komite_umkm.org – Indonesia dan Korea Selatan ( Korsel) memiliki sejarah yang cukup bersinggungan. Mulai dari sama-sama merdeka di Agustus 1945 hingga berada di kelas negara berpendapatan rendah (low income country) pada tahun 1960-an.

Kendati demikian, ekonomi Korsel berkembang jauh lebih cepat ketimbang Indonesia, dengan menjadi negara berpengasilan menengah ke atas (upper middle income country) pada 1987.

Padahal Indonesia, saat ini baru saja masuk ke kelas upper middle income country.

Bukan tanpa alasan perekonomian Korsel bisa melaju pesat, menurut Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi, ada peran pelaku usaha disana khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM).

Ia bilang, pemerintah Korsel pasca demokratisasi di tahun 1987 mulai mengarahkan kebijakannya untuk pelaku usaha bisa berkembang pesat sehingga turut mendorong perekonomian dalam negeri.

“Korsel mendorong semua pelaku usaha untuk mencapai kemandirian usaha. Oleh karena itu, UMKM jadi penting dalam pembangunan ekonomi di Korsel,” ujar Umar dalam webinar Core: Kreativitas dan UMKM Ala Korea Selatan, Rabu (14/10/2020).

Dalam perkembangannya, Korsel turut berfokus pada ekonomi digital seiring dengan masuknya dunia ke era industri 4.0.

Maka sejak tahun 2017, pemerintah Korsel fokus untuk digitalisasi pelaku UMKM dengan membuat Kementerian UMKM dan Startup. “Korsel itu awalnya kembangkan industri dasar, seperti besi, baja dan petrokimia, lalu setelah reformasi masuk ke manufaktur, dan sekarang masuk ke jasa, industri kreatif, dan digitalisasi,” jelas dia.

Kontribusi UMKM pada perekonomian Korsel tercermin dari 90 persen atau sebanyak 3,5 juta perusahaan di Negeri Gingseng tersebut merupakan sektor UMKM. Sektor ini menyerap 87,4 persen tenaga kerja.

Sementara UMKM berkontribusi 40 persen pada ekspor nasional Korsel. Jauh dibandingkan kontribusi UMKM Indonesia yang masih sebesar 14 persen terhadap kinerja ekspor nasional.

Di sisi lain, upaya pengembangan UMKM oleh pemerintah Korsel tercermin dari investasi untuk sektor ini mencapai 3,5 miliar dollar AS di tahun 2019. Selain itu, terdapat 7 zona khusus yang dibentuk untuk pengembangan inovasi bagi UMKM.

Selain itu, pada tahun 2019 turut dilakukan pendirian 109.000 UMKM dan startup baru. Seiring dengan itu, 5 unicorn pun lahir sehingga Korsel memiliki 11 unicorn.

Umar menjelaskan, ada 4 kebijakan pemerintah Korsel untuk menuju Korean Digital Economy dengan melibatkan UMKM dan startup.

Pertama, Smart SMEs yakni teknologi smart IT bagi UMKM dan startup menuju revolusi industri 4.0. Dilakukan inovasi efisiensi dalam rantai dan hingga tahun 2019 sudah didirikan 12.660 fasilitas smart factory.

Kedua, K Brand yakni penguatan brand produk Korsel melalui popularitas korean wave. Hal dilakukan dengan kurasi produk, peningkatan kualitas, dan romosi produk Korsel dalam berbagai ajang internasional.

“Sejak tahun 2000-an Korean wave menduia, dengan K-Pop dan K-drama, jadi itu mereka kapitalisasi untuk meningkatkat ekspor dari produk-produk Korsel. Sehingga semuanya ada istilah K, itu jadi branding global yang luar biasa,” jelas dia.

Ketiga, inclusive companies program yaitu mendorong kolaborasi antara korporasi dengan UMKM dan wiraswasta. Pemerintah Korsel pun memberikan insentif untuk mendorong kontribusi korporasi bagi pengembangan UMKM.

Keempat, kerja sama global yakni kolaborasi dengan perusahaan IT multinasional seperti Google dan Nvidia. Serta dengan mendirikan jejaring korea startup centers di Amerika Serikat, Asia, Eropa, dan Timur Tengah.

Program ini mampu menarik investasi hingga 13 miliar won atau setara 11 juta dollar AS, dan mendorong akses produk Korsel di 100 negara.

“Jadi empat hal itulah yang menjadi desain pemerintah Korsel untuk dorong UMKM dan startup Korsel going digital,” pungkasnya.

TAGAR : #indonesiangrocery #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #gerakansuksesespor #umkmkorsel #koreaselatan #korsel

Sumber Refrensi : https://www.cnnindonesia.com/

Follow Sosial Media Kopitu

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5

Instagram : @kopitu_

Twitter : @KomiteKecil

komite_umkm.org – Pemerintah mengubah besaran denda bagi wajib pajak (WP) atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Semula, pemerintah menetapkan sanksi berupa denda 2 persen per bulan.

Aturan sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa WP membetulkan sendiri masa SPT, yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Sementara, dalam draf UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), Pasal 8 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi besaran denda dihitung berdasarkan bunga acuan Bank Indonesia (BI) ditambah 5 persen dibagi 12 bulan. Dengan demikian, jumlah denda akan bergantung dengan perkembangan suku bunga BI.

“Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5 persen dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi,” dikutip dari draf UU Omnibus Law Cipta Kerja

Pembetulan SPT ini bisa dilakukan sendiri oleh WP. Dalam pembetulan SPT ini, maka akan mengakibatkan utang pajak yang lebih besar atau lebih bayar pajak.

