Pahami Kol-5 BI Checking dan Cara Membersihkannya

Status BI Checking merupakan acuan penting bagi individu maupun perusahaan untuk mendapatkan persetujuan fasilitas kredit dari bank ataupun lembaga keuangan.

Sebelum mengajukan Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kartu Kredit, ataupun Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kolektabilitas BI Checking Anda akan diperiksa terlebih dahulu.

Kolektabilitas dalam konteks BI Checking mengacu pada sejauh mana nasabah atau individu memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pinjaman atau kredit yang mereka miliki. Ini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai risiko kredit seseorang atau entitas dalam hal kemungkinan keterlambatan pembayaran atau default (gagal bayar) pada pinjaman atau kredit yang mereka terima.

Apa Itu BI Checking?
BI Checking, singkatan dari Bank Indonesia Checking, adalah sistem yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk melacak dan mengelola data kredit nasabah. Sistem ini penting dalam penilaian kredit dan pemantauan perilaku keuangan individu dan perusahaan. BI Checking mengumpulkan informasi tentang pinjaman, kartu kredit, dan transaksi keuangan lainnya untuk memutuskan kelayakan peminjam.

Faktor yang mempengaruhi Kol BI Checking
Kolektabilitas dalam BI Checking biasanya dinilai berdasarkan beberapa faktor, termasuk:

1.Histori Pembayaran
Ini mencakup sejarah pembayaran nasabah, termasuk apakah mereka selalu membayar tepat waktu atau sering mengalami keterlambatan pembayaran.

2. Saldo Pinjaman
Jumlah utang yang dimiliki nasabah juga mempengaruhi kolektabilitas. Jika seseorang memiliki banyak pinjaman yang belum dilunasi, ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar kembali.

3. Kemampuan Finansial
Kemampuan finansial nasabah juga menjadi pertimbangan. Ini mencakup pendapatan mereka, pekerjaan, dan situasi keuangan secara umum.

4. Riwayat Kredit
Riwayat kredit nasabah, termasuk seberapa sering mereka mengajukan pinjaman baru, juga dapat memengaruhi kolektabilitas.

5. Keterlambatan Pembayaran
Jika nasabah sering mengalami keterlambatan pembayaran atau default pada pinjaman atau kredit, ini akan menciptakan catatan negatif dalam laporan BI Checking mereka, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman atau kredit baru di masa mendatang.

6. Tingkatan Kol BI Checking
Tingkatan kolektabilitas dalam BI Checking biasanya digunakan oleh Bank Indonesia dan lembaga keuangan untuk menilai risiko kredit nasabah atau entitas. Skala tingkatan kolektabilitas ini dapat bervariasi antara lembaga keuangan, tetapi secara umum, mereka menggunakan kategori yang mirip.

Berikut adalah contoh umum tingkatan kolektabilitas dalam BI Checking:
1. Kolektibilitas 1 (Kol-1)
Kategori ini menunjukkan bahwa nasabah atau entitas memiliki catatan pembayaran yang sangat baik. Mereka selalu membayar tepat waktu, dan tidak ada catatan negatif dalam laporan BI Checking mereka.

2. Kolektibilitas 2 (Kol-2)
Nasabah dengan Kolektibilitas 2 juga memiliki catatan pembayaran yang baik, tetapi mungkin memiliki beberapa keterlambatan pembayaran yang sangat jarang atau ringan. Biasanya, nasabah dengan Kolektibilitas 2 masih dianggap sebagai nasabah yang sangat baik dalam hal pembayaran.

3. Kolektibilitas 3 (Kol-3)
Kolektibilitas 3 mencakup nasabah yang memiliki catatan pembayaran yang cukup baik, tetapi mereka mungkin mengalami beberapa keterlambatan pembayaran yang lebih signifikan. Ini mungkin tidak cukup serius untuk mempengaruhi kelayakan kredit mereka secara signifikan.

4. Kolektibilitas 4 (Kol-4)
Nasabah dengan Kolektibilitas 4 adalah nasabah yang memiliki catatan pembayaran yang buruk. Mereka sering mengalami keterlambatan pembayaran atau mungkin memiliki catatan default pada beberapa pinjaman atau kredit.

5. Kolektibilitas 5 (Kol-5)
Ini adalah kategori terendah dalam tingkatan kolektabilitas. Nasabah dengan Kolektibilitas 5 memiliki catatan pembayaran yang sangat buruk, dengan banyak keterlambatan pembayaran atau catatan default yang signifikan. Mereka mungkin dianggap sebagai risiko kredit yang tinggi.

Cara Melihat Informasi BI Checking
Selain anggota BIK, informasi SID juga dapat diakses oleh publik, termasuk masyarakat. Bagi mereka yang ingin mengetahui catatan kredit mereka, mereka dapat mengajukan permohonan informasi SID ke kantor OJK. Layanan ini disediakan tanpa dikenakan biaya. Di bawah ini adalah penjelasan tentang cara melihat BI Checking, sebagaimana dikutip dari situs web resmi OJK.

Prosedur Melihat BI Checking (SLIK):
Persiapkan kartu identitas asli, seperti KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA) jika Anda adalah debitur perorangan. Untuk debitur badan usaha, pastikan untuk membawa fotokopi identitas badan usaha dan identitas pengurus, serta menunjukkan identitas asli badan usaha.

Kunjungi kantor OJK di Jakarta atau kantor perwakilan OJK di daerah Anda.
-Isi formulir permohonan SID.
-Jika dokumen lengkap, petugas OJK akan mencetak hasil iDEB.

