Dimulai !!! Paket Usaha KOPITU dengan Fitur Pembiayaan KUR Super Mikro

Beberapa waktu lalu telah disepakati kerjasama antara Bank DKI dan KOPITU untuk mensinergikan pelaksanaan Program Gerakan 10.000 Wirausaha KOPITU dengan dukungan akses KUR Super Mikro atau KUR SuMi dari Bank DKI. Peluang ini menjadi angin segar bagi UMKM binaan KOPITU khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta.

“Paket usaha kita juga sekarang sudah bertambah varian, makin menjanjikan dan tentunya profitable dan produktif”, ungkap Yoyok Pitoyo selaku Ketua Umum KOPITU dalam event Buka Puasa Bersama di Kantor DPP KOPITU bersama dengan Tim dari DPD, DPW dan DPP KOPITU. Event ini juga secara khusus dihadiri oleh Arnal Yustisia selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro Bank DKI.

Arnal mengungkapkan bahwa meeting dengan Yoyok dan beberapa anggota lain yang hadir antara lain tentang rencana permodalan bagi binaan KOPITU yang akan menjadi binaan untuk produk seperti Bakpia, Fried Chicken dan Pecel Lele. “Sebagai contoh dari Central Kitchen akan kirim produk yg sudah di olah ke berbagai binaan di 5 wilayah Jakarta. Dan binaan inilah yg akan diarahkan untuk permodalan dari Bank DKI seperti halnya Ibu Evi Rosa.”tutur Arnal.

Dalam pelaksanaan program tersebut, KOPITU akan senantiasa memberikan kiat-kiat usaha agar tetap produktif. “Ya pasti produktif dan menghasilkan, kalo engga (menghasilkan) mana mungkin kita akan tawarkan. Semua sudah kita analisa. Makanya kita akan manfaatkan peluang ini bagi binaan-binaan kita utamanya, agar secara pelan tapi pasti ekonomi akan segera pulih. Salam KOPITU!”, pungkas Yoyok.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #paketusaha #kur #supermikro

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Kunjungan Tim DPP KOPITU Picu Kebangkitan Ekonomi Bali

Kunjungan ke DPW KOPITU Bali dilakukan oleh Ketua Umum DPP KOPITU, Yoyok Pitoyo dan disambut hangat oleh segenap Tim DPW KOPITU Bali. Kunjungan ini merupakan kunjungan rutin yang dilakukan oleh DPP KOPITU guna memastikan produktivitas KOPITU di wilayah-wilayah dan daerah-daerah yang dipimpin oleh DPW KOPITU maupun DPD KOPITU.

Kunjungan kali ini dirangkaikan dengan event penyuluhan dan pembentukan Koperasi KOPITU Alam Bali Jaya. Hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya-upaya keorganisasian yang dilakukan untuk memperlancar jalanya kegiatan keorganisasian dalam kerjasama dan menjalankan usaha. Tak hanya itu, Capacity Building juga dengan rutin dilakukan guna memastikan DPW KOPITU dan DPD KOPITU memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sebagai seorang anggota KOPITU yang kompeten.

“Tentunya ini berkaitan dengan pemulihan ekonomi di daerah, organisasi seperti KOPITU memang sudah seharusnya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM di daerah melalui Dewan Pimpinan yang ada. Oleh karena itu, agar terjadi sinergi dari pusat hingga daerah, kunjungan seperti ini rutin dilakukan sebagai Quality Control kinerja Dewan Pimpinan.”, ungkap Yoyok Pitoyo.

Berbagai arahan mengenai program-program kerja DPP KOPITU yang akan diadaptasi dan diimplementasikan di daerah telah diberikan dan selalu diperbarui agar tercipta berbagai peluang dan terobosan-terobosan baru. Dengan demikian, kinerja akan lebih efektif.