Jika WP menyatakan rugi atau lebih bayar pajak, maka WP harus membetulkan SPT paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. Namun, nantinya pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap akan melakukan pemeriksaan atas laporan SPT dari WP.

Meski ada pemeriksaan, tapi WP bisa melakukan pengakuan tentang ketidakbenaran pengisian SPT. Hal itu bisa dilakukan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yakni tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan SP yang isinya tidak benar atau tak lengkap.

Pemerintah telah menetapkan tanggal jatuh tempo penyetoran pajak terutang bagi masing-masing pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dibayar lunas sebelum SPT disampaikan ke negara.

TAGAR : #indonesiangrocery #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #gerakansuksesespor #ciptakerja #uuciptakerja #umkm #wajibpajak #ciptakerja #omnibuslaw

Sumber Refrensi : https://www.cnnindonesia.com/

Follow Sosial Media Kopitu

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5

Instagram : @kopitu_

Twitter : @KomiteKecil

komite_umkm.org – Sebanyak tiga bank syariah BUMN melakukan merger atau penggabungan dan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) menjadi bank survivor alias entitas yang menerima penggabungan (surviving entity).

Ketiga bank syariah BUMN tersebut adalah BRISyariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

Ketiga bank syariah tersebut telah menyepakati penggabungan dan menandatangani note kesepahaman pada Senin (12/10/2020) malam.

Ketiga bank syariah tersebut telah menyepakati penggabungan dan menandatangani note kesepahaman pada Senin (12/10/2020) malam.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan merger bank syariah bisa menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk memulihkan ekonomi nasional.

Sementara itu, Sekjen MUI Anwar Abbas menyoroti dampak merger ketiga bank syariah tersebut terhadap kelangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKKM).

“Untuk apa kita punya bank syariah yang besar dan berkelas dunia yang dipuji-puji dan disanjung-sanjung kalau akibat dari penggabungan atau merger tersebut yang untung hanya usaha-usaha besar,” katanya, Rabu (14/10/2020).

Kesenjangan sosial ekonomi

Anwar menyebut usaha-usaha besar itu jumlahnya hanya 0,01 persen (5.550 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 3,5 juta), sementara UMKM jumlahnya 99,99 persen (64,2 juta unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 117 juta).

Menurutnya UMKM semakin tidak mendapat perhatian karena hanya akan mendapatkan pembiayaan minimal 20 persen, seperti terdapat dalam ketentuan PBI No. 17 Tahun 2015 tentang UMKM.

“Apa bedanya bank negara dan bank swasta jika nantinya bank-bank negara akan lebih banyak mengucurkan kredit dan pembiayaan kepada usaha-usaha besar,” imbuh dia.

Anwar menyebutkan dari total kredit yang dikucurkan oleh dunia perbankan nasional 80-81 persen jatuh ke usaha besar. Sementara UMKM hanya mendapatkan sekitar 19-20 persen.

“Apa kira-kira dampaknya? Yang kaya atau yang besar tambah kaya dan yang UMKM masih terseok-seok. Sehingga kesenjangan sosial ekonomi di negeri ini semakin tajam,” tuturnya.

Bagaimana sebaiknya?

Menurutnya, jika bank syariah BUMN tetap akan digabungkan, sebaiknya misi utamanya bukan hanya mengejar profit.

“Tapi adalah untuk bagaimana bisa menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran (prosperity) bagi rakyat,” kata Anwar. Dirinya berharap bank-bank syariah hasil merger atau penggabungan tersebut nantinya hanya fokus kepada pengembangan UMKM.

“Ya bank hasil merger tersebut supaya fokus kepada UMKM. Usaha besar biar diurus oleh bank lain saja,” ujarnya.

Fokus kemajuan UMKM

Anwar juga menyarankan dibuatnya ketentuan usaha besar hanya boleh mendapatkan pembiayaan dari bank hasil merger tersebut maksimal 20-30 persen dari total pembiayaan yang dikucurkan.

Sementara itu selebihnya, sekitar 70-80 persen harus untuk UMKM. Bila hal itu bisa dilakukan, imbuhnya, maka barulah bank syariah akan bisa berkontribusi bagi tegaknya keadilan ekonomi. “Kalau sekarang jelas sekali terlihat adanya ketidakadilan ekonomi di mana yang sedikit (usaha besar) dapat pembiayaan yang banyak,” ujar Anwar.

Untuk tercapainya tujuan tersebut diperlukan adanya afirmatif action atau keberpihakan dari pemerintah kepada UMKM yang jelas dan tegas.

Menurutnya itu bisa ditunjukkan oleh pemerintah salah satunya dengan ditugaskannya bank syariah hasil merger itu untuk fokus kepada UMKM bukan kepada usaha besar.

“Sekarang kita usahakan supaya kesenjangan itu berkurang, caranya pembiayaan kepada UMKM ditingkatkan sehingga mereka bisa naik kelas dari mikro ke kecil dan dari kecil ke menengah. Sehingga jarak dan kesenjangan bisa berkurang,” pungkasnya.

TAGAR : #indonesiangrocery #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #gerakansuksesespor #tetenmasduki #ciptakerja #uuciptakerja #umkm #marger #banksyariah #MUI #ma’rufamin #anwarabbas

Sumber Refrensi : https://kompas.com/

Follow Sosial Media Kopitu

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5

Instagram : @kopitu_

Twitter : @KomiteKecil

Update Kopitu – Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU) Bersama Pewakilan Kementerian Perdangan, ITPC Jeddah, ITPC Bussan, melakukan Technical Meeting persiapan webinar “GERAKAN UKM SUKSES EKSPOR” yang akan dilaksanakan pada Rabu, 21 Oktober 2020 secara virtual melalui aplikasi zoom. Technical Meeting  ini bertujuan untuk menyatukan sinergi mengenai  Program Indonesian Grocery KOPITU.

