Jakarta, Gatra.com – Pada tanggal 4 Maret 2019 kemarin, Indonesia dan Australia meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA CEPA). Kerja sama dagang ini menuai kritik keras. Pasalnya, persiapan Indonesia masih belum tampak.
“Sampai sekarang belum tampak adanya follow-up dari Indonesia tentang IA CEPA, sementara kalau di Australia sana persiapannya sudah luar biasa,” ucap Kepala Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU), Pitoyo ketika menghadiri acara FGD di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).
Ia menilai pemerintah Indonesia belum ada kesadaran mengenai ini. Padahal menurutnya, IA CEPA dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dengan sangat signifikan. Pemerintah maupun parlemen tampak kurang upaya memetik peluang keuntungan dari perjanjian dagang ini.
“IA CEPA ini memiliki potensi untuk membuka 100 program work exchange, 4100 progran visa work and holiday, dan 200 program magang. Namun, parlemen dan pemerintah kita saat ini sangat jarang sekali membahas IA CEPA, boro-boro ratifikasi, DPR kita saja sibuk kampanye,” kata Pitoyo.
Sebagai seseorang yang aktif dalam pergerakan UMKM, Pitoyo khawatir nantinya jika pemerintah Indonesia mengabaikan IA CEPA ini, peluang yang ada dalam sektor UMKM direbut oleh pebisnis-pebisnis dari Australia, sementara pihak Australia sendiri mengatakan akan meratifikasi dalam jangka waktu 60 hari.
“Kemendag dan Kadin keliatannya masih santai-santai soal ini, saya berharap sekali Kemendag dan Kadin tidak keboblosan, jangan sampai kejadian stakeholder belum siap, sementara para pebisnis dari sana sudah cepat-cepat ingin masuk, kita harus bisa jadi penggerak bisnis, jangan hanya jadi pekerja saja,” tutup Pitoyo.