KOPITU Bali Fasilitasi Perijinan PIRT dan Ijin edar BPPOM dan Perolehan KUR BPD Bali

Untuk meningkatkan peran usaha kecil dan menengah di Bali dalam menghadapi era kenormalan baru, Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia bersatu (KOPITU) DPW BALI, memberikan fasilitas kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melakukan perijinan Ijin usaha rumah tangga (PIRT) dan perolehan ijin BPOM serta Cara memperoleh Kredit usaha mikro (KUR) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

“Kunci sukses pemulihan ekonomi adalah dengan meningkatkan kembali aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali dalam upaya menjadikan UMKM naik kelas,” kata I Wayan Rediyasa, SE., Ketua Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia bersatu (KOPITU) DPW BALI, saat Sosialisasi Tata Cara Perijinan PIRT, Ijin Edar BBPOM dan Perolehan KUR Untuk UMKM dari BOD BALI di Kebon Vintage Cars Bali  di Denpasar Timur, Minggu (28/2/2021).

Peningkatan Aktivitas UMKM Kunci Pemulihan Ekonomi dalam menghadapi tatanan era baru di masa pandemi covid ini merupakan hal mutlak yang harus dimiliki pewirausaha UMKM di Bali, untuk itu KOPITU Bali menginisiasi pendirian gerai perijinan BPOM Bali, Ijin usaha UMKM (IUMK) dan gerai perolehan KUR BPD Bali pada setiap event Weekend Market di Kebon Vintage Cars Bali setiap hari Sabtu dan Minggu.

“Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menjamin kualitas produk yang ada di pasaran aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, untuk itulah kami melakukan sosialisasi peroleh sertifikasi E-BPOM kepada para pelaku usaha UMKM dengan mudah,” kata Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt.,MH Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Bali.

Acara yang di kemas oleh KOPITU DPW BALI di Kebon Vintage Cars Bali bersama Pelaku UMKM yang di hadiri oleh Penasehat DPP KOPITU Bapak Trigo Neo Starden yang berkantor di kenington Lane London UK.

Dalam sambutannya beliau sangat mengapresiasi kegiatan tersebut untuk dilaksanakan setiap akhir pekan sehingga terjadi pertemuan antar Pelaku UMKM dari berbagai sektor untuk terbentuknya sinergi positif antar Pelaku UMKM dengan KOPITU dan Para Pengunjung Kebon Vintage Cars Bali.

I Wayan Rediyasa selaku Ketua KOPITU DPW BALI mengucapkan terimakasih kepada Kepala BBPOM Bali, KEPALA BIDANG KREDIT BPD BALI unit Denpasar A.A. Dananjaya dan Kepala Bidang Dana I Gusti Ayu Diah Candra Kumala yang hadir beserta DPP Kopitu diwakili oleh Penasehat DPP KOPITU Bapak Trigo Neo Starden telah berkenan meluangkan waktu di Hari liburnya untuk mendampingi KOPITU DPW BALI memberikan sosialisasi terkait Perijinan dan Program KUR BPD BALI.

Kedepannya acara seperti ini akan rutin diselenggarakan sehingga KOPITU DPW BALI terbuka untuk menerima informasi dari Stakeholder yang memiliki Tempat dan Fasilitas seperti Kebon Vintage Cars Bali yang dimiliki oleh Bapak Yos Darmawan dan dikelola  bersama anaknya atas nama Tia Kristiani.

KOPITU DPW BALI juga mengharapkan Pihak Pemerintah dan Stakeholder yang berkaitan langsung dengan Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif bisa memberikan dukungan dan supportnya terkait pelaksanaan kegiatan seperti ini untuk membantu Para Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif bisa bangkit dari dampak Pandemi COVID-19, tentunya kegiatan tersebut selalu memprioritaskan Protokol Covid-19 serta selalu mengedukasi masyarakat Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif yang terlibat pada kegiatan tersebut. (ungkap I Wayan Rediyasa, Ketua Kopitu DPW BALI).