Indonesian Grocery KOPITU merupakan sebuah wadah bagi para Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menduniakan produknya. Keunggulan Indonesia Grocery KOPITU adalah lokasi warehouse yang telah tersedia di negara tujuan, sehingga menjamin supply Chain Management dan Delivery to end User secara lebih efektif, sehingga memicu perputaran barang yang lebih cepat.

“Adanya Indonesia Grocery KOPITU akan memberikan kemudahan bagi pelaku UKM untuk melakukan kegiatan ekspor keluar negeri” ujar Yoyok Pitoyo selaku Ketua Umum KOPITU.

“Dukungan dari Kementerian Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center ( ITPC ) dan pihak-pihak lainnya akan menambah kepercayaan diri para pelaku UKM untuk melakukan ekspor, sehingga tujuan UKM Go ekspor akan terlaksana.” Tambah Yoyok Pitoyo.  

            ITPC Bussan menyampaikan dukungan mereka untuk Indonesia Grocery KOPITU. “Indonesia Grocery KOPITU memiliki tujuan yang baik untuk kemajuan UKM Go Ekspor, sehingga dalam pelaksaannya ITCP Bussan siap untuk membantu.” Ibu Kusuma Dewi Perwakilan ITPC Bussan.

Dukungan lainnya juga disampaikan oleh Perwakilan ITPC Jeddah. “Kami siap untuk mendukung Program Indonesia Grocery KOPITU” ujar Desi Perwakilan ITPC Jeddah.

“Technical Meeting ini memberikan gambaran yang bagus mengenai program Indonesian Grocery KOPITU. Hasil meeting hari ini akan saya sampaikan kepada Direktur Jendral Pengembangan Ekspor Nasional”  kata Santi Setiastuti Koordinator Bidang Pengembangan Diklat Ekspor PPEI.

Webinar “GERAKAN UKM SUKSES EKSPOR” tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi pelaku UKM untuk mengetahui pelaksanaan Ekspor ke Luar Negeri.

TAGAR : #indonesiangrocery #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ppei #gerakansuksesespor

Follow Sosial Media Kopitu

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5

Instagram : @kopitu_

Twitter : @KomiteKecil

Update Kopitu – Mobil listrik kampung pesilat (mokasi) buatan siswa SMK Model PGRI I Mejayan, Kabupaten Madiun, kebanjiran pesanan dari berbagai daerah sejak diluncurkan awal Juli 2020.

Hingga awal Oktober 2020, mobil yang digunakan pelaku UMKM untuk berjualan itu sudah dipesan sebanyak 196 unit. Kepala Sekolah SMK Model PGRI 1 Mejayan Sampun Hadam mengatakan, rata-rata mobil buatan anak didiknya itu dipesan pembeli dari luar Jawa Timur.

“Pesanan berasal dari Semarang, Boyolali, Bekasi, Bandung dan Kalimantan Utara,” kata Sampun yang dikonfirmasi Kompas.com, Senin (12/10/2020) siang.

Dari 196 unit mokasi yang dipesan, 18 di antaranya sudah terkirim. Sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Menurut Sampun, ratusan mobil listrik yang dipesan itu dibeli oleh pelaku UMKM.

Ia mencontohkan, mobil listrik yang dipesan seorang pembeli dari Semarang bakal digunakan untuk menjual makanan tengkleng. Untuk itu, pihaknya akan membuat desain mobil listrik yang dilengkapi tempat kompor memasak tengkleng.

Pihaknya juga membangun pabrik agar bisa membuat mobil listrik dalam jumlah banyak dan cepat. Pabrik itu, kata dia, dibangun dengan dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta swadaya sekolah. Jika pembangunan pabrik selesai, pihaknya bisa membuat 20 unit mobil listrik dalam sebulan.

Meski diciptakan siswa SMK Model PGRI 1, pihaknya membuka peluang bagi sekolah lain untuk bergabung. SMK lain, kata dia, bisa menyediakan suku cadang kebutuhan mobil listrik. “Kami ingin menggandeng dengan SMK lain untuk ber-partner. Kami sudah sediakan parts bisa dikerjakan di sekolah lainnya. Nanti asembling dan quality control akan kita bimbing,” ungkap Sampun.

Sebelumnya, banjir pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi Covid-19 memotivasi sejumlah pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Model PGRI I Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, berinovasi. Learn more Didampingi sejumlah guru, para pelajar menciptakan mobil listrik yang ramah lingkungan.

Mobil listrik itu didesain khusus sebagai kendaraan berjualan untuk UMKM. Kendaraan sederhana yang diberi nama Mobil Listrik UMKM itu dirancang dan diproduksi oleh beberapa siswa didampingi oleh sejumlah guru SMK Model PGRI I Mejayan.

“Mobil listrik ini tercipta atas keprihatinan banyaknya pekerja yang di-PHK selama masa pandemi Covid-19. Untuk itu muncul ide bagaimana membuat kendaraan sederhana dan efisien agar bisa digunakan untuk berjualan,” kata Kepala SMK Model PGRI I Mejayan, Sampun Hadam saat ditemui Kompas.com, Senin (6/7/2020) Sebelum menjadi mobil listrik, awalnya siswa merancang kendaraan kayuh yang diberi nama kereta “cinta”.

Namun, ide itu batal diwujudkan karena butuh tenaga ekstra untuk mengayuh kendaraan itu. Pilihan pun akhirnya beralih ke mobil listrik. Tak membutuhkan waktu lama siswa SMK Model PGRI Mejayan berhasil menciptakan mobil listrik yang memiliki daya tempuh hingga 90 kilometer.

