia yang goyah bahkan terpuruk usai di hantam badai pandemi Covid-19, namun tidak dengan Indonesia! loh kok bisa? Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) adalah jawaban masih kokohnya perekonomian negara kita meski sempat goyang di masa pandemi Covid-19.
Dalam catatan sejarah negeri ini, Koperasi dan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan, terbukti senantiasa menjadi pondasi kebangkitan dan kekuatan perekonomian negara.
Masih ingat krisis moneter (Krismon) 1998 dimana pertumbuhan ekonomi kita minus 13 persen? Hanya koperasi serta UMKM yang mampu bertahan, tetap eksis dan konsisten menopang terpuruknya perekonomian negara kala itu, perlahan-lahan bangkit, maju dan keluar dari Krismon 98.
Ironisnya, di saat ekonomi kita jatuh, perusahaan-perusahaan bangkrut, bank nasional maupun swasta tutup atau terpaksa merger agar bertahan, segelintir pecundang bangsa yang tak lain swasta-swasta besar atau konglomerat, memilih kabur membawa uangnya keluar dari Indonesia, bukannya ikut berjuang bersama segenap bangsa dan negara di masa-masa krisis multidimensi saat itu.
Di masa pandemi Covid-19 yang situasi-kondisinya mirip-mirip Krismon 98, koperasi dan UMKM kembali menjadi pahlawan penyelamat perekonomian negara.
Meski jumlahnya semakin berkurang, keberadaan koperasi masih mampu menggairahkan ekonomi nasional, karena koperasi dapat menjangkau 64 juta pelaku UMKM yang tersebar di pelosok negeri ini.
Sementara UMKM yang tetap hidup berkat sokongan koperasi, menjalankan perannya sebagai penggerak pemulihan ekonomi nasional, dimana UMKM berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen atau senilai dengan Rp 8,573,89 triliun dan mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Tidak dapat dipungkiri, peran koperasi sangat sentral dan signifikan dalam membantu pelaku UMKM melalui program bantuan atau kredit untuk permodalan mereka.
Namun sayang, seiring pesatnya perkembangan zaman, semakin mutakhirnya teknologi serta informasi dalam era digitalisasi saat ini, denyut nadi kehidupan koperasi justru kian melemah, pergerakannya lambat bahkan terkesan stagnan, sangat kontras dengan gegap gempitanya detak jantung lembaga keuangan non-bank lainnya seperti financial technology (fintech) peer to peer lending alis pinjaman online (pinjol), yang seolah berlari secepat kilat di era society 5.0.
Belum pernah terdengar gagasan besar, langkah inovatif atau inovasi luar biasa dari instrumen negara yang mengurusi bidang koperasi, untuk menyelamatkan soko guru ekonomi Indonesia yang mulai ditinggalkan masyarakat setelah beralih pada fintech peer to peer lending alis pinjaman online (pinjol), yang inovasinya selalu sustainable.
Kementerian Koperasi dan UMKM seyogianya segera berbenah diri, membangkitkan kembali serta meng-up grade koperasi agar sejalan dengan perkembangan zaman khususnya era digitalisasi, sehingga dapat bersaing lalu menyaingi pinjol dan menarik kembali minat masyarakat untuk menggunakan jasa soko guru ekonomi kerakyatan ini.
Koperasi harus bangkit, berinovasi dan bertransformasi menuju koperasi digital yang sepatutnya diinisiasi penyelenggara negara dalam hal ini wajib dimotori oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.
Ingat, dalam era digitaliasi, sektor keuangan seperti penyelenggara fintech peer to peer lending alias pinjol dapat berkembang pesat di Tanah Air karena berjuta inovasi dan kreasi yang mereka ciptakan, menjadi magnet utama bagi masyarakat.
Namun perlu dicatat, perjalanan transformasi koperasi ‘jadoel’ menuju koperasi digital terkini dan kekinian harus benar-benar di awasi serta wajib memenuhi regulasi, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Jangan sampai kebablasan apalagi berani menabrak aturan seperti platform fintech peer to peer lending alias pinjol ilegal, yang saat ini menjadi masalah utama keselamatan masyarakat dan menjadi perhatian penuh pemerintah.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘gundah’ dengan semakin maraknya pinjaman online (pinjol), yang keberadaan dan perkembangannya bukan membantu malah menjadi masalah baru bagi masyarakat.
Tidak sedikit masyarakat termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang hidup dan kehidupannya semakin tertekan, setelah terjerat pinjol.
“Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan yang terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online dan ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” cetus Jokowi saat membuka acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Kepresidenan (11/10).
Gundahnya Bapak Presiden Jokowi wajar dan beralasan mengingat pemerintah telah jor-joran menggelontorkan bantuan melalui program berbasis kerakyatan bagi masyarakat, bukan hanya di masa pandemi Covid-19 namun sejak beliau terpilih sebagai pemimpin bangsa ini.