Kegiatan KOPITU DPW BALI dibantu oleh team Panitia yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Bidang Humas, Standarisasi, Media dan Komunikasi I NYOMAN GEDE SUASTA, CHT dan HIDAYATULLAH, SH beserta jajaran Pengurus KOPITU DPW Bali didampingi oleh Pengurus Kopitu DPD Gianyar dan Denpasar.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan Nota kesepahaman dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara KOPITU DPW BALI dengan Kepala BBPOM Provinsi Bali terkait Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan SATGAS (Satuan Tugas) yang terdiri dari Para Pihak, pendampingan dan bimbingan teknis penerapan cara produksi yang baik dan pemenuhan persyaratan untuk ijin edar dalam rangka peningkatan daya saing UMKM, penyelenggaraan sosialisasi, komunikasi dan edukasi dibidang Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan. Pembentukan tenaga Fasilitator dan Kader dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan olahan beserta beberapa poin lainnya. Demikian informasi rangkaian kegiatan yang di laksanakan pada Hari Minggu, 28 Februari 2021 di Kebon Vintage Cars Bali, Biaung, Denpasar Timur, Denpasar Bali.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #dpw bali #bpom #pirt #kur

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Wakil Gubernur provinsi Bali siap mendukung 4 program kerja KOPITU

komite-umkm.org – Kedatangan Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo bersama DPW KOPITU Bali yang diwakili oleh Gede Indra Dewa Putra, I Wayan Rediyasa, I Gde Leo Sastra dan I Nyoman Gede Suastap disambut hangat dan penuh semangat oleh Wakil Gubernur Bali, Bapak
Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau yang kerap akrab disapa Cok Ace oleh masyarakat Bali.

KOPITU mensosialisasikan 4 program kerja kepada wakil gubernur Bali diantaranya adalah akan diadakanya webinar Export Revolution pada tanggal 4 Maret 2021 yang akan dihadiri oleh wagub Bali. Program ke dua yg disosialisasikan adalah tentang langkah Pemulihan Ekonomi Nasional di setiap sektor terutama pada sektor UMKM. Berikut juga dengan program vaksinasi mandiri KOPITU di Bali untuk menunjang pemulihan pariwisata di Bali melalui vaksinasi di perhotelan.

“Bali terkenal di seluruh dunia dengan pariwisata dan budayanya yang sangat mendunia, sehingga untuk memajukan kembali pariwisata di Bali. KOPITU bersinergi dengan pemerintahan provinsi Bali dalam program vaksinasi mandiri yang sangat di dukung oleh Cok Ace” terang Yoyok Pitoyo.

Selain itu juga Wakil Gubernur Bali juga sangat mendukung dan berharap program KOPITU bisa cepat terealisasikan. Beliau juga siap bekerjasama dan bergotong royong dengan KOPITU termasuk dalam kegiatan Penciptaan 1.000 wirausahawan baru di Provinsi Bali.

Dengan dukungan dan semangat positif yang dirasakan dari orang nomor 2 di Bali “saya sebagai ketua DPW KOPITU di provinsi Bali sangat bersemangat dan siap untuk menyuseskan program-program kita” ujar ketua DPW Bali, Bapak Rediyasa.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #penciptaan 1000 wirausahawan #provinsi bali #yoyokpitoyo

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – PP Jaminan Produk Halal Terbit, Begini Respons Kemenag

Peraturan Pemerintah No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal resmi diterbitkan. Regulasi ini dinilai akan mempercepat pembangunan ekosistem halal Indonesia.

Kementerian Agama merepon positif penerbitan beleid ini. Regulasi baru sebagai turunan UU Cipta Kerja ini diyakini berdampak pada pembangunan ekosistem halal Tanah Air.

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Sukoso menilai terbitnya PP ini menjadi momentum percepatan pelaksanaan jaminan produk halal dalam negeri.

“UU Cipta Kerja dan PP No 39/2021 hadir untuk mendorong agar pelaku usaha produk halal tumbuh dan menjadi stimulus positif dalam menjalankan usahanya dengan tetap patuh dan tertib mengikuti peraturan yang berlaku dalam menjalankan mekanisme good governance,” katanya di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Menurutnya, situasi pandemi Covid-19 saat ini harus mampu dijawab dengan gerak ekonomi yang produktif dan membuka peluang tenaga kerja. Terbitnya PP ini menjadi langkah tepat karena bisa menjadi momentum akselerasi pembangunan ekosistem halal.