Cara Melihat BI Checking secara Online:
– Buka laman permohonan SLIK di https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi 
– Isi formulir dan nomor antrean.
– Unggah foto scan dokumen yang diperlukan, yaitu KTP untuk WNI dan paspor untuk WNA. Jika Anda mewakili badan usaha, sertakan identitas pengurus, NPWP, dan akta pendirian perusahaan.
– Setelah semua data diisi, klik tombol “Kirim” setelah mengisi kolom captcha.
– Tunggu email konfirmasi dari OJK yang berisi bukti registrasi antrean SLIK online.
– OJK akan melakukan verifikasi data, dan pemohon akan menerima pemberitahuan dari OJK tentang hasil verifikasi antrean SLIK online paling lambat H-2 dari tanggal antrean.
– Jika data yang Anda sampaikan valid, Anda dapat mencetak formulir yang ada di email dan memberikan tanda tangan sebanyak 3 kali.
– Foto atau scan formulir yang telah ditandatangani harus dikirim ke nomor WhatsApp yang tercantum pada email bersamaan dengan foto selfie yang menunjukkan KTP.
– OJK akan melakukan verifikasi lanjutan melalui WhatsApp dan melakukan video call jika diperlukan.
– Jika berhasil lolos verifikasi, OJK akan mengirimkan hasil iDEB SLIK melalui email.

Pastikan untuk selalu mengikuti prosedur yang telah dijelaskan dengan cermat dan menggunakan sumber resmi dari OJK. Simpan bukti hasil iDEB SLIK dengan baik, karena informasi ini bisa digunakan untuk keperluan masa depan.

Cara membersihkan Kol 5 BI Checking
1. Lunasi Utang atau Keterlambatan Pembayaran: Identifikasi dan segera lunasi utang atau keterlambatan pembayaran Anda.
2. Minta Rekonsiliasi: Hubungi kreditor Anda untuk mencari solusi pembayaran yang lebih terjangkau atau perundingan pembayaran.
3. Beritahu Kreditor tentang Kesulitan Keuangan: Komunikasikan kesulitan keuangan Anda kepada kreditor dan cari kesepakatan khusus jika diperlukan.
4. Buat Rencana Pembayaran: Buat rencana pembayaran yang jelas dan ikuti dengan disiplin. 
5. Pantau Laporan Kredit Anda: Periksa laporan kredit Anda secara berkala dan laporkan kesalahan jika ada.

Catatan negatif akan hilang seiring berjalannya waktu, jadi fokuslah pada pembayaran tepat waktu dan pemulihan keuangan. Harus selalu diingat bahwa dalam konteks BI Checking, kolektabilitas mengacu pada seberapa baik atau buruk nasabah dalam mematuhi kewajiban pembayaran mereka, dan ini merupakan faktor penting dalam penilaian risiko kredit oleh lembaga keuangan dan Bank Indonesia. Semakin baik kolektabilitas seseorang, semakin mungkin mereka mendapatkan persetujuan untuk pinjaman atau kredit baru dengan kondisi yang lebih baik.

Perhatian:

1. Layanan Pendanaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi (P2P Financing) merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pendanaan dengan penerima pendanaan, sehingga segala resiko akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

2. Risiko gagal bayar akan ditanggung oleh pemberi pendanaan, diluar fraud atau mismanagement. Penerima pendanaan akan bertanggung jawab apabila terjadi fraud atau mismanagement sebagaimana ketentuan bagi resiko (Risk Sharing) secara syariah. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko pendanaan atau gagal bayar ini atau mengkompensasi pihak manapun atas kerugian, kerusakan, biaya atau konsekuensi yang timbul dari sehubungan dengan hal tersebut.

3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (pemberi pendanaan dan/atau penerima pendanaan) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4. Pemberi pendanaan yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap layanan pendanaan ini, disarankan agar tidak menggunakan layanan pendanaan ini.

5. Penerima pendanaan wajib mempertimbangkan tingkat bagi hasil / margin / ujroh serta biaya – biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pendanaan.

6. Setiap kecurangan yang terjadi akan tercatat secara elektronik di dunia maya dan dapat diketahui oleh masyarakat luas melalui media sosial.

7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi pemberi pendanaan atau penerima pendanaan.

8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pengguna, baik pemberi modal maupun penerima modal (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara penyelenggara dengan pemberi modal dan/ atau penerima modal.

9. Setiap transaksi dan kegiatan pemberian modal, pendanaan, pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Modal, Mitra Lapangan dan/atau Penerima Modal wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

TAGAR:  #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU  #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://ethis.co.id/

Menteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKOP-UKM) meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menunda tenggat waktu sertifikasi halal produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dimulai 18 Oktober 2024 mendatang.

Deputi Bidang UKM, Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman menilai kebijakan tersebut akan mempersulit UMKM, apabila peraturannya tetap dilakukan.

“Pak menteri (Teten Masduki) kemarin sudah menyampaikan kalau kita lihat bahwa memang pemerintah sendiri beberapa badan penyedia itu tidak siap kayanya. Kalau saya berharap ditunda atau pendekatannya berubah. Jadi jangan mempersulit UMKM,” ujar Hanung kepada media, Jakarta, Jumat (23/2).

Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.

“Produk, bukan UMKM, satu UMKM bisa 5 produk. Padahal UMKM kita puluhan juta, enggak akan tercapai,” imbuhnya.

Menurutnya kewajiban sertifkasi dimulai dari titik-titik utama. Misalnya makanan yang berbahan utama daging, rumah potongnya dan produk-produk bahan bakunya diwajibkan sertifikasi.

“Tugas kita itu tidak hanya sertifkasi halal. Memberi makan mereka itu lebih penting. Jangan sampai UMKM kita ini mggak bisa makan. Ini yang lebih penting,” pungkas Hanung.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://www.merdeka.com/

Mulai 1 Juli 2024, NIK Berlaku Penuh Sebagai NPWP Individu

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan terkait dengan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
DJP Kemenkeu mengatakan, mulai 1 Juli 2024 mendatang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diimplementasikan secara penuh sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah.

“Berdasarkan aturannya di UU Nomor 7 Tahun 2021 itu harus sudah dipadankan sampai dengan 31 Desember 2023 yang lalu. Tetapi kemudian pemerintah melihat bahwa masih butuh waktu untuk melakukan habituasi, melakukan adjustment, pembiasaan juga, apalagi kemudian sistem yang kita sedang bangun juga diimplementasikannya pertengahan tahun ini,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam kesempatan yang sama.