“Harus cepat, lincah dan cerdas. Kader KOPITU harus punya kapasitas yang kuat mental dan kuat pola pikirnya. Dengan begitu kita bisa mewujudkan Visi melalui Misi KOPITU. Salam KOPITU!”, pungkas Yoyok Pitoyo.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #DPP Kopitu #ekonomi bali

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

KUR Tanpa Agunan, Angin Segar Baru UMKM DKI

Penyelenggaraan Program PEN telah memasuki tahun selanjutnya. Produk KUR yang menjadi andalan pemulihan ekonomi nasional terus digulirkan. Skema KUR tanpa agunan tersebut disampaikan oleh Arnal Yustisia selaku Perwakilan Bank DKI Jakarta dalam webinar KOPITU, yang juga dihadiri oleh Yoyok Pitoyo selaku Ketua Umum dan puluhan pelaku UMKM binaan KOPITU.

“Di masa pandemi, saat banyak wirausaha mengalami transisi dan korban PHK banyak yang ingin beralih ke wirausaha. Untuk itu, akses modal sangat diperlukan. Apalagi dengan adanya Permenko saat ini yang mendorong adanya KUR Tanpa Agunan”, ungkap Yoyok Pitoyo.

KUR ini dikemas dalam program JakPreneur gagasan Bank DKI. Dalam waktu dekat, KOPITU akan mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan program tersebut, yang akan disinergikan dengan Program Gerakan 10.000 Wirausaha dari KOPITU.

“Iya, memang tanpa agunan dan sangat accessible bagi pelaku UKM di wilayah DKI Jakarta”, ungkap Arnal. Selanjutnya, untuk sinergitas antara KOPITU dan Bank DKI, Arnal menyebutkan bahwa Bank DKI sangat terbuka dan siap untuk peluang-peluang sinergi yang baru.

“Iya kita sangat bisa dan siap untuk hal tersebut, nanti tentunya akan kita adakan beberapa pertemuan-pertemuan dulu untuk menyiapkan hal tersebut”, pungkas Arnal.

UPDATE KOPITU Susun Rancang Sinergitas KOPITU DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta

Pengembangan dan penguatan segmen mikro, kecil dan menengah memerlukan adanya sinergi bersama antar para pemangku kepentingan. Hal ini juga penting dalam rangka memulihkan perekonomian nasional akibat COVID-19. Kali ini, KOPITU yang diwakili oleh Fajar selaku Ketua DPW KOPITU DKI Jakarta ditemani Latifah, M Yunus dan Irwansyah mewakili DPP KOPITU melakukan mediasi dengan Ahmad Riza Patria yang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pertemuan tersebut difokuskan dalam tiga topik bahasan yaitu Kerjasama BUMD DKI Jakarta sebagai Avalis dan Offtaker dalam implementasi Program Ketahanan Pangan di daerah, pengembangan market produk UMKM anggota DPW KOPITU DKI Jakarta di kalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI, dan dorongan untuk adanya kerjasama dengan Bank DKI Jakarta dalam penyaluran Program KUR.

Avalis dan Offtaker merupakan peran kunci dalam sebuah sistem koordinasi dan kerjasama pengembangan peternakan dan pertanian yang berorientasi ketahanan pangan. Hal ini berhubungan dengan alur produk, tepatnya untuk menciptakan sebuah ekosistem dengan fasilitas dari hulu hingga hilir. Program Ketahanan itu sendiri diadaptasi oleh DPW KOPITU DKI Jakarta dari DPP KOPITU dengan tujuan pelaksanaan yang dapat lebih meluas dan terkoordinasi. Oleh karena itu, mediasi dengan Pimpinan Daerah merupakan hal yang sangat urgent dilakukan.

Sedangkan pengembangan market produk UMKM adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja UMKM khususnya performa penjualan hingga penguatan finansial. Hal ini diperlukan mengingat semenjak adanya COVID-19, banyak UMKM yang tak hanya kehilangan modal, namun juga kehilangan pasar. Maka perlu ada bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan pasar bagi UMKM, khususnya dalam hal ini UMKM Anggota DPW KOPITU DKI Jakarta. Untuk melengkapi ekosistem kerjasama, keterlibatan Bank DKI dalam penyaluran KUR sebagai modal bagi UMKM turut diwujudkan.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #DPW DKI #Jakarta

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU Porang Jatim Tak Akan Diekspor

Porang tengah mencuri perhatian di Indonesia. Sebab, komoditas ini diyakini mempunyai manfaat sebagai bahan baku kosmetik, lem dan jelly.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Hadi Sulistyo mengatakan, pihaknya mendukung penuh petani yang tengah memperluas area tanam porang. Tak terkecuali dengan petani porang di Ponorogo.