Terbitnya PP No 39/2021 mejadikan PP No 31/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kendati begitu, peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari PP 31/2019 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 39/2021. Hal ini tertuang dalam Pasal 170 dan 171 PP No 39/2021.

“Pasal-pasal dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja juga tetap berlaku,” tegasnya.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #bpjph #produk halal #kementrian agama #ciptakerja

refrensi : https://kabar24.bisnis.com/

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Indonesian Grocery VS Sekolah Ekspor Dejavu Disabilitas Pemerintah Atasi Problem Ekspor

Ekspor produk UMKM saat ini dapat menjadi solusi paling strategis dalam memulihkan kondisi perekonomian bangsa, karena bukan rahasia lagi bahwa produk UMKM Indonesia memiliki kapasitas yang kompetitif dalam pasar global. Secara fundamental, ekspor bertujuan untuk meningkatkan nilai produk dengan cara melakukan penetrasi pasar di negara dengan daya beli yang lebih tinggi. Namun dengan ekspor, maka ada beberapa konsekuensi yang dapat menjadi beban tersendiri bagi pelaku UMKM, yaitu spesifikasi produk secara detil dan biaya logistik yang tidak sedikit.

Dewasa ini, pemerintah melalui kolaborasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM menggagas sebuah program ekspor dengan tajuk “Program 500.000 Eksportir Baru”. Dalam rangkaian program tersebut, ada beberapa poin kunci yang menjadi titik berat pelaksanaan program, satu diantaranya adalah adanya Sekolah Ekspor. Bagaimanapun, hal tersebut bukan langkah yang tepat untuk mendorong pelaku UMKM untuk berkontribusi nyata bagi peningkatan eksportasi Indonesia.

Sebelum merambah lebih jauh, perlu diketahui kondisi existing dari pelaku UMKM dan kesulitan yang dihadapi dalam memenuhi impian mereka untuk Go Global. Pelaku UMKM pada dasarnya sudah memiliki peluang yang sangat besar, bahkan pasar sudah tersedia secara tidak langsung dengan kuatnya komunitas bentukan diaspora di negeri-negeri seberang. Informasi terkait spesifikasi yang perlu dipenuhi juga bukan sesuatu yang amat sulit untuk mereka peroleh, namun upaya mereka untuk memenuhi spesifikasi tersebutlah yang menjadi kesulitan sebenarnya, di samping biaya logistic yang makin naik.

Secara regulative, kerjasama ekonomi seperti IA-CEPA, IK-CEPA dan sebagainya telah membuka peluang makin luas, namun sepertinya pemerintah masih belum dapat meraba masalah yang sebenarnya. Justru sampai saat ini, promosi-promosi produk yang mampu memakan anggaran besar namun tidak memberikan pengaruh signifikan tetap dijalankan. Dan sekarang justru mendorong para pelaku UMKM untuk “back to school”. Dengan beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa program baru tersebut hanya sekedar reissue dari paradigma lama dengan wajah baru. Kolaborasi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang sekarang terjalin ini memang diperlukan, namun sepertinya instinct dan sense of priority belum dapat sepenuhnya berfungsi.

Perlu ada introspeksi terhadap produk yang beredar dalam pasar kita saat ini. Sekitar 80% produk yang beredar melalui marketplace adalah produk impor dan hanya sekitar 20% sisanya adalah produk lokal. Akan sangat ironis jika kita tidak dapat mengetahui bagaimana penetrasi produk UMKM asing dapat menembus pasar Indonesia, sedangkan produk UMKM Indonesia mengalami sebaliknya. Untuk itu, perlu ada peninjauan dan studi yang lebih dalam, berani, dan cerdas. Jika sampai sekarang kita hanya mengandalkan Lembaga-lembaga pemasaran produk UMKM yang notabenenya merupakan pihak ketiga berorientasi profit, artinya pelaku UMKM hanya alasan saja untuk menciptakan atau mempertahankan anggaran-anggaran program yang sifatnya tidak efektif. Di samping itu, peran Agregator yang kompeten juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerja terutama memecahkan permasalahan logistik dan pembiayaan sebagaimana diusulkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Tentunya hal tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Lembaga Pemasaran Kemenkop dan UMKM (SMESCO)