Pinjol ilegal sebenarnya tidak akan booming apalagi menjadi masalah bagi masyarakat bawah dan pelaku UMKM, apabila koperasi yang sarat dengan nilai-nila perjuangan, kejujuran, budaya gotong royong, dibangkitkan dengan semangat perubahan penuh agar bertransformasi menjadi e-koperasi atau koperasi digital yang selaras dengan kemajuan zaman.
Bukan retorika, apalagi sekedar kata-kata yang dapat mengubah dan mengembalikan maruah koperasi.
Butuh pemikiran yang cerdas, gagasan inovatif, langkah tegas, keyakinan dan tekad yang bulat serta keteguhan luar biasa dari Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk mengubah bukan hanya wajah namun segenap jiwa dan raga koperasi, agar kembali ke khitohnya sebagai soko guru ekonomi bangsa Indonesia.
Pejabat negara atau instrumen pemerintah yang mengurusi Koperasi dan UMKM, seyogianya meniru dan mengikuti langkah presiden yang sering kali turun langsung ke lapangan saat mengetahui akar permasalahan, untuk mendapatkan solusi yang tepat, cermat, cepat, efektif, efisien dan terukur dalam menangani persoalan tersebut.
Langkah ini sepatutnya segera dilakukan, agar koperasi kembali menjadi soko guru perekonomian bangsa, penyokong ekonomi masyarakat khususnya UMKM, agar mampu menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia, sesuai harapan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan tentunya keinginan kita segenap bangsa dan rakyat Indonesia.
Sungguh benar gagasan besar Ibu Negara, memang sudah waktunya UMKM bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan meningkatkan kapasitas UMKM, menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti digitalisasi, bisnis coaching, kemampuan membangun relasi bisnis, dan showcasing produk-produk UMKM.
Pemikiran cerdas Ibu Iriana Joko Widodo ini seyogianya menjadi suplemen bagi pelaku UMKM diseluruh penjuru tanah air untuk senantiasa teguh, berdoa, bekerja dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh, karena UMKM memang ditakdirkan sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia mengingat hanya UMKM dan sahabatnya yang tak lain koperasi, selalu berdiri di depan, menopang ekonomi negara ini sejak zaman dulu hingga masa kini, khususnya di saat situasi dan kondisi sulit atau tidak menentu seperti pandemi Covid-19.
Gagasan besar dan pemikiran cerdas Ibu Negara Iriana Joko Widodo ini sejalan dengan program kemajuan UMKM yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu selain getol memberikan bantuan, UMKM juga diarahkan masuk dalam sistem digital pada 2023 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Sebagai wujud nyata dukungan terhadap pemerintah sekaligus mengakselerasi keinginan Ibu Negara, Saya membuat program bantuan produktif (BanPro) ‘jemput bola’ gratis jasa dan biaya pengurusan legalitas bagi 1000 UMKM dimana legalitas sangat diperlukan agar terdaftar dalam sistem digital BBI.
Tidak semua pelaku UMKM melek teknologi di era digital mengingat sejak BanPro dibuka, baru seratusan pelaku UMKM yang masuk dengan alasan gaptek sehingga kami telah merubah polanya jadi jemput bola.
Insya Allah, program BanPro yang saya gagas dan akan diikuti oleh pelaku UMKM mapan dan memiliki rasa solidaritas serta empati untuk membatu saudara kita, pelaku UMKM dalam hal melegalkan usahanya agar seluruh UMKM tanah air terdaftar dalam sistem digital 2023 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang di inisiasi oleh Presiden Joko Widodo.
Satu lagi, jika berbicara isu mengangkat ekonomi kemasyarakatan atau ekonomi kerakyatan, menurut saya seyogianya harus mengedepankan leveraging dari social capital, kenapa?
Jawabannya, sejauh ini kan conversion dari social capital menjadi aset capital selama ini tergeneralisasi berupa kelompok-kelompok massa terutama orang-orang miskin yang tergeneralisasi melalui UMKM.
Tidak dapat dinafikan jika kelompok ini lebih banyak dikapitalisasi baik oleh pemangku kepentingan dan kebijakan politik serta orang-orang yang membuat kebijakan hanya sebagai objek di dalam kapitalisasi itu sendiri itu.
Jika memang kita harus membangun untuk memiliki sistem yang tepat, kuat, cermat, cepat, efisien, terstruktur dan sustainable guna mengakselerasi produktifitas peningkatan dan conversion dari objek menjadi subjek agar value dari orang-orang miskin yang notabene sebagian besar pelaku UMKM.
Leveraging dari social capital ini seharusnya dimiliki oleh organisasi organisasi massa yang berbasis fundamental massa seperti seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang keduanya ini memiliki jamiah yang pasti dan ter-organisir dengan baik.