“Ya itu Gubernur menerbitkan Pergub supaya tidak ada ekspor porang,” kata Hadi kepada detikcom saat ditemui di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Selasa (6/4/2021).

Sebab, lanjut Hadi, Gubernur Jatim ingin pengolahan porang Jatim dilakukan di Jatim. Umbi porang mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Saat ini, banyak permintaan dari Jepang, China, Vietnam dan Australia.

“Porang cukup potensi di Jatim, di beberapa kabupaten seperti Madiun, Malang, Jember sementara ini yang lagi intens di Madiun,” papar Hadi.

“Potensi porang di Ponorogo juga bagus. Usai launching di Madiun baru ke Ponorogo,” jelas Hadi.

Hadi menambahkan, saat ini dari pusat, Madiun mendapat bantuan untuk pengembangan komoditas porang. Termasuk bantuan untuk mempermudah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Dari pusat yang dapat bantuan di Madiun. Nanti diperkirakan minggu depan ada launching gubernur untuk KUR di Madiun,” imbuh Hadi.

Disinggung soal mekanisme KUR, lanjut Hadi, pihaknya hanya bertugas sebagai fasilitator. Sementara yang menentukan berhasil atau tidaknya KUR dari bank yang bersangkutan.

“Petani yang mengajukan ke bank, nanti bank yang mengucurkan dana KUR, kita hanya fasilitator saja,” pungkas Hadi. 

sumber refrensi : https://news.detik.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #porang #porangjatim #ekspor

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Jokowi Naikkan Batas KUR Tanpa Jaminan Jadi Rp 100 Juta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan secara langsung terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ada beberapa arahan untuk mengubah aturannya, salah satunya menambah batasan plafon untuk KUR tanpa jaminan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini program KUR tanpa jaminan batasan pinjamannya hanya di bawah Rp 50 juta. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan plafon KUR tanpa jaminan menjadi Rp 100 juta.

“Arahan Presiden terkait KUR tanpa jaminan yang selama ini angkanya di bawah Rp 50 juta, ini untuk ditingkatkan plafonnya menjadi Rp 100 juta. Jadi sekali lagi yang tanpa jaminan dinaikan dari Rp 50 juta jadi Rp 100 juta,” terangnya dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

Tak hanya itu, Jokowi juga memberikan arahan agar kredit untuk UMKM diperbesar menjadi Rp 20 miliar. Sebelumnya program kredit usaha untuk UMKM ini sekitar Rp 500 juta-Rp 10 miliar.

“Ini arahan Bapak Presiden ditingkatkan dari Rp 500 juta menjadi Rp 20 miliar. Ini perubahan ini yang diharapkan segera dapat dilaporkan ke Presiden,” tambahnya.

Jokowi juga meminta agar tingkat suku bunga kredit usaha untuk skala bisnis kecil itu bisa ditekan menjadi 6%. Tujuannya tentu agar meringankan para pelaku usaha kecil.

“Bapak presiden minta tingkat suku bunganya bersaing di kisaran 6% dan untuk itu perlu dibuatkan program. Apakah itu program penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo diperbesar. Apakah juga saat sekarang diberikan subsidi bunga kredit yang reguler, yang normal, di luar yang dalam penanganan ekonomi nasional, di luar PEN, itu besarnya setiap tahun biasanya sekitar Rp 10 T, dan dengan PEN. Tentu kita akan lihat berapa lagi yang diperlukan,” tambah Airlangga.

sumber refrensi : https://finance.detik.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #kredit #kur #jokowi #kredit usaha rakyat

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Ternyata! BLT UMKM Sudah Cair, 9,8 Juta Pelaku Usaha Dapat Rp1,2 Juta

Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan pemerintah telah menyalurkan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebesar Rp6,2 triliun per 31 Maret guna menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2021.

“Hingga 31 Maret 2021, BPUM tahun 2021 telah tersalurkan kepada 5,2 juta usaha mikro dengan nilai Rp6,29 triliun,” kata Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dilansir dari Antara, Kamis (1/4/2021).