Mobil listrik UMKM memiliki panjang 2,5 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter. Mobil ini dirancang dan dibuat pada saat masa pandemi Covid-19 sekitar bulan Mei 2020. Untuk membuat satu mobil listrik UMKM menghabiskan dana sekitar Rp 15 juta dengan waktu produksi satu bulan.

TAGAR : #mobillistrik #mobilsmk #pabrikanmobillistrik #umkmmobil #umkmkopitu #kopitujaya #kopitupusat #goexpor #goglobal #indonesiangrocery_kopitu

Sumber Refrensi : www.kompas.com

Follow Sosial Media Kopitu

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5

Instagram : @kopitu_

Twitter : @KomiteKecil

Update Kopitu – Pandemi Covid-19 telah melemahkan ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Resesi atau pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut dipastikan akan terjadi di Indonesia setelah sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura hingga Malaysia, telah mengumumkan terperosoknya indikator ekonomi pada tahun ini.

Di Indonesia, salah satu sebab pertumbuhan ekonomi minus, rendahnya tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat.

Hal ini terjadi karena adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menambah jumlah masyarakat miskin baru di masa pandemi. Tercatat, sejak pandemi melanda, setidaknya 5,23 juta karyawan telah mengalami PHK dan jumlah penduduk miskin baru bertambah sebanyak 4,86 juta orang.

Sementara, berdasarkan asumsi makro, jumlah pengangguran akan terus bertambah pada kisaran 3 hingga 5 juta orang dan meningkatkan kemiskinan sekitar 2 hingga 5 juta orang. Peningkatan ini disebabkan terbatasnya aktivitas ekonomi untuk menekan laju penularan virus.

Tak hanya persoalan PHK, masalah ekonomi yang makin memburuk saat pandemi juga berdampak pada usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengonfirmasi, sekitar 50 persen atau setara 30 juta UMKM dari 64,2 juta UMKM yang ada di Indonesia harus tutup sementara akibat pandemi Covid-19.

Hal itu terjadi akibat terhambatnya pasokan bahan baku yang berpengaruh pada ketidakstabilan penawaran dan permintaan. Ketidakstabilan ini tentu dapat mengganggu kesehatan bisnis UMKM.

Kontribusi swasta tekan kemiskinan

Padahal, keberadaan UMKM saat erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan karena bentuk usaha ini dapat merangsang lebih banyak penciptaan lapangan kerja hingga ke tingkat tapak. Dengan begitu, pembangunan dan kesejahteraan akan lebih merata di seluruh negeri.

Terbukti, selama ini UMKM telah berkontribusi sebanyak 60,34 persen dari total produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyumbang 58,18 persen dari total investasi.

Oleh karena itu, perhatian untuk tetap menggerakkan sektor UMKM menjadi sangat penting saat ini.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan berbagai kebijakan baru untuk melindungi UMKM, seperti percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga program Bantuan Sosial (Bansos) Produktif untuk meningkatkan daya tahan para pelaku UMKM yang belum memiliki akses perbankan.

Terbaru, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020). Salah satu klaster dalam beleid tersebut mengatur tentang UMKM.

Omnibus law tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dan koperasi. Salah satu manfaatnya, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, adalah mempermudah akses pembiayaan, akses perizinan, akses pasar, hingga akses rantai pasok.

“Dengan adanya (UU) Cipta Kerja ini, bisa memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar,” kata Teten.

Tak tinggal diam, sektor swasta pun ikut bahu-membahu mendorong pertumbuhan UMKM di masa pandemi ini. Salah satunya adalah produsen pulp dan kertas yang berbasis di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, Grup APRIL.

Selama lebih dari dua dekade, Grup APRIL telah berkontribusi pada pembangunan masyarakat di Provinsi Riau. Korporasi ini membantu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai program pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Lewat program Community Development (CD) yang dijalankan salah satu unit usahanya, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan penghasil kertas merek PaperOne ini mendorong pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasional dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para komunitas.

Salah satu contoh UMKM binaan RAPP yang mampu bertahan di masa pandemi adalah petani jeruk limau manis di Kampar, Riau. Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Koptan) Air Terjun itu bertahan dan tetap meraup untung dengan cara memaksimalkan fungsi media sosial di tengah pandemi.

Tak hanya petani jeruk, petani madu yang tergabung dalam kelompok Rumah Madu Andalan (RMA) ikut merasakan peningkatan omzet hingga ratusan juta rupiah selama pandemi. Untuk memenuhi pesanan di masa pandemi, setiap petani menyetor hingga 300 kilogram (kg) madu kepada RMA dalam sebulan.

Begitu pun dengan para petani nanas di Desa Penyengat, Siak, Riau, yang tetap merasakan laba manis di masa pandemi. Selama puasa saja, mereka mengaku bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 10 juta per bulan.

“Kami bersyukur penjualan dan produksi nanas tidak terhambat meski dalam situasi Covid-19. Panen masih setiap hari dan pemasaran ke pasar induk juga lancar,” kata Wakil Ketua Koptan Bina Tani, Apo.

Cerita kesuksesan petani tersebut baru segelintir dari sekian banyak UMKM yang merasakan berkah keuntungan di masa pandemi.

Semua upaya APRIL di atas tak hanya sebagai bentuk komitmen APRIL dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, tapi juga sarana pemberdayaan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip perusahaan bahwa bisnis yang baik haruslah yang juga baik bagi masyarakat.