Perubahan NIK menjadi NPWP menjadi bagian sangat penting dan perlu dipersiapkan sebelum Pembaruan Sistem Inti Administasi Perpajakan (PSIAP) resmi digunakan dan dioperasikan. Dalam sistem tersebut, NIK akan digunakan sebagai common identifier.

Selain itu, lanjut Dwi, langkah pemadanan NIK dan NPWP ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, serta mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.

Pemadanan NIK dan NPWP juga merupakan upaya untuk membentuk big data basis pajak. Dengan digunakannya NIK sebagai NPWP maka diharapkan tercipta sebuah proses pembentukan data perpajakan yang otomatis dan berkesinambungan.

Langkah-langkah pemadanan atau validasi secara mandiri sangat mudah. Wajib pajak dapat mengakses web pajak.go.id kemudian login dan melakukan validasi NIK di menu profil.

Agar lebih jelas, berikut ini cara mudah memadankan NIK dan NPWP:

  1. Buka situs www.pajak.go.id dan tekan login
  2. Masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, dan masukkan kode keamanan
  3. Buka menu profil, masukkan NIK sesuai KTP, cek validitas NIK, dan klik ubah profil
  4. Lakukan logout atau keluar dari menu profil untuk menguji keberhasilan langkah validasi
  5. Login kembali menggunakan NIK 16 digit, gunakan password atau kata sandi yang sama, masukkan kode keamanan, dan login. Jika berhasil maka validasi sudah selesai dilaksanakan.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/

Siap-Siap, Koperasi Open Loop Segera Diawasi OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan proses konversi pengawasan koperasi open loop dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) ke pihaknya tengah berjalan.


“Konversi Koperasi open loop ke OJK itu sedang berproses, lagi nunggu tanggapan masyarakat luar. Kita koordinasi dengan Kemenkop UMKM, dan buat task force yang bantu proses transisi tersebut, yang nantinya akan sesuai POJK yang terbit,” ujar Agusman Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dalam konferensi pers PTIJK, Selasa (20/2/2024).

Arah kebijakan ke depannya dengan aturan baru ada pokok-pokok yang terdiri dari penguatan ruang uji coba calon penyelenggara ITSK. Sementara mekanisme aturan pendaftaran, pengembangan inovasi melalui lahirnya pusat inovasi oleh OJK dan aspek penegakan hukum serta pengembangan ekosistem ITSK.

“Ini poin-poin pengaturan baru yang pada prinsipnya arah ke depan dari penyelengaraan ITSK oleh OJK,” lanjut Agusman.

Seperti diketahui, OJK akan mengawasi koperasi open loop atau koperasi yang melakukan transaksi keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat secara terbuka. Namun selama koperasi masih belum memiliki aktivitas di sektor keuangan atau bersifat close loop, pengawasannya masih dipegang Kemenkop UKM.

Adapun koperasi close loop merupakan koperasi simpan pinjam murni. Sementara itu, koperasi open loop koperasi yang melakukan praktik jasa keuangan selain simpan pinjam di luar anggotanya, seperti menawarkan jasa asuransi.

Sebelumnya diberitakan, pada saat UU P2SK disahkan dan berlaku, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dalam hal ini Kemenkop UKM, harus melakukan penilaian kepada koperasi yang ada sesuai kriteria.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/

Siap-siap! Mulai Oktober 2024, 3 Produk Pangan Ini Wajib Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memperingatkan pelaksanaan tahap pertama ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Ketentuan tersebut adalah produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Menurut Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham, ada 3 bidang usaha subsektor makanan dan minuman yang wajib menjalankan ketentuan tersebut.

“Berdasarkan regulasi JPH, ada 3 kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut,” katanya dalam keterangan di situs resmi BPJPH, dikutip Selasa (20/2/2024).

“Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan,” tambah Aqil.

Dia mengatakan, jika pada waktu yang ditetapkan, produk-produk atau sektor usaha tersebut belum juga memiliki sertifikat halal, akan dikenai sanksi.

“Ketiga kelompok produk tersebut harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya,” ujar Aqil.

Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Disebutkan, sanksi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP No 39/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Dia pun mengimbau pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH sebelum tenggat waktu pelaksanaan ketentuan wajib berlaku.

“Batasan ketiga kelompok produk tersebut sudah jelas dan tanpa pengecualian. Jadi misalnya produk makanan, mau itu yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil hingga mikro seperti pedagang kaki lima di pinggir jalan, semuanya sama, dikenai ketentuan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan regulasi,” tegasnya.

Anggaran Sertifikasi

Di sisi lain, Aqil mengungkapkan, BPJPH kembali menyediakan kuota Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati melalui jalur sertifikasi halal self declare. Hal itu, ujarnya, kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro kecil (UMK) di seluruh Indonesia dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Sementara itu, Kemenag bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah melakukan sosialisasi penganggaran APBD untuk pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

“Karena mandatory sertifikasi halal adalah program prioritas, maka Pemda dapat mengalokasikan dana mendahului perubahan Perda (Peraturan Daerah) tentang Perubahan APBD 2024. Apabila tidak cukup anggarannya, maka dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) terkait Perda tentang Perubahan APBD 2024,” kata Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, dikutip dari keterangan resmi BPJPH.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/

DJP: Tarif Pajak Lebih Tinggi 20% Tak Berlaku Jika Ubah NIK Jadi NPWP

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak akan lagi mengenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% terhadap pekerja penerima penghasilan yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pelaporan pajaknya.

Syaratnya, NIK milik penduduk Indonesia tersebut telah diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi DJP.

Hal tersebut tertuang dalam Pengumuman DJP No.PENG-6/PJ.09/2024 tentang Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Pada Sistem Administrasi Perpajakan tertanggal 13 Februari 2024.

“Dalam hal identitas penerima penghasilan… diisi dengan NIK yang telah diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak…tarif lebih tinggi…tidak dikenakan atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh terhadap orang pribadi penduduk dimaksud,” tulis poin 7 pengumuman tersebut, dikutip Kamis (15/2/2024).