Jumlah BLT yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro tersebut diberikan dari total keseluruhan 9,8 juta calon penerima BPUM pada tahun 2021. Setiap pelaku usaha mikro akan mendapatkan dana sebesar Rp1,2 juta, jumlah tersebut menurun dibandingkan besaran BLT yang diberikan pada 2020 sebesar Rp2,4 juta.

Jumlah penerima BLT UMKM juga berkurang dibandingkan total penerima pada tahun 2020 yang sebanyak 12 juta orang menjadi 9,8 juta pelaku usaha mikro. Menteri Koperasi dan UKM mengemukakan pengurangan jumlah penerima BLT UMKM tersebut dikarenakan kendala anggaran pemerintah.

Namun Teten menyebut pihaknya tengah mengupayakan tambahan penerima BLT UMKM sebanyak 3 juta orang. “Sebenarnya 9,8 juta itu masih jauh dari cukup. Sebenarnya yang mengajukan ke kantor kami bisa lebih besar, karena itu kami mohon bantuan untuk mengagendakan kepada Kementerian Keuangan untuk menambah menjadi 12 juta lagi berikutnya karena masih banyak yang belum menerima,” kata Teten.

Teten mengaku kementeriannya diminta untuk dengan cepat menyalurkan BLT UMKM dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021. Dia menyebut penyaluran BLT dengan cepat juga dilakukan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III dan kuartal IV 2020.

Teten Masduki menerangkan Program BPUM ini dirancang bersama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi nasional.

Program BPUM atau BLT UMKM hanya diberikan pada pelaku usaha mikro yang belum bankable atau belum tersentuh kredit perbankan. Sementara untuk pelaku usaha kecil dan menengah yang sudah memiliki kredit perbankan diberikan bantuan dengan restrukturisasi kredit, subsidi bunga, dan bunga 0 persen bagi kreditur KUR di bawah Rp10 juta hingga bulan Desember 2020.

sumber refrensi : https://economy.okezone.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #BLT cair #BPUM #BLT UMKM #Menkop #Teten

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – KORPORASI PETANI, UMKM dan KOPERASI

Bersama pilar pemerintah (BUMN) dan swasta, pilar petani, UMKM dan koperasi memiliki peran yg sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Peran penting petani, UMKM dan koperasi setidak-tidaknya dapat dilihat dari kontribusi yg diberikan dalam penyediaan bahan pangan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa negara melalui ekspor. Meskipun demikian, baik petani maupun UMKM dan koperasi hingga kini masih saja menghadapi berbagai persoalan klasik dan klise seperti keterbatasan terhadap akses modal usaha, teknologi tepat, rendahnya kemampuan SDM, belum optimalnya tata kelola administrasi dan manajemen organisasi serta keterjangkauan dengan pasar luar negeri (global).

Korporasi memiliki demikian banyak definisi, tentunya tergantung dari sudut pandang masing-masing, akan tetapi secara sederhana korporasi dapat dimaknai sebagai badan usaha yg berbadan hukum dalam skala besar yg mengelola berbagai usaha untuk meraih atau mendapatkan keuntungan. Beberapa korporasi sudah banyak berdiri di Indonesia baik yg dimiliki dan dikelola oleh pemerintah (BUMN) maupun swasta. Saat ini bersamaan dengan maraknya pemberitaan tentang pengajuan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintah ke DPR, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI mencoba menyuarakan kembali perlunya penguatan terhadap kegiatan korporasi koperasi melalui kemitraan usaha dengan petani yg terhimpun dalam suatu wadah Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani. Korporasi koperasi dengan petani dapat dikatakan sama dan sebangun dengan korporasi UMKM terutama untuk UMKM yg bergerak di sektor pangan dan pertanian. Di sektor pangan dan pertanian, sesungguhnya kegiatan tentang korporasi petani pernah dimunculkan oleh Kementerian Pertanian RI yg ketika itu bernama corporate farming. Kegiatan corporate farming lahir untuk merespon adanya persoalan yg terkait dengan alih fungsi, degradasi dan fregmentasi lahan pertanian. Fokus dari kegiatan corporate farming adalah penyatuan terhadap lahan-lahan petani yg memiliki luasan kecil-kecil dalam satu manajemen sehingga melalui perluasan skala usaha yg bersifat komersial diharapkan dapat ditingkatkan produktivitas dan produksi padi dengan lebih efektip dan efisien untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Namun demikian sangat disayangkan karena kegiatan sosialisasi dan edukasi pada para petani yg dilakukann dengan tidak optimal maka di lapangan banyak menemui berbagai persoalan sehingga program corporate farming ketika itu diputuskan untuk tidak dilanjutkan. Belakangan di tahun 2018 Kementerian Pertanian RI menghidupkan kembali penguatan terhadap kegiatan corporate farming dengan melakukan pilot project pada kawasan tanaman-tanaman unggulan di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Kegiatan pengembangan corporate farming dilanjutkan pada tahun 2019 dengan memperluas jumlah tanaman unggulan yg di usahakan dan cakupan wilayahnya. Berharap di tahun 2020 dan di tahun-tahun mendatang kegiatan corporate farming sebagai salah satu model pembangunan pertanian bisa dilanjutkan dan dikembangkan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pertanian. Sesungguhnya selama ini telah muncul juga berbagai konsepsi tentang korporasi petani atau kelembagaan petani dengan beragam kemasan seperti dalam bentuk Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP.)