Kontribusi Grup APRIL terhadap perekonomian bangsa memang tak perlu diragukan. Berdasarkan hasil Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Grup APRIL telah berkontribusi dalam menambah nilai PDB nasional sebesar Rp 368,51 triliun selama 20 tahun terakhir.

Contoh nyata kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional adalah penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Riau. Dalam rentang 1999-2018, operasional Grup APRIL secara rata-rata menciptakan 89.646 kesempatan kerja per tahun.

Adanya perusahaan ini juga telah menaikkan tingkat pendapatan masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan negara.

“Kami berharap Grup APRIL terus dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan pembangunan masyarakat setempat kami beroperasi. Sebagaimana semangat kami berdasarkan filosofi bisnis 5C, kegiatan operasionalnya harus baik untuk masyarakat, negara, iklim, dan pelanggan dengan demikian akan baik pula bagi perusahaan,” kata Direktur Utama PT RAPP Sihol Aritonang.

Dalam beberapa tahun mendatang, Grup APRIL akan terus mendukung pemberdayaan masyarakat melalui serangkaian inisiatif dengan tujuan utama memberantas kemiskinan dan memberikan akses dasar layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat di sekitar wilayah beroperasi.

Adapun langkah APRIL dalam untuk bermitra dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan implementasi agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) yang diinisiasi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya poin 17 yakni Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Secara tidak langsung, dukungan untuk mengentaskan kemiskinan sejalan pula dengan tujuan SDGs nomor 1 yaitu Tidak Ada Kemiskinan.

Tak hanya APRIL, sektor swasta lainnya diharapkan dapat menyelaraskan antara kegiatan bisnis dan pemberdayaan masyarakat sehingga tidak ada yang tertinggal atau “No One Left Behind”. Hal ini seperti tujuan utama pengimplementasian SDGs

Tagar : #umkmbersatu #umkmkopitu #indonesiangrocery #kopitu #goGlobal #goExpor #covid19

Sumber Refrensi : www.kompas.com

Follow Sosial Media Kopitu

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5

Instagram : @kopitu_

Twitter : @KomiteKecil

kopitu-umkm.org – Masifnya perkembangan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia berdampak sangat signifikan terhadap sejumlah sektor industri. Tak hanya “menyerang” sektor industri skala besar, dampak Covid-19 juga sangat dirasakan oleh pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM, Dewi Syarlen, menjelaskan bahwa dampak yang paling dirasakan oleh pelaku UMKM yakni terjadinya penurunan permintaan (26,8%), terkendalanya pemasaran (24,9%), ketersediaan/akses bahan baku (23,8%), SDM (23,5%), serta alat produksi, distribusi, sarana, dan prasarana (1%).

Data Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat, sekitar 5,6 persen dari 67 juta UMKM yang ada di Indonesia merupakan UMKM di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun hampir semua sektor industri terdampak Covid-19, kelapa sawit tetap bertahan dan tercatat paling tangguh sebagai sektor komoditas industri yang menjadi penolong perekonomian Indonesia.

Meski begitu, tak dapat dimungkiri, pada UMKM kelapa sawit masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi jalannya kegiatan operasionalisasi, yakni faktor eksternal (harga TBS yang fluktuatif) dan faktor internal di sekitar kebun untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Untuk menjaga keberlangsungan UMKM termasuk di sektor sawit tersebut, Kementerian Koperasi dan UMKM mengeluarkan beberapa kebijakan dan program. Dewi menjelaskan, terdapat tiga lagkah yang dilakukan Kementerian untuk menjaga keberlanjutan UMKM.

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pada UMKM aktif by name by address dengan nominal Rp2,4 juta per UMKM kepada 12 juta UMKM di Indonesia. Kedua, pelatihan online untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM.

Lebih lanjut Dewi menjelaskan, “Kemudian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung koperasi dan UMKM melalui Deputi SDM memberikan pelatihan tata cara ekspor, berkoordinasi dengan ITPC, Kadin, dan AEKI ke negara-negara yang menjadi alternatif ekspor.”

Ketiga, menjalankan standardisasi dan sertifikasi produk pada UMKM yang bersangkutan agar produknya memiliki daya saing tinggi. Sebagai penolong perekonomian, Dewi menyarankan agar produktivitas kelapa sawit harus ditingkatkan dan harus dijaga kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan standar RSPO dan ISPO.

Tidak hanya itu, Dewi menambahkan, “Harus beradaptasi dengan New Normal, penerapan protokol kesehatan, digitalisasi perkebunan menjadi kunci untuk mengurangi kontak fisik.”

Tagar #UKM #UMKM #Koperasi # Kementrian #Ekonomi

Sumber : https://www.wartaekonomi.co.id/

Follow Sosial Media Kopitu

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5

Instagram : @kopitu_

Twitter : @KomiteKecil

Update Kopitu – Meski di tengah pandemi Covid-19, namun masyarakat Indonesia tetap berkarya. Bahkan para pelajar juga mulai melatih jiwa kewirausahaannya.

Hal itu dapat dilihat dari Program Student Company (Perusahaan Siswa) melibatkan lebih dari 900 pelajar SMA/SMK dari 11 wilayah di Tanah Air.

Program yang berlangsung selama Januari-September 2020 itu sukses melahirkan 44 bisnis baru dengan total omzet mencapai Rp 272 juta.

Indonesia Student Company of the Year Competition (ISCC) 2020 tersebut akhirnya memilih tim terbaik yang akan mewakili Indonesia pada kejuaraan bisnis level Asia Pasifik tahun depan.

Diharapkan terus tumbuh

Namun lebih dari itu, konsep perusahaan siswa yang telah terbentuk diharapkan dapat terus tumbuh menjadi UMKM yang solid dan berkelanjutan.