Sebagaimana diketahui, pemerintah dalam hal ini DJP tengah gencar mendorong masyarakat untuk melakukan aktivasi maupun pemadanan NIK dengan NPWP.

Pasalnya per 1 Juli 2024 mendatang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023, NIK akan valid sebagai NPWP.

Sebelumnya dalam aturan yang tertuang di Undang-Undang No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

Wajib Pajak dikenakan tarif PPh Pasal 21, mulai dari 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp60 juta per tahun, hingga maksimal 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar.

Bila seseorang tersebut tidak memiliki NPWP, maka pajak yang dikenakan tarifnya lebih tinggi 20%. Kini, dengan telah terintegrasinya NIK dengan NPWP, masyarakat yang tidak memiliki NPWP tidak perlu membayar tarif lebih tinggi tersebut.

Pengamat pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat penggunaan NIK yang sudah diaktivasi atau terintegrasi ini menjadi dasar bagi masyarakat tak lagi beralasan tidak membayar pajak karena tidak punya NPWP.

“Sudah tak berkilah tak punya NPWP lagi. Semua orangkan punya NIK. Kecuali, memang sedari awal niatnya tak benar,” turunya kepada Bisnis, Kamis (15/2/2024).

Harapannya, menjadi satu cara untuk menjaring wajib pajak yang selama ini tidak terdeteksi oleh radar DJP.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/

PKL-UMKM Wajib Urus Sertifikat Halal, Sanksinya sampai Rp 2 Miliar!

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk pedagang kaki lima untuk mempunyai sertifikat halal produknya. Batas waktu yang diberikan pemerintah untuk pelaku usaha mengurus sertifikat halal sampai tanggal 17 Oktober 2024.

Produk yang tidak bersertifikat halal melebihi tenggat waktu akan dikenakan sanksi yang sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam aturan tersebut, pasal 149 ayat 2 menyebut sanksi administratif yang dikenakan pelaku usaha, berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal dan/atau penarikan barang dari peredaran.

“Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),” bunyi pasal 149 ayat 6.

Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Muhammad Firdaus mengatakan telah menyiapkan sejumlah upaya untuk mendorong sertifikasi halal bagi produk UMKM, termasuk pedagang kaki lima. Hal ini agar pelaku UMKM termasuk PKL tak mendapat sanksi seperti yang tertuang dalam aturan tersebut.

“Ketentuan memang begitu dari PP Nomor 39 tahun 2021 ya, mulai dari administratif atau diingatkan dulu atau apa. Dilihat lagi secara ketentuan memang begitu. Makanya kita nanti coba kolaborasikan dengan semua pihak,” kata Firdaus kepada detikcom, Senin (12/2/2024).

Untuk diketahui, dari Oktober 2019 sampai dengan Februari 2024 baru diterbitkan sebanyak 3.817.543 sertifikat halal. Dengan begitu, dibutuhkan lebih dari 6 juta produk UMKM untuk mencapai target tersebut.

Untuk itu, pihaknya telah membuat program pendampingan untuk pelaku UMKM di 15 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Di setiap titiknya nanti, Kemenkop UKM akan memberikan sertifikasi halal kepada 1.000 produk UMKM secara gratis.

Alhasil, totalnya sebanyak 15 ribu produk UMKM yang akan diberikan sertifikat halal. Meski begitu, dia mengakui angka ini masih kecil untuk memenuhi target pemerintah, yakni 10 juta sertifikasi halal yang diterbitkan.

“Kami punya program untuk melakukan pendampingan di lima belas titik sebanyak seribu orang. Jadi, ya sekitar 15 ribu orang. Jadi, itu cuma pemicu aja. Di 15 titik tadi menjadi pemicu yang lainnya. Itu sebagai salah satu sosialisasi kami,” jelasnya.

Kendala Sertifikat Halal
Dengan angka yang masih jauh dari target pemerintah, Firdaus mengakui masih adanya sejumlah kendala yang harus dihadapi. Salah satunya, sebagian besar pelaku usaha masih belum paham terkait prosedur hingga pentingnya sertifikat halal.

Selain itu, Firdaus menilai masih terbatasnya konektivitas internet dan kemampuan pelaku usaha dalam penggunaan teknologi. Alhasil, semakin banyak pelaku usaha yang belum formal.

Kemudian, masih banyaknya rumah potong (RPH) yang belum bersertifikat halal. Hal ini menyulitkan pelaku usaha untuk memperoleh bahan baku halal. Padahal bahan baku halal menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal.

“Banyak produk yang bahan bakunya belum dipastikan halal, misal soto ayam daging, fried chicken. Itu kan bahan bakunya dikatakan halal, tapi belum bisa dipastikan kehalalan dari sisi pemastian kehalalannya dari hulu. Masih banyak RPH yang belum punya sertifikat halal,” imbuhnya.

Biaya Ajukan Sertifikat Halal
Firdaus mengatakan ada dua cara untuk mengajukan sertifikasi halal, yakni secara reguler dan self declare.

Bagi pelaku usaha mikro, Firdaus menjelaskan dapat mengajukan dengan cara self declare. Dia bilang biaya yang dikenakan sebesar Rp 230 ribu per produknya. Namun, pelaku usaha mikro tak perlu khawatir persoalan biaya. Pasalnya, biaya dari jalur self declare ini telah ditanggung pemerintah.

“Harusnya memang tidak berbiaya ya buat mereka karena ditanggung negara. Kalau untuk yang self declare Rp 230 ribu per produknya, tapi dibebaskan ya dari negaranya,” kata Firdaus kepada detikcom, Senin (12/2/2024).

Sementara, untuk pelaku usaha mikro kecil, menengah, dan besar masuk dalam kategori reguler. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk pelaku usaha mikro kecil sebesar Rp 300.000 per produk, pelaku usaha menengah sebesar Rp 5 juta per produk, dan pelaku usaha besar Rp 12.500.000 per produk.