Kehadiran kembali kegiatan korporasi koperasi dengan petani yg terhimpun dalam wadah kelembagaan petani barangkali terinspirasi dari pelaksanaan model Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yg bergerak di bidang pangan yg ketika itu cukup mendapatkan perhatian dari pejabat pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan (stake holder) lain. Secara konsepsi BUMR Pangan berangkat dari pemikiran untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pangan (padi) dengan mengoptimalkan ketersediaan potensi sumber daya pertanian dari HULU hingga HILIR dengan
menerapkan fasilitasi modal usaha dan agroinput oleh koperasi setempat, pendampingan penerapan teknologi cocok tanam presisi atau smart farming, penjaminan mutu dan keamanan pangan, pembelian gabah dari petani mitra dengan harga memadai, pengolahan gabah menjadi beras dengan alat dan mesin pertanian moderen serta pemasaran beras melalui jaringan kemitraan usaha dengan para pihak terkait yg saling menguntungkan. Dengan dukungan regulasi dan kebijakan yg berpihak pada petani, alokasi anggaran yg memadai, penerapan teknologi pertanian 4.0 dan tata kelola kegiatan yg profesional dan berkarakter, model BUMR Pangan meskipun belum memperlihatkan success story sesungguhnya layak untuk di replikasikan di daerah-daerah lain sebagai salah satu solusi untuk mengatasi sengkarutnya permasalahan perberasan di Indonesia. Nampaknya model BUMR Pangan ini ditangkap dan direplikasi dengan baik di salah satu daerah di Indonesia oleh lembaga keuangan formal (perbankan) dengan membangun unit pengolahan gabah moderen dan bermitra dengan kelembagaan petani setempat serta strategi pemasaran beras melalui aplikasi online marketplace dan kerja sama dengan start up yg bergerak dibidang pertanian.

Dengan korporasi petani, UMKM dan koperasi diharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani dapat ditingkatkan, kelas usaha UMKM dan ekspor dapat meningkat serta terbentuk koperasi yg sehat dan berkualitas sehingga pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yg tinggi di Indonesia.

KASONGAN, Bantul, 14 Februari 2020.

penulis: Asikin CHALIFAH

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #bumn #koperasitani

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

KOPITU Jembatani Sister City Sumatera Selatan dengan Korea Selatan

Mediasi KOPITU dengan Perwakilan Pemprov Sumatera Selatan ini adalah pertemuan kedua. Meeting tersebut dihadiri oleh Mansyur Husin selaku Kabid Lattas Disnakertrans Sumsel, Staf Khusus Gubernur Bidang Pertanian Repi Al Rahmad dan beberapa jajaran Pemprov lain, serta Yoyok Pitoyo selaku Ketua Umum KOPITU didampingi Tim.