Terlepas dari program pemerintah tersebut, program Indonesian Grocery KOPITU berani mengambil langkah yang lebih solutif, praktis dan spesifik. Dengan menyerang langsung titik lemah system ekspor dan mendorong balik ke pemerintah untuk membuka mata akan kondisi yang sebenarnya. Tidak hanya membantu, membina dan mendampingi langsung pelaku UMKM namun juga memediasi pemerintah untuk menggeser anggaran yang tidak perlu, ke aspek yang lebih krusial seperti persyaratan legalitas edar produk di negara target dan biaya logistic yang menjadi tanggungan pelaku UMKM. Dengan penguatan semacam itu, sepertinya pelaku UMKM bisa “bolos sekolah” dan langsung melakukan penetrasi yang nyata, demi peningkatan ekspor bangsa.
Ditulis Oleh: Yoyok Pitoyo, Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU)

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #expor #ekspor #indonesiangrocery #IA-cepa #IK-cepa #smesco

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Pemerintah “Separuh Hati” Dalam melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi Pelaku UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Selain karena merupakan sumber dari dinamika ekonomi nasional, UMKM juga menyerap angkatan kerja nasional. Pada masa pandemi Covid-19, UMKM Indonesia berada pada kondisi sulit dikarenakan banyak yang mengalami bankruptcy, kesulitan modal kerja dan sebagainya. Hal ini menggiring ke situasi yang lebih buruk pada skala nasional, seperti meningkatnya angka pengangguran dan alih usaha baru. Per November 2020, angka pengangguran sudah mencapai 9,7 Juta jiwa, lebih dari 90% UMKM terdampak langsung dan diantaranya lebih dari 50% mengalami kebangkrutan. Banyak yang beradaptasi dengan mengurangi pegawai, menurunkan biaya operasional dan produksi, hingga melakukan manuver “ganti usaha”.

Sebagai langkah mengembalikan kondisi perekonomian seperti sedia kala, atau setidaknya mencegah depresi ekonomi yang lebih jauh, pemerintah menggagas Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang selama ini disebut PEN yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2020. Dalam pelaksanaanya, ada beberapa poin kunci yaitu restrukturasi kredit, subsidi bunga, dan berbagai bantuan produktif. Tentu program ini seketika menjadi buruan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, karena ada peluang untuk memperoleh modal kerja melalui KUR Super Mikro yang dapat diperoleh dengan tanpa agunan dan tanpa bunga.

Pelaksanaan PEN selama hampir setahun ini memang dihadapkan dengan berbagai kondisi yang mengindikasikan adanya ketidaksiapan pemerintah dalam pelaksanaan PEN, bahkan hingga adanya dugaan “tebang pilih”. Pasalnya, UMKM terdampak Covid-19 tentunya akan banyak yang mengalami kesulitan angsuran kredit, membuat kolektibilitas menjadi menurun. Efeknya, probabilitas kredit yang bisa diterima pun akan menurun. Bahkan bagi UMKM yang masih berjalanpun akan kesulitan, tentu UMKM non-bankable merasakan efek yang jauh lebih keras. Bagaimana tidak, syarat utama yang dikeluarkan seperti Bank Himbara dan BRI menuntut mereka untuk menjadi nasabah dan setidaknya tergolong Kolek 2. Ironisnya, justru mereka lah yang pada dasarnya menjadi target PEN dan mereka yang secara otomatis akan tereliminasi sejak awal. Akibatnya, banyak dari pelaku UMKM yang lari ke Fintech, Rentenir atau Lembaga keuangan lain yang justru memberikan bunga yang tinggi.

Tidak hanya PEN, pemerintah melalui BUMN juga membuka Platform PADI UMKM atau Pasar Digital UMKM. Secara fundamental, program ini sangat baik karena mendorong UMKM untuk memasuki rana Digital, sebagai manuver mengatasi perilaku belanja yang lebih condong ke belanja online. Namun implementasinya dinilai masih kurang maksimal, mengingat masalah yang sebelumnya telah diuraikan. Indikasinya, sinergitas antar stakeholder masih belum optimal sehingga program-program tersebut tidak dapat menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan.