“Kewirausahaan melatih para pelajar untuk berpikir kritis, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik sehingga mereka tumbuh menjadi insan-insan yang kreatif,” ujar Dr. Juandanilsyah, S.E., M.A., Koordinator Bidang Peserta Didik-Direktorat SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Adapun program ini digelar oleh Prestasi Junior Indonesia (PJI) bersama Citibank N.A., Indonesia (Citi Indonesia), Caterpillar Indonesia, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), dan PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia).

Dijelaskan, pihaknya telah menjalankan berbagai aktivitas untuk mendorong kewirausahaan muda. Tentunya, pemerintah tidak bisa jalankan sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan banyak pihak.

Karena itu, pihaknya sangat berterima kasih kepada PJI dan mitra-mitra perusahaan yang telah melanjutkan Program Student Company dan kompetisi ISCC 2020.

“Inisiatif ini selaras dan bersinergi dengan langkah-langkah pemerintah. Dengan demikian kewirausahaan muda Indonesia terus berkembang, bukan hanya para pelajar sekarang namun juga generasi yang akan datang,” terangnya.

Relevan saat pandemi

Sementara itu Chairman of the National Board Prestasi Junior Indonesia, Siddharta Moersjid mengatakan, lingkungan kewirausahaan Indonesia tengah bergerak ke arah yang positif.

Maka ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Optimisme itu diusung dalam melaksanakan Program Student Company tahun ini.

“PJI bahkan melihat bahwa program yang telah kami gagas lebih dari satu dekade lalu menjadi semakin relevan dengan kondisi sekarang. Dengan peningkatan kompetensi kewirausahaan melalui pemberdayaan pelajar, kami meyakini UMKM di Indonesia akan tumbuh dan diperhitungkan,” ungkap Siddharta.

Dijelaskan, program ini memberikan kesempatan kepada pelajar SMA dan SMK untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis kewirausahaan demi mewujudkan sebuah ide bisnis.

Di situ, para pelajar diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalah di komunitas dan lingkungan melalui usaha yang mereka dirikan dan kelola secara mandiri.

Selama periode program, relawan dari mitra PJI juga terlibat aktif dalam memberikan pendampingan untuk berbagi pengalaman dan inspirasi.

Dengan demikian, para pelajar bisa mengeksplorasi secara langsung bagaimana dunia usaha yang sesungguhnya.

Tak hanya itu saja, pelajar juga memperoleh gambaran lebih baik tentang keterampilan masa depan yang dibutuhkan untuk sukses, dan mulai mempertimbangkan kewirausahaan sebagai pilihan karir potensial.

Untuk tahun ini, Program Student Company sukses memberikan manfaat kepada pelajar di 44 SMA/SMK di 11 wilayah, meliputi:

1. Batam
2. Jakarta
3. Bogor
4. Bandung
5. Semarang
6. Surabaya
7. Sidoarjo
8. Bojonegoro
9. Blora
10. Tuban
11. Denpasar

Dari 44 perusahaan siswa yang terbentuk, PJI menyeleksi menjadi 9 finalis yang berkompetisi dalam ISCC 2020, yaitu:

1. Cosera SC (SMK Kartini Batam)
2. Sevone SC (SMAN 71 Jakarta)
3. Nature Piece SC (SMKN 20 Jakarta)
4. Brico SC (SMA Muhammadiyah Cileungsi)
5. Elecra SC (SMAN 11 Bandung)
6. D’Eagle SC (SMA Karangturi Semarang)
7. Rasendriya SC (SMAN 16 Surabaya)
8. Saglova SC (SMAN 1 Tuban)
9. Forca SC (SMAN 2 Denpasar)

TAGAR : #prestasi #umkmmuda #dorongtumbuhnyaumkm #goexportkopitu #indonesiangrocery_kopitu #kopitujaya #kopitupusat #umkmkopitu

Sumber Refrensi : https://www.kompas.com/

Follow Sosial Media Kopitu

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5

Instagram : @kopitu_

Twitter : @KomiteKecil

Update KOPITU

Update Kopitu – Bakso, kuliner khas asal Indonesia yang menjadi jajanan itu disukai hampir semua kalangan. Penyajiannya pun sederhana, menggunakan sedikit micin dan dibubuhi mie putih yang menambah ciri khas dari makanan tersebut. Bakso juga memiliki berbagai macam varian, hingga kini ada varian bakso hadir di Indonesia.

Mulai dari bakso urat, bakso telur, hingga bakso beranak. Namun, bagaimana kalau bakso disajikan di dalam batok kelapa muda? Bakso batok kelapa itu hadir di Bakso Solo Raya yang terletak di Bandar Purus Nomor 67, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Mereka menyajikan menu daging bakso yang disuguhi dengan kuah dalam batok kelapa muda.

Berbeda dengan bakso lain di Kota Padang, pemilik warung Nanang menyebutkan bahwa bakso batok kelapa ini merupakan satu-satunya di ibu kota Sumatera Barat tersebut. Bahkan, ia mengklaim menjadi varian bakso yang paling unik dibandingkan varian bakso lainnya.

Nanang menjelaskan, sesuai namanya, bakso batok kelapa dikombinasikan dengan dua bahan yang berbeda. Pertama bakso yang terbuat daging sapi, dan kelapa muda yang segar serta manis.

“Dengan dua kombinasi itu memberikan rasa yang berbeda dan menarik bagi yang memakannya,” sebut Nanang kepada merdeka.com di warungnya, Bakso Solo Raya di Padang, Minggu (11/10).

Bosan Jualan Kelapa

Untuk ide awal, Nanang menceritakan bahwa itu berasal dari rasa penasarannya yang ingin menemukan varian bakso baru. Sehingga, masyarakat tak bosan memakan bakso sebagai santapan yang tak luput sehari-hari.