Adapun program pengajuan sertifikat halal secara gratis bernama Sertifikat Halal Gratis atau Sehati yang dibawahi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Program ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk mengikuti program ini, pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di halaman ptsp.halal.go.id.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://finance.detik.com/

Penentuan DPP untuk WP OP danBadan dalam Menghitung PPh Final UMKM

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022 mengatur dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung PPh final UMKM, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Merujuk pada Pasal 60 ayat (1) PP 55/2022, jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh final.

“Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wajib pajak badan [meliputi koperasi, CV, firma, PT, atau BUMDes/BUMDes bersama,” bunyi pasal 60 ayat (5) huruf a, dikutip pada Senin (12/2/2024).

Untuk wajib pajak orang pribadi, dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan jumlah peredaran bruto setiap bulan setelah memperhitungkan bagian peredaran bruto dari usaha yang dibebaskan dari PPh, yaitu senilai Rp500 juta.

Sebagai informasi, wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi atau badan, yang memiliki peredaran bruto atau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dapat dikenai tarif PPh final 0,5% dengan jangka waktu tertentu.

Untuk wajib pajak orang pribadi, jangka waktu pengenaan PPh final 0,5% diberikan paling lama 7 tahun pajak. Lalu, untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, BUMDes/BUMDes bersama, atau perseroan perorangan paling lama 4 tahun pajak.

Selanjutnya, untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas diberikan waktu paling lama 3 tahun pajak.

Untuk diperhatikan, bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP 55/2022 maka jangka waktu pengenaan PPh final UMKM tersebut dihitung sejak tahun pajak wajib pajak bersangkutan terdaftar.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://news.ddtc.co.id

UMKM Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Simak Konsekuensi Jika Tak Lapor

Memasuki pekan kedua Februari 2024, periode pelaporan SPT Tahunan makin mendekati batas waktunya. Pelaku UMKM pun kembali diimbau untuk menjalankan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Topik ini kembali mendapat sorotan oleh netizen selama sepekan
terakhir.

Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan pelaku UMKM tetap memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan meski ada fasilitas ketentuan omzet tidak kena pajak. DJP menjelaskan pembebasan wajib pajak orang pribadi UMKM perlu melaporkan omzet pada 2023 dalam SPT Tahunan. Wajib pajak orang pribadi UMKM pun tetap perlu melakukan membayar PPh final UMKM jika omzetnya sudah melebihi Rp500 juta dan melaporkannya pada SPT Tahunan tahun depan.

“Terkait peredaran usaha/peredaran bruto dan PPh final, silakan cukup dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh-nya Kak,” ujar DJP.

UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP 55/2022 menyatakan wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500juta dalam setahun tidak akan terkena pajak.
Melalui fasilitas ini, UMKM yang omzetnya belum melebihi angka tersebut tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%.

Adapun jika UMKM tersebut memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang di atas Rp500 juta.

Sementara itu, Pasal 9 ayat (1) PMK 164/2023 menyatakan wajib pajak UMKM yang menggunakan rezim PPh final 0,5% harus menyampaikan laporan mengenai peredaran bruto dari usahanya dan PPh final yang terutang sebagai lampiran SPT Tahunan.

Ada konsekuensi yang bakal ditanggung wajib pajak jika terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan.

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

Pasal 3 UU KUP menyatakan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat dilaksanakan 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) UU KUP mengatur wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

“Pasal 7 ayat (1) UU KUP menyatakan denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta.

Pembayaran sanksi administrasi tersebut tidak dapat langsung dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, pembayaran dilakukan setelah wajib pajak mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Ditjen Pajak.

Selain soal denda, jika terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang, wajib pajak juga bakal dikenakan sanksi bunga.

Selain dua topik di atas, masih ada sejumlah pemberitaan lain yang menarik untuk diulas kembali. Di antaranya, layanan lupa EFIN yang kini hanya dilayani lewat email, pemberlakuan tarif efektif rata-rata PPh 21, dan kepastian soal implementasi
coretax system.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

  1. DJP Kini Layani Lupa EFIN Lewat Email, Begini Tata Caranya
    DJP kini hanya memberikan layanan lupa electronic filing identification number (EFIN) melalui email.

DJP menjelaskan wajib pajak perlu menyampaikan beberapa informasi dalam email layanan lupa EFIN dengan format tertentu. Wajib pajak juga perlu menyampaikan pernyataan menggunakan akses informasi sebagaimana mestinya.

“Untuk layanan lupa EFIN orang pribadi, wajib pajak dapat mengirimkan permohonan ke alamat email lupa.efin@pajak.go.id dengan menuliskan format dan pernyataan,” sebut Kring Pajak di media sosial.

  1. Pakai TER, PPh Pasal 21 Dipotong Berlebih? Dikembalikan ke Pegawai
    PMK 168/2023 sudah memuat mekanisme jika PPh Pasal 21 yang telah dipotong (dengan tarif efektif rata-rata/TER) pada masa pajak selain masa pajak terakhir ternyata lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang selama 1 tahun pajak/bagian tahun pajak.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Giyarso mengatakan dalam kondisi tersebut, sesuai dengan ketentuan PMK 168/2023, pemotong pajak wajib mengembalikan kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong kepada pegawai.
“Kalau memang lebih bayar, sesuai dengan PMK ini, ada kewajiban bagi pemotong untuk mengembalikan ke pegawai yang bersangkutan. Dikembalikan langsung,” ujarnya.

  1. DJP Pastikan Implementasi Coretax System Mulai 1 Juli 2024
    DJP berkomitmen untuk mulai menggunakan coretax administration system sebagai pengganti dari sistem administrasi yang saat ini mulai 1 Juli 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan saat ini DJP sedang melaksanakan beragam pengujian agar coretax siap diimplementasikan pada pertengahan tahun ini.