Kini Indonesia berada di bayang-bayang depresi ekonomi karena kontraksi masih berada di minus 2,07 persen. Harapan di 2021 adalah pelaksanaan PEN yang lebih baik seperti KUR Super Mikro yang lebih terbuka bagi pelaku usaha yang memulai usaha baru dengan adanya pendampingan, atau ada kebijakan bagi UMKM yang saat ini kolektibilitasnya menurun akibat dampak pandemic. Perlu juga ada kebijakan bagi UMKM yang berstatus non-bankable. Dengan demikian, diharapkan serapan PEN akan mengalami akselerasi yang lebih optimal dan implementasinya lebih efektif. Di samping itu, perlu ada sinergitas yang lebih matang dari para pemangku kepentingan, yang artinya pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu lebih terbuka dengan kerjasama konstruktif yang mampu membantu implementasi PEN di masa yang akan datang.

Selain itu, perlu ada mediasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan OJK dalam rangka merancang ulang Permenko 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Permenko Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Covid-19 agar para pelaku UMKM yang terdampak dapat memiliki akses kredit modal kerja. Hal ini diperlukan agar Bank Himbara dan perbankan lain dapat memiliki payung hukum untuk mendistribusikan dana PEN secara lebih meluas, mencakup para pelaku UMKM yang bermasalah karena dampak Covid-19. Serta keterlibatan wadah-wadah UMKM di Indonesia seperti KOPITU dalam pendampingan berkelanjutan, agar tercipta ekosistem yang tersinergi dengan baik.

Ditulis Oleh : Yoyok Pitoyo, Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU)

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #COVID-19 #Yoyok Pitoyo #UMKM #PEN

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya Resmi Diundangkan

Sebanyak 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/2) berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut dapat secepatnya memulihkan perekonomian nasional.

“Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan tahun kebangkitan Indonesia,” ujar dia.

Yasonna mengatakan, sejak awal UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

UU Cipta Kerja ini, kata dia, juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi. Diketahui, pemerintah terus menggeber diselesaikannya aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan yang diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI awal pekan ini terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan empat Peraturan Presiden.

Jumlah 49 peraturan pelaksana tersebut menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Sebelumnya, sudah ada dua PP yang ditetapkan menjadi aturan, yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Adapun secara keseluruhan aturan turunan yang menjadi implementasi UU Cipta Kerja rencananya akan ditetapkan sebanyak 49 PP dan lima Perpres. Menurut Yasonna, peraturan pelaksana ini diharapkan akan menjadi “vaksin” bagi lesunya perekonomian Indonesia.

“Sebagaimana vaksin akan meredakan penyebaran COVID-19 yang menjadi masalah dahsyat bagi dunia saat ini, kita berharap UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga menjadi vaksin untuk memulihkan perekonomian nasional yang mengalami kelesuan selama setahun terakhir sebagai akibat dari pandemi ini,” kata Yasonna.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #uuciptakerja #uuciptaker #yasonnalaoli

sumber refrensi : https://repjabar.republika.co.id/

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Holding BRI, Pegadaian, dan PNM untuk Layani ‘Wong Cilik’

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan proses pembentukan holding ultra mikro akan dimulai dengan mengurus status kepemilikan dan permodalan kelompok itu terlebih dahulu. Holding dari lembaga keuangan BUMN ini akan terdiri dari PT BRI (Persero) Tbk, PT PNM (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).

Ani, sapaan akrab bendahara negara, mengatakan awalnya BRI akan menghimpun dana lewat skema penerbitan saham baru atau rights issue. Setelah itu, Pegadaian dan PNM akan membeli dengan saham seri B negara di kedua perusahaan tersebut.

“Setelah transaksi rights issue, BRI akan memiliki seluruh saham seri B negara milik Pegadaian dan PNM,” ungkap Ani, dikutip Selasa (16/2).

Namun, pemerintah tetap akan memiliki Pegadaian dan PNM karena masih ada saham seri A Dwiwarna di kedua perusahaan itu. Lalu, kepemilikan pemerintah di BRI masih akan tersisa 56,75 persen.

Setelah persoalan kepemilikan dan permodalan selesai, sinergi BRI dengan Pegadaian dan PNM bisa berjalan untuk mengejar tugas dari pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah menugaskan holding ultra mikro untuk menyalurkan pembiayaan ke 29 juta nasabah sampai 2024 mendatang dari posisi saat ini yang hanya 15 juta nasabah.