Ide itu juga muncul dari pengalamannya 8 tahun berjualan kelapa muda, dan beralih berjualan bakso dalam 3 tahun silam. “Jadi sebelum jualan bakso ini saya selama 8 tahun terakhir jualan kelapa muda. Nah baru 3 tahun belakangan ini mulai mencoba usaha makanan bakso,” kata Nanang.

Dari pengalamannya itulah, Nanang mencoba membuat bakso menggunakan batok kelapa. Tak hanya menjadi batok kelapa sebagai wadah penyajian bakso, namun daging dari kelapa muda itu juga dicampur dengan bakso untuk mengeluarkan cita rasa tersendiri.

“Bakso batok kelapa ini tidak menggantikan mangkok sebagai wadah bakso menjadi batok, tapi kami benar-benar mencampur daging kelapa muda yang ada pada dalam batok dengan bakso itu sendiri,” sebut Nanang.

Alasan batok kelapa tak hanya dijadikan wadah alias daging kelapa juga disertakan, dikatakan Nanang untuk menghilangkan persepsi pembeli yang berpikir dia menggunakan batok kelapa bekas atau sering dipakai.

“Kan kalau daging kelapa mudanya masih ada dan dicampur dengan bakso, berarti batok kelapa itu baru atau masih segar,” kata Nanang.

Jika berbicara soal rasa perpaduan keduanya, Nanang menggambarkan bahwa ada sensasi tersendiri dari bakso yang pedas dicampur dengan kelapa muda yang gurih dan menyegarkan.

“Daging kelapa muda itu kan segar dan gurih, sementara bakso dicampur dengan saos dan cabai maka rasanya pedas, nah kalau dikombinasikan rasanya antara pedas dan manis gitu,” ujar Nanang.

Menurut Nanang bakso batok kelapa sangat cocok bagi konsumen yang tak terlalu suka dengan rasa pedas atau manis. Karena, bakso ini menawarkan rasa yang pas di lidah.

Untuk penyajian bakso tersebut, awalnya batok kelapa dibentuk menyerupai mangkok, kemudian air kelapa dikeluarkan sehingga hanya daging kelapa yang tersisa. Mie putih, bakso beserta kuahnya pun dimasukkan ke dalam batok kelapa muda itu, sehingga membuat keduanya tercampur.

Rp25 Ribu per Porsi
Sementara soal harga, satu porsi batok kelapa dipatok dengan harga Rp25 ribu per porsi. Menurutnya, harga ini telah sesuai dan pas dengan ukuran dan porsi yang ditawarkan warungnya tersebut.

Selain menawarkan menu bakso batok kelapa, warungnya juga menyediakan menu bakso lain seperti bakso lobster, bakso lava, bakso sayur pakcoy, dan beraneka menu bakso lainnya.

Dalam satu hari, Nanang mengklaim dapat meraih omzet mencapai Rp10 juta hingga Rp15 juta. Omzet itu sendiri tergantung dari ramainya pembeli yang datang ke warungnya.

Salah satu konsumen bakso batok kelapa Rahman mengatakan dirinya baru pertama kali mencoba sensasi bakso unik tersebut. Dia mengungkapkan mendapatkan informasi itu dari teman sekantor nya.

“Jadi karena penasaran, saya langsung saja ke warung Bakso Solo Raya untuk mencoba bakso batok kelapa tersebut. Awalnya saya pikir batok kelapa hanya dijadikan wadahnya saja, tapi setelah dilihat ternyata ada daging kelapa mudanya,” kata Rahman.

Usai mencoba bakso batok kelapa, Rahman mengaku adanya sensasi rasa yang baru dan unik yang dihasilkan dari daging kelapa muda yang dimakan langsung dengan bakso.

“Rasa daging kelapa yang segar dan manis dicampur dengan pedasnya bakso, membuat bakso batok kelapa menjadi sangat enak. Cocoklah untuk penggemar bakso yang bosan dengan menu bakso yang sudah ada sebelumnya,” sebut Rahman.

TAGAR : #baksobatokkelapa #umkmunik #idekelapamuda #bakso #rasadagingkelapa #umkmkopitu #goexportkopitu #idebaruumkm #indonesiangrocery_kopitu #kopitujaya #kopitupusat

Sumber Refrensi : https://www.merdeka.com/

Follow Sosial Media Kopitu

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5

Instagram : @kopitu_

Twitter : @KomiteKecil

UPDATE KOPITU –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut peran UMKM merupakan pilar ekonomi Indonesia. Saat ini OJK berupaya melakukan edukasi bagi UMKM melalui skema kredit atau pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) yaitu kredit/pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan formal.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristrianti Puji Rahayu mengatakan pembiayaan tersebut bertujuan mengurangi kecenderungan UMKM meminjam dari entitas kredit informal atau ilegal.

“Program K/PMR ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMKM terkait produk dan layanan keuangan, khususnya produk kredit/pembiayaan,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Jumat (9/10).

Sementara bagi perbankan syariah, menurut Presiden Direktur BCA Syariah John Kosasih perusahaan memberi solusi para nasabahnya termasuk para pelaku UMKM. Menurutnya UMKM adalah pilar penting dalam perekonomian nasional.

“Hingga saat ini BCA Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 1,3 triliun ke sektor UMKM,” ucapnya.