Dalam meeting tersebut, pembahasan difokuskan pada aspek-aspek yang dapat dikerjasamakan dengan skema Sister City yang akan dijalin antara Pemprov Sumatera Selatan dengan beberapa Kota dan Provinsi di Korea Selatan.
“Banyak anak muda kita dan tenaga kerja yang sebetulnya kompeten dan siap untuk diberangkatkan. Tentunya aspek ketenagakerjaan ini salah satu yang akan kita kedepankan” ungkap Mansyur Husin. Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan memang sudah bukan hal yang baru, namun pelaksanaanya masih belum berjalan optimal. Untuk itu, skema Sister City untuk mempermudah urusan ketenagakerjaan menjadi salah satu harapan Pemprov Sumsel. Di samping ketenagakerjaan, aspek lain yang menjadi titik berat adalah Industri dan Penetrasi Pasar.

“Kita sudah siap kalau terkait aspek-aspek utama tersebut. Untuk tenaga kerja tentunya kita akan gunakan lembaga-lembaga pelatihan. Sedangkan untuk Industri dan Penetrasi Pasar, KOPITU sudah ada program Factory Sharing dan Indonesian Grocery yang bisa kita gunakan sebagai media teknis pelaksanaan kerjasama nanti” ungkap Yoyok.
Yoyok menilai bahwa peluang kerjasama sebetulnya terbuka sangat luas jika establishment dapat bergerak cepat dan ada aspek teknis yang sudah siap berjalan.

“Untuk itu saya rasa penting untuk kita sama-sama menggali potensi satu sama lain sebelum melakukan kerjasama lebih jauh, agar banyak manfaat yang bisa kita dapat dari Korea Selatan, Salam KOPITU” pungkas Yoyok.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #smartciry #syamsur hasym #pemprov #sumsel

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Kawal KUR Super Mikro Bagi UMKM, KOPITU Mediasi Kasus Lapangan dengan Kantor Staf Presiden

Adanya KUR Super Mikro atau biasa juga disebut SuMi menjadi sebuah harapan yang dinantikan bagi UMKM untuk memperoleh dana darurat dalam rangka terus memutar toda perekonomian. Produk KUR SuMi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena produk ini merupakan produk dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Urgensi tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Agung Galih Satwiko dalam rapat tertutup bersama KOPITU, 30 Maret 2021 lalu. Selain Agung, rapat tersebut juga dihadiri oleh Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) lain Bapak Aji Erlangga dan beberapa Tim lain dari KSP, serta Yoyok Pitoyo selaku Ketua Umum KOPITU didampingi segenap Tim KOPITU, lengkap dengan beberapa pelaku UKM yang mengalami masalah terkait penyaluran KUR SuMi.

“Waktu itu saya dimintai surat berharga sebagai jaminan, makanya saya tidak jadi mengajukan”, keluh salah satu pelaku UMKM. Pelaku UMKM lain mengeluhkan bahwa bahkan untuk masuk ke dalam Bank dengan tujuan berkonsultasi pun tidak diperkenankan oleh Security Bank milik pemerintah tersebut dengan alasan berkas tidak lengkap, padahal baru akan berkonsultasi. Keluhan lain adalah adanya ketertutupan Bank tentang informasi KUR SuMi.

“Kalau kita tinjau bersama, agunan berupa berkas penting tidak diperkenankan dan memang untuk produk Super Mikro tersebut tidak mensyaratkan agunan. Di sini kita sudah mulai memperoleh ketidaksesuaian”, ungkap Agung Galih. Selain tanpa agunan, KUR Super Mikro juga memperoleh subsidi bunga dari pemerintah.

“Kami sudah buatkan program bagi para pelaku UMKM yang melakukan transisi usaha dan pegawai yang mengalami PHK agar bisa menjalankan wirausaha produktif. Kita sampai udah nyiapin paket usaha lengkap dengan pendampingan dan Platform POS”, ungkap Yoyok.

Melihat hal tersebut, Agung Galih menyampaikan bahwa usaha yang dilakukan oleh KOPITU sangat diapresiasi oleh pemerintah karena telah berjuang sedemikian detil bagi UMKM. “Kami sangat apresiasi usaha bapak (Yoyok) melalui KOPITU, karena ini adalah hal yang baru dan sangat efektif untuk mempercepat PEN. Kami juga salut bahwa KOPITU sudah sejauh itu mempersiapkan pemberdayaan UMKM kita”, ungkap Agung Galih.