Nantinya, pemerintah akan membentuk komite eksekutif holding ultra mikro (UMi). Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kerja pegawai di holding ini dan kapan holding terbentuk.

Menteri BUMN Erick Thohir pada akhir Desember 2020 lalu mengatakan BRI, PNM, dan Pegadaian perlu dikawinkan lewat holding ultra mikro. Pasalnya, ketiganya bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain.

Sebagai contoh, PNM merupakan perusahaan yang sudah lama bergerak di sektor pembiayaan ultra mikro. Namun, hitung-hitungan bisnisnya kerap merugikan karena biaya dana yang diperoleh PNM relatif mahal.

Di sini, BRI bisa membantu PNM. Pasalnya, BRI memiliki kemudahan dalam mencari sumber dana murah.

“PNM bisnis modelnya bagus sekali. Tapi, pendanaan mahal. PNM pinjam Medium Term Notes/MTN (surat utang jangka pendek) itu bisa 9 persen, sedangkan BRI cuma 3 persen,” kata Erick.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #pnm #BRI #holdingbumn

sumber refrensi : https://www.cnnindonesia.com/

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITUI – Marak Dijual Pedagang Nakal, Jangan Sampai Beli Tempe Di Pasar dengan Ciri-ciri ini, No. 2 Bikin Kita Terkecoh

Siapa yang menjadikan tempe sebagai santapan favorit?

Selain murah meriah, tempe juga mudah dikreasikan jadi beragam santapan nikmat.

Bahkan walau cuma digoreng, tempe sudah jadi teman nikmat bersama sepiring nasi putih hangat.

Meski murah dan gampang ditemukan, tak jarang ada pedagang nakal yang bikin semua terkecoh.

Apalagi jika kita tidak teliti, bisa saja kita mengambil tempe yang sudah turun kualitasnya.

Maka dari itu, saat membeli tempe kita harus memperhatikan hal penting ini.

Mengutip dari kompas.com, seorang koki dari Hotel Santika Cirebon Aguk Prasetiyo membagikan tips memilih tempe yang tepat.

Dengan begitu kalau Moms menemukan tempe dengan 3 tanda ini sebaiknya jangan dipilih.

  1. Perhatikan warna tempe dan jamurnya.

Moms pasti akrab dengan tempe yang memiliki warna kuning dan jamurnya berwarna putih.

Nah, pastikan Moms memilih tempe dengan paduan warna demikian.

Pasalnya Chef Aguk menyebutkan bahwa tempe yang sudah berubah warna menjadi kecolatan artinya sudah mulai mengalami pembusukan.

2. Mudah hancur

Ciri lain yang perlu Moms hindari yaitu mudah hancur.

Pilihlah tempe yang memiliki tekstur padat serta jamur yang layaknya kapas.

Coba tekan tempe secara perlahan, dan pastikan keras dan tidak mudah hancur.

Hindari tempe yang butirannya sudah mulai terlepas karena kualitasnnya sudah menurun.

Hindari juga tempe yang agak basah dan mudah patah karena akan cepat busuk.

3. Aroma jamur menyengat

Tempe sendiri memang terbentuk dari proses fermentasi sehingga timbulah jamur putih di sela-selanya.
Tetapi tempe yang bagus akan mengeluarkan aroma yang tidak menyegat atau sangit.

Ketika memilih tempe cobalah hirup aromanya, kalau sudah mulai menimbulkan aroma menyengat maka hindari karena artinya sudah mulai mengalami pembusukan.

Setelah dibeli pun, pastikan tidak terus menerus disimpan di kulkas.