“Mudah-mudahan big bang pada pertengahan tahun ini kita akan sudah menikmati
kemudahan-kemudahan tersebut,” ujar Dwi dalam HUT ke-8 Tax Center Universitas
Gunadarma.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://news.ddtc.co.id

Pinjaman Online BRI Ceria Rp20 Juta, Proses Cair dalam 30 Menit, Ini Simulasi Cicilan dan Syaratnya

BRI Ceria adalah aplikasi pinjaman paylater yang aman punya izin resmi OJK, dan termasuk bagian dari Bank BRI. Dengan plafon Rp 20 juta, tenor 12 bulan dan bunga 1,42% per hari.

Ceria merupakan Pinjaman Digital dari Bank BRI berbasis aplikasi Android. Saat ini seluruh nasabah simpanan Bank BRI dapat melakukan pengajuan Fasilitas Ceria.

Dengan menggunakan Ceria nasabah berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas Ceria sampai dengan Rp 20 juta dimanapun dan kapanpun dengan proses kurang dari 30 menit.

Keunggulannya adalah pinjaman ini tidak perlu syarat kartu kredit dan bunga yang ditawarkan sangat bersaing.

BRI Ceria ini menerapkan sistem paylater, sehingga peminjam bisa menunda pembayaran atau berhutang dan wajib melunasinya di kemudian hari sesuai tenggat waktu yang berlaku.

Limit pinjaman BRI Ceria mulai dari Rp500.000 hingga Rp20.000.000. Untuk pembayarannya dapat dicicil sampai dengan tenor 12 bulan.

Bunga pinjamannya pun flat tiap bulannya, sekitar 1,42 persen. Pinjaman ini dikenakan biaya dikenakan admin bulanan.

Selain itu, limit kredit BRI Ceria bisa dicairkan ke tabungan BRI. Apabila ingin mencoba, maka dapat mengajukannya melalui aplikasi Ceria dari Bank BRI.

Pinjaman Online BRI Ceria hanya bisa digunakan untuk belanja online di e-commerce seperti Blibli, Bukalapak, Dinomarket, Tokopedia, MyHartono, dan Radartime serta ke situs pembayaran elektronik seperti LinkAja.

Syarat pengajuan pinjaman online BRI Ceria

Agar bisa mengajukan pinjaman digital BRI Ceria, perlu diketahui berbagai syarat dan ketentuan dan berlaku. berikut ini perincian selengkapnya.

Syarat Pengajuan Pinjaman BRI Ceria

  • Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Merupakan nasabah tabungan Bank BRI
  • Usia minimal 21 tahun
  • Sudah mengunduh dan registrasi di aplikasi BRI Ceria.

Simulasi Cicilan Pinjaman Online BRI Rp20 Juta

Untuk metode pembayarannya, pinjol BRI Ceria 2024 menyediakan jangka waktu angsuran bulanan, mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan.
Besaran angsuran juga penting diketahui bagi calon debitur yang ingin mengajukan pinjaman Rp 20 juta di BRI Ceria, yakni sebagai berikut:

  1. Tenor 1 bulan : Rp 20.284.000 per bulan
  2. Tenor 3 bulan : Rp 6.761.333 per bulan
  3. Tenor 6 bulan : Rp 3.380.666 per bulan
  4. Tenor 10 bulan : Rp 2.028.400 per bulan
  5. Tenor 12 bulan : Rp 1.690.333 per bulan

Cara pinjam uang di Bank BRI melalui aplikasi Ceria:

  • Download aplikasi Ceria di ponsel melalui Google Play Store atau App Store, lalu install
  • Buka aplikasi untuk registrasi dengan mengisi nomor ponsel dan buat pin
  • Setelah registrasi berhasil, kemudian menuju ke menu Ajukan Limit Sekarang
  • Lanjut verifikasi data rekening nasabah Bank BRI
  • Kemudian foto KTP
  • Setelahnya, pengajuan pinjaman digital akan diproses untuk persetujuan
  • Apabila pengajuan telah disetujui, barulah pinjaman bisa mulai digunakan.

Cara Transaksi Merchant dengan BRI CeriaJika pengajuan pinjaman ini berhasil, pinjaman dapat digunakan untuk pembayaran transaksi di sejumlah merchant BRI Ceria:

  • Pilih barang yang ingin dibeli melalui merchant tertentu
  • Lanjutkan check out, kemudian bayar
  • Pada halaman Pembayaran atau Payment, pilih BRI Ceria
  • Pilih jangka waktu pembayaran
  • Periksa kembali detail transaksi, lalu klik Lanjutkan
  • Setelahnya, masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS
  • Transaksi merchant dengan pembayaran BRI Ceria telah berhasil.

Denda Telat Bayar Pinjaman Online BRI Ceria

Lalu, bagaimana jika mengalami keterlambatan? Berapa angsuran yang harus dibayarkan. Anda bisa melihat simulasi perhitungan angsuran jika mengalami keterlambatan berikut ini.

  • Pinjaman : Rp 3.000.000
  • Tenor : 3 bulan
  • Cicilan Pokok : Rp 3.000.000 : 3 = Rp 1.000.000
  • Bunga per bulan : 1,42% x Rp 1.000.000 = Rp 14.200
  • Total cicilan per bulan : Rp 1.000.000 + Rp 14.200 = Rp 1.014.200
  • Keterlambatan : 5 hari
  • Denda : Rp 1.014.200 x 3% = Rp 30.426
  • Total angsuran + denda : Rp 1.014.200 + Rp 30.426 = Rp 1.044.626

Kelebihan BRI Ceria

Berikut ini adalah keunggulan BRI Ceria yang bisa menjadi pertimbangan bagi penggunanya.