Direktur KBB (Business Coach dan Owner Mie Janda) Cucu Haris menambahkan pengusaha kecil dan menengah merupakan bagian industri yang menjadi besar apabila dikelola dengan baik. Saat pandemi ini merupakan peluang bagi UMKM arena konsumen cenderung mengabaikan brand.
”Mereka tidak perlu produk terkenal, yang penting produk yang mereka butuhkan tersedia. Ini kesempatan bagi UMKM agar market mencoba produk mereka. Pizza tidak perlu brand terkenal, sabun cuci piring juga tidak perlu terkenal, yang penting ada dan memenuhi kebutuhan” ucapnya.

Kepala Divisi Bisnis Jamkrindo Syariah Ari Perdana Ghandi mengatakan pihaknya selaku lembaga penjamin syariah dalam dua bulan terakhir telah menjamin sebanyak 22 ribu pengusaha UMKM. Adapun peluang penjaminan syariah di Indonesia sangat besar, karena belum banyaknya penjamin syariah.

”Saat ini Jamkrindo Syariah mendukung program pemerintah pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam menjalankan penjaminan modal kerja bekerja sama dengan perbankan syariah. Potensi pasar keuangan syariah juga semakin baik saat ini dengan semakin banyaknya mitra bank syariah yang membiayai KUR Syariah” ucapnya.

TAGAR : #kopitujaya #tanpakreditrentenir #umkmkopitu #membantumasyaraktsuksesukm #goexportkopitu #umkmdaerahgoexport #indonesiangrocery_kpitu

Sumber Refrensi : https://republika.co.id/

Update KOPITU Pagi

komite_umkm.org – Banyak yang kepingin mengajukan pinjaman tanpa agunan untuk modal usaha atau keperluan lainnya.

Segera ajukan kredit tanpa agunan dari Bank BNI diobral siapa mau buruan daftar slot masih terbuka untuk ratusan ribu orang.

Bisa dipakai untuk membuka bengkel atau buka showroom motor bekas kecil-kecilan.

Dikutip dari Kontan.co.id, sampai Juni 2020 lalu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 7,5 triliun hingga Juni 2020.

Itu disalurkan pada hampir 100.000 debitur.

Dari pemebritaan Kontan.co.id, Kamis (23/7/2020) realisasi tersebut belum mencapai separuh dari kuota KUR yang diperoleh bank pelat merah tersebut tahun ini yakni Rp 22 triliun.

Sejak awal pandemi Covid-19 sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi tekanan yang membuat permintaan KUR lesu.

GM Divisi Bisnis Usaha Kecil-2 BNI Bambang Setyatmojo mengatakan, selama bulan April dan Mei, perseroan lebih fokus membantu meringankan beban pelaku UMKM lewat program restrukturisasi kredit.

KUR BNI atau Kredit Usaha Rakyat BNI adalah fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja.

Selain itu, nasabah BNI juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi.

Syarat umum KUR mikro BNI

1. Kriteria pemohon:

• Individu/perseorangan atau badan usaha.
• Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
• Anggota keluarga dari karyawan / karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga kerja Indonesia (TKI).
• TKI yang purna dari bekerja di luar negeri.
• Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

---

2. Perizinanan Usaha:

Individu/perseorangan atau Badan usaha perorangan : minimal Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan/atau surat keterangan usaha dari Kelurahan setempat atau surat izin lainnya. Badan usaha diluar butir a di atas mengacu ketentuan BNI.

3. Kualitas Kredit Bank(jika ada) adalah lancar

---

4. Pengalaman usaha minimal 6 (enam) bulan.

---

5. Usia pemohon (khusus untuk pemohon individu / perserorangan) minimal 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah.

---

6. Tidak sedang menerima kredit produktif dari Perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah (kecuali KUR).

---

7. NPWP : Tidak disyaratkan.

---

8. Jaminan: Tidak diwajibkan jaminan tambahan.

Tagar : #KOPITU #kurkopitu #kredittanpaagunankopitu

Sumber Refrensi :

https://www.motorplus-online.com/

https://www.kontan.co.id

Update KOPITU Sore

Dalam rangka meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan, Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU) dan International Korea Culture & Study (IKC&S) melaksanakan tandatangan Memorandum of Understanding  (MoU) Terkait dengan Perekrutan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ke Korea Selatan dengan Visa E-8 Antara Pemerintah Daerah Indonesia dengan Pemerintah Daerah Korea Selatan.

MoU ini ditandatangani oleh Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo dan CEO IKC&S Ik Hwan Chang (Chris Chang). Tujuan Kerjasama ini untuk sama-sama menciptakan sinergi dengan prinsip yang saling menguntungkan, dalam memanfaatkan potensi ketenagakerjaan di bidang pertanian di dalam area pemerintah daerah kabupaten.

“Dengan adanya MoU ini akan memberikan kesempatan yang luas kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di dalam area pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja di bidang pertanian di Korea Selatan” Ujar Yoyok Pitoyo

“Korea Selatan setiap tahunnya memerlukan banyak pekerja asing non skill untuk bidang pertanian dan perikanan” tambah Yoyok Pitoyo

Syarat  utama Pengajuan Visa jenis E-8 dengan kategori visa pekerja magang (Temporary visa) 5 bulan di bidang pertanian harus adanya MoU antara Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Pemerintah Daerah di korea Selatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya illegal worker di Korea Selatan.

Menurut Yoyok Pitoyo dengan adanya MoU dengan IKC&S, maka KOPITU akan lebih mudah melakukan Pelaksanaa Perekrutan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ke Korea Selatan dengan Visa E-8. Nantinya akan dilakukan MoU Pemerintah daerah Indonesia (Kabupaten) dengan Pemerintah daerah di Korea Selatan.

TAGAR : #kopitu #kopitugandengikc&s #goexportkopitu #kopitu_indonesian_grocery #sukseskopitu #jayakopitu