Perlu diketahui tempe hanya bertahan selama 3-5 hari.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #tempe #memilihtempe yang bagus

sumber refrensi : https://www.antaranews.com/

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Kekompakan jadikan Dusun Tato sentra penghasil jahe merah di Lombok

komite-umkm.org – Industri jahe merah di Dusun Tato, Desa Sandik Batu Layar, Lombok Barat, kini mampu meraup omzet ratusan juta rupiah. Kekompakan warga dalam mengembangkan budi daya dan mengolah jahe merah, menjadi kunci keberhasilan. Berkembangnya perkebunan jahe merah, membuat Dusun Tato menjadi salah satu sentra penghasil jahe merah di Lombok.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #jahemerah #lombok #dusun Tato

sumber refrensi : https://www.antaranews.com/

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

KOPITU Dorong Biaya Vaksinasi Mandiri PMI Ditanggung Perusahaan Di Negara Penempatan Pengguna PMI

Kedatangan Yoyok Pitoyo selaku Ketua Umum KOPITU dan Habib Faizol dari P5PMI disambut baik oleh Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kedatangan dua “Petarung” tersebut dalam rangka Sosialisasi Program Vaksinasi Mandiri, urgensi izin Sending Organization bagi LPK di Indonesia dan pembukaan peluang baru P3MI di negara-negara di Asia dengan Kemnaker yang dikhususkan bagi calon Pekerja Migran Indonesia.

“Saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan di negara penempatan yang meminta bukti Vaksinasi bagi Pekerja Migran Indonesia, sudah pasti karena concern mengenai kerentanan terhadap COVID-19 bagi Pekerja Migran memang cukup tinggi”, ungkap Yoyok. Menurut Yoyok, mengenai Vaksinasi tersebut baiknya dibebankan pada perusahaan pengguna PMI tersebut, dikarenakan biaya Vaksinasi dapat menjadi beban tersendiri bagi calon PMI. Belum lagi ketika perusahaan atau negara tertentu meminta Vaksinasi dengan jenis atau brand tertentu.

Di samping Vaksinasi Mandiri PMI, hal lain yang dibahas adalah tentang izin SO bagi Lembaga Pelatihan Kerja yang saat ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan kerja hingga penempatan yang dapat lebih termonitor. “Kalau LPK sudah punya izin sebagai Sending Organization, tentunya kualitas pekerja kita juga akan turut meningkat karena mengikuti standar yang lebih baik dan aspek hukum serta kelembagaan yang lebih kuat. Namun untuk memperoleh izin SO, perlu ada kebijakan yang bisa mempermudah LPK, karena selama ini masih banyak yang kesulitan” tutur Yoyok.

Lebih jauh lagi, Yoyok menyarankan agar ada reinvention untuk memperoleh peluang-peluang baru bagi P3MI. “Saat ini saya banyak memperoleh informasi banyak perusahaan dari negara-negara di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang yang membutuhkan banyak tenaga kerja (PMI). Dalam hal ini menurut saya, tenaga kerja dengan Visa SSW sangat berpotensi untuk kita genjot. Oleh karena itu tentang hal ini juga tentunya berkaitan dengan urgensi mengenai LPK yang saya sampaikan tadi”, pungkas Yoyok.

Menanggapi tiga hal tersebut, Anwar Sanusi menerima dan menanggapi dengan sangat baik. “Memang hal-hal tersebut menurut saya sangat baik. Urgensi-urgensi tersebut tadi nanti akan saya teruskan ke Direktorat yang terkait. Dalam hal ini nanti saya akan teruskan ke Dirjen Binalattas dan Binapenta & PKK. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama akan dapat diwujudkan”, tutur Anwar Sanusi.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #pmi #p5pmi #yoyokpitoyo #covid-19 #vaksinasimandiri

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Dari Maggot, Seorang Petani di Bekasi Raih Omzet Rp 12 Juta Per Bulan

komite-umkm.org – Dari budi daya magot atau larva lalat hitam, seorang petani asal Kota Bekasi bernama Rahman meraup omzet hingga Rp 12 juta per bulan. Usaha mengembangbiakkan maggot ini juga tak terpengaruh pandemi Covid-19.

Rahman yang tinggal di RT 015/004 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur itu memulai bisnis budi daya maggot lalat hitam Hermetia illucens sejak Agustus 2020. 

“Alhamdulillah sekarang dalam sebulan saya sudah bisa menghasilkan Rp 12 juta, itu hanya dari penjualan maggot saja, belum terhitung dari penjualan budi daya lele yang saya kelola juga,” katanya di Bekasi, Rabu 10 Februari 2021.