  1. Proses Mudah, Tanpa Jaminan
    Kemudahan dalam proses pengajuan Cukup unduh aplikasi, foto selfie serta KTP dan isi form.
    Tidak dibutuhkan jaminan untuk mengajukan pinjaman ini. Cocok untuk memenuhi kebutuhan darurat yang menuntut proses pinjaman uang mudah tanpa syarat yang bertele-tele.
  2. Hanya Syarat KTP, Tanpa Slip Gaji
    BRI Ceria tidak meminta slip gaji dalam proses pengajuan pinjaman. Konsumen cukup menyampaikan KTP saja.
    Ini berbeda dengan umumnya pinjaman lain di fintech, apalagi bank yang mewajibkan konsumen mengirimkan dokumen slip gaji.
    Tidak dimintanya slip gaji, tentu saja, mempermudah proses pengajuan buat konsumen.
  3. Persetujuan Cepat
    Proses persetujuan dilakukan secara cepat. Boleh dikatakan instant. Hanya 3 menit sejak pengajuan pihak BRI Ceria sudah memberikan persetujuan. Nasabah sudah memperoleh kabar apakah pengajuan disetujui atau tidak dalam waktu kurang dari 24 jam.
    Proses yang instant ini jelas berbeda sekali dengan proses di Bank atau Leasing. Bank paling cepat membutuhkan waktu 1 minggu untuk pengajuan kredit disetujui.
  4. Izin Resmi, Terdaftar dan Diawasi OJK
    BRI Ceria adalah pinjaman terpercaya yang sudah terdaftar izin dan diawasi OJK. Keberadaannya legal dan resmi.
    Memiliki alamat kantor yang jelas sehingga bisa dihubungi jika terjadi apa-apa. Eksistensinya jelas.
    Biasanya penyedia pinjaman uang mempunyai fitur nasabah yang responsif. Dengan begitu, nasabah bisa mendapatkan bantuan dengan cepat saat menghadapi kendala.
  5. Suku Bunga Rendah
    Bunga pinjaman cicilan di BRI Ceria lebih rendah dibandingkan cicilan tanpa kartu kredit paylater lainnya.

Demikian informasi mengenai pinjaman online BRI Ceria Rp20 juta, proses cair dalam 30 menit, ini simulasi cicilan dan syaratnya. Semoga bermanfaat.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://rbtv.disway.id/

Segini Bunga dan Angsuran Pinjaman Online BCA Rp 65 Juta, Ini Cara Simpel Pengajuannya Langsung Cair

Segini bunga dan angsuran pinjaman online BCA Rp 65 juta, ini cara simpel pengajuannya langsung cair. Tak perlu khawatir, meskipun limit besar cicilannya masih tetap ringan.

Bank yang sudah berdiri sejak tahun 1955 ini memiliki berbagai jenis produk pinjaman untuk nasabah, termasuk fasilitas pinjaman online.

Pinjaman online BCA ini dilakukan secara online melalui aplikasi M bangking atau BCA Mobile dengan memanfaatkan layanan kredit tanpa agunan (KTA).

Pinjaman tanpa agunan BCA atau KTA BCA adalah pinjaman yang dirancang khusus untuk memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan nasabah untuk mempersiapkan suatu aset yang akan dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.

Sebenarnya, ada dua jenis KTA Bank BCA yaitu KTA Personal Loan dan KTA untuk karyawan menggunakan payroll.

Untuk mencairkan pinjaman online BCA Rp 65 juta ini melalui KTA BCA Personal Loan, tentu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Segini Bunga dan Angsuran Pinjaman Online BCA Rp 65 Juta

  1. Suku Bunga
    Setiap jangka waktu pinjaman online BCA 2024 ini memiliki suku bunga yang berbeda-beda, antara lain:
  • Jangka waktu 1 tahun
    Apabila nasabah memilih jangka waktu angsuran selama 1 tahun maka akan mendapatkan bunga 1 persen per bulan atau 12 persen per tahun.
  • Jangka waktu 2 tahun
    Bunga 1,03 persen per bulan atau 12,36 persen per tahun untuk jangka waktu pengambalian 24 bulan atau 2 tahun
  • Jangka waktu 3 tahun
    Sedangkan bunga 1,07 persen per bulan atau 12,84 persen per tahun ini diberikan kepada pengguna yang memilih jangka waktu angsuran 3 tahun.
  1. Angsuran Pinjaman Rp 65 Juta
    Adapun berikut ini simulasi angsuran pinjaman Rp 65 juta pinjaman online BCA atau KTA BCA Personal Loan :
  • Tenor 12 bulan : Rp6.066.700 per bulan
  • Tenor 24 bulan : Rp3.377.900 per bulan
  • Tenor 36 bulan : Rp2.501.100 per bulan

Simak Cara Simpel Pengajuannya agar Langsung Cair
Sebelum mengajukan pinjaman, tentu Anda perlu menyiapkan sejumlah persyaratannya, berikut rinciannya :

  1. Wajib menjadi WNI dan berdomisili di wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa, Medan, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Denpasar, Cakranegara dan Makassar.
  2. Kemudian, usia minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun (pada saat BCA Personal Loan lunas)
  3. Sedangkan untuk penghasilan per bulan minimal Rp 2,5 juta untuk daerah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek), Bandung, Surabaya, Medan dan Batam. Serta minimal Rp 2 juta untuk daerah lainnya.
  4. Selanjutnya, karyawan yang merupakan peserta/karyawan dari peserta fasilitas Payroll BCA atau minimum keanggotaan kartu kredit BCA selama 1 (satu) tahun

Setelah semua persyaratan lengkap, berikut ini cara pinjam uang melalui aplikasi pinjaman BCA mobile:

  • Silakan lakukan register terlebih dahulu di aplikasi M Banking BCA
  • Setelah itu login dengan password
  • Klik menu ‘Info BCA’ dan kemudian, pilih menu ‘Produk’
  • Selanjutnya, pilih menu ‘Pinjaman Individual’ dan pilih di bagian ‘Ajukan Sekarang’
  • Lalu, Anda akan masuk pada tampilan Form Pengajuan
  • Isi semua kolom sesuai data dirimu seperti nama, nomor KTP, alamat, tanggal lahir dan lain-lain.
  • Apabila semua data telah diisi secara benar, maka selanjutnya tinggal contreng di bagian Captcha dan setelah itu pilih tombol ‘Kirim’
  • Silakan tunggu sampai selesai.