Di penghujung rapat, segenap tim KSP menyampaikan bahwa berbagai kasus tersebut akan mulai diselidiki dan ditangani, sehingga harapan pemerintah dengan adanya KUR Super Mikro terhadap pemulihan ekonomi nasional dapat segera terwujud.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #kur #ksp #PEN #kurSumi

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Sudah Tahu Syarat Dapat BLT UMKM 2021? Cek di Sini

Kabar gembira! Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau dikenal BLT UMKM bergulir lagi. Bantuan ini mulai dijalankan Maret 2021

Namun bantuan yang digelontorkan tahun ini lebih kecil yakni Rp 1,2 juta dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 2,4 juta.

“Tambahan BPUM di 2021 ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1,2 juta dan direncanakan sudah bisa dilaksanakan Kemkop (Kementerian Koperasi dan UKM) di bulan Maret ini,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani kepada detikcom.

Kementerian Koperasi dan UKM mengingatkan agar selalu update informasi BLT UMKM dari sumber resmi yaitu media sosial @kemenkopukm dan website www.kemenkopukm.go.id.

Bagi yang mau mendapat BLT UMKM, perhatikan syarat dan cara mencairkan dananya sebagai berikut:

Syarat BLT UMKM

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Punya Usaha mikro yang dibuktikan surat usulan calon penerima dan pengusul BPUM serta lampirannya yang merupakan satu kesatuan

4. Bukan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Untuk pelaku usaha mikro yang alamat KTP dan lokasi usaha berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Dua syarat BLT UMKM terakhir disebutkan di Friendly Ask Question (FAQ) BPUM dalam laman Kemenkop UKM. Untuk membuat SKU bisa klik di https://oss.go.id/portal.

Daftar BLT UMKM

Cara daftar bantuan BLT UMKM bisa diketahui di poin prosedur pengajuan calon penerima BPUM dalam Petunjuk Pelaksanaan BPUM. Berikut caranya:

1. Calon penerima BPUM diusulkan pengusul BPUM

2. Pengusul menyampaikan data usulan calon penerima BPUM pada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program BPUM secara sekaligus atau bertahap yang terdiri dari:

NIK

Nama lengkap

Alamat tempat tinggal sesuai KTP

Bidang usaha

Nomor telepon

3. Para pengusul penerima bantuan UMKM adalah:

Dinas yang bertanggung jawab atas koperasi dan UKM

Koperasi yang disahkan sebagai badan hukum.

Kementerian atau lembaga

Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK

Website www.depkop.go.id menjadi referensi resmi semua informasi terkait Bantuan UMKM.

sumber refrensi : https://finance.detik.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #blt #bltumkm #bltUMKM #SyaratBLT

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Selamat Ya, 12,8 Juta UMKM Dapat BLT Rp1,2 Juta

komite-umkm.org  BLT UMKM kembali cair tahun ini. Namun besaran BLT UMKM bukan lagi Rp2,4 juta, melainkan hanya Rp1,2 juta. Namun, cakupan penerima BLT UMKM diperbanyak.

Seperti diketahui, BLT UMKM pada tahun 2020 diberikan sebesar Rp2,4 juta per orang. Total yang menerima dana segar tersebut sebanyak 12 juta pelaku UMKM dan tahun ini bertambah menjadi 12,8 juta pedagang.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan program PEN KUMKM terdiri dari dua klaster. Pertama, bagi usaha mikro yang unbankable, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Insya Allah segera akan digulirkan oleh Presiden,” kata Teten, beberapa waktu lalu.

Kedua, PEN bagi kelompok usaha yang sudah bankable dan telah mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) berupa fasilitas subsidi bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

“Pemerintah terus mematangkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan Koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas,” papar Teten.

Dia mengakui pandemi memberikan dampak sangat besar bagi UMKM. Menurut data Siap Bersama UKM, dampak pandemi terhadap UMKM yaitu Kesulitan Pemasaran 22,9%,Distribusi Terhambat 20,01%, Kesulitan Permodalan 19,39%, dan Bahan Baku 18,87%.

sumber refrensi : https://economy.okezone.com

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #blt #bltumkm #blt1,2jt #mentri koperasi

Follow Sosial Media

Facebook : 
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

EnglishIndonesian
Open chat
butuh bantuan?
Ada yang bisa KOPITU Bantu?
tanyakan keluhan anda