Rahman mengatakan pengembangbiakan maggot lalat tentara hitam (Black Soldier Fly)ini bisa dijadikan usaha bisnis baru bagi masyarakat. Selain murah meriah dan mudah, maggot memiliki nilai ekonomis tinggi. 100 gram maggot kering bisa dijual seharga Rp20.000-Rp.30.000 sebagai pakan ikan.

“Bisa dibilang ini solusi alternatif warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kalau saya sendiri saat ini terus terang saja semakin menekuni budi daya maggot ini, selain ternak ikan lele juga,” katanya.

Selain bernilai ekonomis tinggi, kata Rahmat, maggot juga bisa menjadi solusi mengurangi sampah organik di Kota Bekasi. Pada saat masih berwujud telur lalat, maggot membutuhkan sampah organik untuk tumbuh hingga siap dipanen.

“Maggot mampu mengubah material organik menjadi biomassanya. Beda dengan jenis lalat biasa karena larva yang dihasilkan bukan larva yang menjadi medium penularan penyakit,” katanya.

Maggot memiliki kemampuan mengurai sampah organik satu hingga tiga kali lipat dari bobot tubuhnya selama 24 jam bahkan bisa sampai lima kali lipat. Setelah mati, bangkainya digunakan sebagai pakan ternak. Bahkan kepompong maggot juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk sehingga tidak menjadi sampah baru.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono terkesan dengan upaya Rahman menjalankan usaha yang tetap produktif. Bahkan petani itu mendapatkan penghasilan melebihi standar upah minimum di masa pandemi Covid-19.

Melihat keterampilan yang dimiliki oleh Rahman, Tri meminta Rahman membuka pelatihan budi daya maggot kepada masyarakat. Tri berharap peluang bisnis ini mampu menghidupkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) baru sekaligus mengurangi bobot tonase sampah yang hendak dibuang ke TPA Sumur Batu dan Bantargebang, Kota Bekasi.

“Saya siap pak wakil, siapa saja yang ingin belajar budi daya maggot, saya siap memberi kesempatan untuk belajar bersama,” kata Rahman saat dikunjungi Wakil Wali Kota Bekasi itu.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #umkm #lalathitam #magot #lalattentarahitam #sampahorganik #bekasi #pupuk

sumber refrensi : https://metro.tempo.co/

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Siap Meluncur! Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan DIRESMIKAN, Sinergi KOPITU feat BPOM

komite-umkm.org – Dalam event yang diadakan secara Daring dan Luring, Launching Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan berjalan dengan sangat meriah. Acara tersebut dihadiri oleh Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP selaku Kepala BPOM beserta jajaranya, Dra. Rita Endang., Apt., M.Kes selaku Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM beserta jajaranya, Yoyok Pitoyo selaku Ketua Umum KOPITU beserta segenap Tim, para pelaku usaha pangan olahan skala kecil hingga industri dan berbagai kalangan pemangku kepentingan terkait.

Program RPO ini merupakan solusi baru bagi para pelaku usaha pangan olahan untuk menambah kemudahan dalam kepengurusan izin dan sertifikasi. “Tentunya yang sangat kita harapkan, UMKM Indonesia dapat benar-benar mendapat kemudahan dengan adanya program baru ini, apalagi dengan adanya KOPITU sebagai pihak yang selalu siap melakukan pendampingan, ya Pak Yoyok” ungkap Penny. Dalam pelaksanaanya, UMKM akan memperoleh kemudahan tersendiri baik secara prosedural maupun tarif.

“Hal semacam ini lah yang sebenarnya kita sangat nantikan, terutama bagi pelaku UMKM yang merasa keberatan dengan sistem konvensional. Dengan adanya sistem RPO ini, kita akan makin gencarkan Bimtek bagi pelaku UMKM agar kesempatan dan momentum ini dapat segera dimanfaatkan oleh UMKM kita. Harapan kita ke depan, dengan adanya kemudahan ini juga akan semakin encourage mereka untuk segera Go Global melalui ekspor”ungkap Yoyok. Menurut Yoyok, tanggung jawab KOPITU sangat besar bagi para UMKM binaan untuk segera disosialisasikan secara meluas dan optimal.

“Ditunggu aja, kita pasti akan segera bergerak dan seperti biasa kita juga akan bikin gebrakan-gebrakan revolusioner, Salam KOPITU!” pungkas Yoyok.

EnglishIndonesian