Setelah seluruh langkah pada cara pinjam di atas dilakukan, kamu hanya perlu menunggu respon terkait kelanjutan proses pinjam uang. Sejatinya pinjaman akan cair jika semua persyaratan lengkap.

Adapun untuk biaya administrasi yang berlaku yakni 1 persen dan biaya provisi 1 persen.

Sebagai informasi, apabila Anda juga ingin membuka rekening di BCA, ini delapan jenis kartu ATM BCA yang perlu diketahui, di antaranya :

  1. Kartu ATM BCA GPN Blue
    Jenis kartu ATM ini adalah kartu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Serta disediakan bagi nasabah Tahapan Silver/Blue.
    Jadi, Anda hanya perlu mengeluarkan biaya pembuatan kartu sebesar Rp 10 ribu. Kemudian biaya administrasinya per bulannya sebesar Rp 14.000.
  2. Kartu ATM BCA GPN Gold
    Jenis kartu ini diberikan bagi nasabah yang mendaftar “Tahapan Gold”. Kemudian, untuk pembuatannya dikenakan biaya pembuatan atau penggantian sebesar Rp 15.000. Selain itu, nasabah juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 16.000 per bulan.
  3. Kartu ATM BCA GPN Platinum
    Kartu ATM BCA ini diperuntukkan bagi nasabah “Tahapan Gold”. Untuk biayanya paling besar jika dibandingkan dengan kartu Blue dan Gold.
  4. Kartu ATM BCA Blue Mastercard
    Kemudian, untuk kartu ini sebenarnya hampir sama dengan versi GPN dari sisi biaya/limit. Perbedaannya hanyalah dari jenis kartu saja.
  5. Dan masih banyak lagi

Demikian ulasan mengenai segini bunga dan angsuran pinjaman online BCA Rp 65 juta, ini cara simpel pengajuannya langsung cair. Semoga bermanfaat.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://rbtv.disway.id/

KTP Digital Sudah Diterbitkan Pemerintah Indonesia, Begini Cara Mendapatkannya

Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan tahapan untuk mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) fisik dengan KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara bertahap.

KTP digital adalah kartu tanda penduduk dalam bentuk aplikasi di smartphone (ponsel pintar) yang dilengkapi QR Code. KTP jenis ini akan menjadi identitas digital penduduk Indonesia.

Ternyata alasan pemerintah mengganti e-KTP fisik menjadi IKD atau Identitas Kependudukan Digital adalah menghemat pembiayaan kartu identitas, Selain itu, IKD juga dapat mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan data kependudukan.

Tecatat hingga akhir 2023, sebanyak 50 juta e-KTP fisik sudah berubah menjadi KTP digital. Ini berarti kartu identitas penduduk berupa KTP atau e-KTP, akan berubah menjadi bentuk digital seutuhnya dan melekat dalam ponsel masing-masing warga.

Ternyata ada pejabat Negara yang sudah melakukan aktivasi IKD. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Inilah pertama kalinya pejabat setingkat menteri berkenan mengaktifkan KTP digital di ponselnya. Mengutip laman dukcapil.kemendagri.go.id.

Dalam kesempatan langka itu, Menteri Abdul Halim Iskandar didampingi Wamen Desa PDTT Paiman Raharjo, Sekjen Kemendes Taufik Madjid beserta pejabat Eselon I, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Direktur IDKN Muhammad Farid, dan Kadis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta di Gedung Utama Kemendes, Kalibata, Jakarta, pada Selasa 26 September 2023 silam.

Menurut Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapi) Kemendagri, pemerintah menargetkan masyarakat yang menggunakan KTP digital di wilayah Jawa dan Pulau Bali mencapai 50 persen, Sumatra dan Sulawesi (30 persen), Kalimantan (20 persen), NTB (40 persen) dan pulau-pulau kawasan Indonesia Timur, seperti Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat, target kepemilikan KTP Digital baru di angka 10 persen penduduk.

Mengutip laman Indonesia.go.id, KTP digital juga dapat dibuat lebih cepat dan praktis, tidak perlu disimpan di dompet, cukup disimpan di smartphone.

Syarat memiliki KTP Digital :

  • Sudah pernah atau sudah mempunyai e-KTP.
  • Bisa mengoperasikan Smartphone.

Lalu, apa saja data yang tercantum dalam KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital?

Ternyata data yang akan tercantum dalam Identitas Kependudukan Digital :

Data dokumen KTP dan Kartu Keluarga.
QR Code e-KTP Digital.
Data dokumen hasil integrasi Nomor Induk Kependudukan, seperti : sertifikat vaksin, NPWP, dan surat kepemilikan kendaraan.
Berikut cara kamu memperoleh KTP digital atau IKD :

Pertama : Unduh Aplikasi KTP Digital, mengunduh aplikasi “KTP Digital” (Identitas Digital) di ponsel melalui Play Store dan App Store.

Kedua : Registrasi akun di aplikasi, kemudian kamu dapat melakukan registrasi akun di aplikasi dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, dan nomor ponsel aktif.

Ketiga : Verifikasi wajah (face recogniton), tahapan ini dapat kamu lakukan setelah kamu berhasil melalui tahapan registrasi. Lanjut, kamu melakukan verifikasi data melalui deteksi wajah. Mekanisme ini juga menjadi bagian dari pengamanan data KTP milik setiap warga.

Keempat: Verifikasi email, Verifikasi melalui e-mail wajib dilakukan oleh pemilik e-KTP atau kamu yang sudah melakukan tahapan ketiga face recognition, supaya bisa login ke aplikasi. Proses ini biasa dilakukan dengan klik tautan yang dikirim operator aplikasi melalui pesan email verifikasi.

Mudah kan…? Jika kamu memang ingin simpel dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, silahkan lakukan pengaktifan Identitas Kependudukan Digital “IKD”.***

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber : https://www.batastimor.com/

Open chat
butuh bantuan?
Ada yang bisa KOPITU Bantu?
tanyakan keluhan anda