Pemerintah khususnya Presiden Jokowi tentunya telah mengetahui hal ini, terlebih lagi kemarin Beliau mengangkat jajaran Dewan Pengarah Badan Riset dan Teknologi Nasional (BRIN) dimana Ibu Megawati Soekarnoputri didaulat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Ekspor Indonesia ke United Arab Emirates dinilai masih sangat jauh dari harapan, melihat data yang ada saat ini. Melihat kondisi ini, dinilai sangat perlu melakukan peningkatan ekspor ke UAE mengingat daya beli masyarakat di sana tergolong tinggi dan konsumtif. Hal ini disampaikan oleh Atase Keuangan KBRI Abu Dhabi Boby Hernawan mewakili Duta Besar LBBP RI Untuk UAE, H. E. Husin Bagis dalam Webinar KOPITU dan Propaktani (13/10). Webinar tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala ITPC Dubai Muhammad Khomaini, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, dan Owner Alfamart Dubai Loula Salim.
“Kalau kita bicara ekspor produk pertanian, tentu kita tidak bisa lepas dari aspek pengawetan produk, baik itu segar maupun olahan. Saya kira sangat luar biasa ini, dari Pak Yoyok saya yakin produk-produk sudah mulai siap untuk penetrasi ke UAE”, ungkap Suwandi dalam sambutanya.
“Untuk penetrasi produk ke UAE sebetulnya sangat memungkinkan. Apalagi untuk saat ini kita memang sedang berusaha mencapai FTA dengan pihak pemerintah UAE. Kami berharap dengan adanya kesepakatan nanti akan muncul kebijakan baru yang menguntungkan untuk kita.”, ungkap Boby Hernawan.
Berdasarkan data dari Kepala ITPC Dubai, produk yang dikenai bea rendah adalah produk pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan yaitu sebesar 5%. “Produk yang dikenai bea tinggi diantaranya minuman beralkohol, minuman berkarbonasi, elektronik, dan perhiasan”, ungkap Khomaini.
Sudut pandang dari praktisi Loula Salim mendukung pernyataan tersebut. Menurutnya, pasar di UAE sangat besar dan terbuka untuk berbagai produk yang ada di Indonesia, bahkan produk UMKM. Daya saing produk Indonesia tergolong tinggi. “Kebanyakan makanan yang saya datangkan dari Indonesia merupakan makanan kering dan sudah berkemasan seperti kopi, gula, kerupuk, emping dan sebagainya. Saya datangkan dari berbagai daerah di Indonesia, dan semuanya sangat bagus dibandingkan produk yang ada di UAE. Yang saya harapkan adalah produk Indonesia lebih banyak masuk ke UAE”, ungkapnya.
“Kita sudah siapkan skema dan ekosistem untuk bisa penetrasi ke UAE. Tapi tentunya kita perlu pastikan dulu tiap produk memenuhi spesifikasi dan ketentuan dari UAE. Kalau belum, kita bisa lakukan pendampingan untuk para pelaku usaha. Kita berharap para Stakeholder bisa lebih kooperatif untuk membantu para pelaku usaha melakukan penetrasi, mengingat biaya logistik dan aspek pergudangan di UAE tidak bisa kita kesampingkan sebagai beban pelaku usaha”, ungkap Yoyok.
Perekonomian di Bali mengalami gejolak yang sangat luar biasa oleh dampak COVID-19. Hal ini terjadi dikarenakan sektor pariwisata yang merupakan tumpuan utama perekonomian Bali mengalami penurunan drastis oleh adanya PPKM dan Karantina/Lockdown. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka membangkitkan dan memulihkan kembali roda perekonomian Bali.
Melalui pertemuan dengan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, S.E., M.M., Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo rundingkan skema kerjasama Sister City dengan Kota Darwin, Australia dan KUR Super Mikro untuk Inkubator Bisnis KOPITU.
“Kerjasama Sister City pada dasarnya sudah diadakan oleh beberapa daerah di Indonesia. Skema kota kembar ini membuka berbagai peluang multisektoral di kedua kota yang bekerja sama. Mulai dari sosial, budaya, perekonomian, ketenagakerjaan, teknologi dan pendidikan dan sebagainya”, ungkap Yoyok.
Menurut Yoyok, dengan adanya kerjasama dengan negara-negara maju seperti Darwin, Australia, berbagai sektor unggulan di daerah dapat semakin ditingkatkan dengan terbukanya berbagai peluang baru. “Untuk tenaga kerja misalnya, Australia merupakan salah satu negara yang memberikan upah menggiurkan bagi PMI. Selain itu, peluang ekspor juga menjadi lebih terbuka dengan adanya pintu baru”, ungkapnya.
“Namun untuk mendukung sisi hilir sister city tersebut, kita perlu juga perkuat hulu kita di daerah. Tentunya untuk meningkatkan potensi yang ada, kita sudah membentuk Inkubator Bisnis yang di dalamnya juga kita bisa buka peluang perolehan KUR Super Mikro tanpa agunan”, tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadek Agus menanggapi dengan sangat terbuka terhadap peluang baru yang ada. “Kita memang harus bisa baca peluang baru seperti ini. Terutama jika memang arahnya di luar negeri, maka peluangnya justru lebih besar mengingat kita saat ini masih berstatus negara berkembang. Kita harus bisa serap manfaat dari negara maju.”, ungkapnya.
“Nanti kita tindaklanjuti untuk memulai persiapan dan penjajakan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mencapai kerjasama Sister City dengan Darwin tersebut”, tambah Kadek Agus.
