Bukan Hanya Untuk Ritel, Pasar Produk Hidroponik Bisa Diakses Skala Kecil dan Menengah

Semakin langkanya sumberdaya lahan, terutama akibat perkembangan sektor industri dan jasa, sehingga kegiatan usaha pertanian konvensional semakin tidak kompetitif karena tingginya harga lahan. Teknologi budidaya pertanian sistem hidroponik memberikan alternatif bagi para petani yang memiliki lahan sempit atau yang hanya memiliki pekarangan rumah untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan yang memadai. Melalui Webinar KOPITU dan Propaktani 21/10, uraian tersebut dibahas dan disampaikan oleh Nursyamsu Mahyuddin, Dirut PT Nudira Sumberdaya Indonesia. Webinar tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo dan Handoko selaku Praktisi Pertanian Hidroponik Greenhouse.

Suwandi mengungkapkan bahwa secara umum, konsep Greenhouse Hidroponik digunakan untuk mengatasi perubahan iklim yang saat ini telah membuat para petani tanaman pangan dan hortikultura banyak mengalami kerugian. “Keadaan cuaca yang tidak menentu menyebabkan musim tanam dan panen tak menentu. Petani sulit untuk melalukan prediksi cuaca dalam masa tanam. Teknologi greenhouse atau rumah tanaman merupakan sebuah alternatif solusi untuk mengendalikan kondisi iklim mikro pada tanaman”, tuturnya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi mengenai penerapan Greenhouse Hidroponik diantaranya kendala Investasi dan Hilirisasi. Menanggapi hal tersebut, Handoko mengungkapkan bahwa dirinya sebagai praktisi dan sekaligus Ketua DPW KOPITU Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah hilirisasi untuk produk-produk hidroponik.

“Sebagai salah satu pimpinan DPW KOPITU saya sudah banyak bantu anggota binaan untuk memasarkan produk hidroponik yang ada. Untuk kendala modal investasi saya rasa bukan hal yang begitu besar karena sekarang sudah banyak skema KUR yang bersahabat dengan petani. Sedangkan untuk pasar, kita ngga cuma ambil dari yang skala besar saja. Produk anggota binaan yang skala kecil dan menengah pun kita tampung semua, sesuai visi dan misi KOPITU yang kita pegang, kita harus mengedepankan UMKM”, ungkap Handoko.

“Budidaya tanaman di greenhouse akan memberikan perlindungan perlindungan terhadap cuaca panas & dingin, angin dan hujan, dan memungkinkan hama dan penyakit dikendalikan secara baik. Jadi, greenhouse memungkinkan kita menanam tanaman di luar musim, serta tanaman lain yang biasanya tidak akan bertahan hidup di iklim setempat”, tutur Yoyok. “Keuntunganya ya tentu pertumbuhan tanaman bisa kita kendalikan dengan lebih cepat, produksi lebih tinggi dengan lahan minim dan kualitas yang konsisten”, tambahnya.

Ini Kata BPOM dan BPJPH Soal Expor Frozen Food Olahan Tanaman Pangan

Produk olahan asal tanaman pangan dari Indonesia dikenal banyak digemari di luar negeri karena kualitasnya yang unik dan harga yang bersaing. Hal ini juga menjadi salah satu jalan keluar untuk memperkuat diversifikasi pangan Indonesia dengan cara meningkatkan nilai komoditi unggulan lokal sebagai bahan baku untuk menciptakan produk unggulan. Seperti makanan beku yang saat ini mulai ramai dilakukan di beberapa negara. Dalam Webinar KOPITU dan Propaktani 19/10, pelaku industri kecil dan pelaku usaha tani diberikan bekal dan pengetahuan terkait sertifikasi halal dan kepengurusan izin BPOM. Webinar tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, Kepala Bidang Sertifikasi Halal BPJPH Amrullah, dan Kepala Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Resiko Sedang BPOM Yeni Oktaviany.

“Peluang pasar untuk produk olahan tanaman pangan memiliki pangsa yang luas, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam webinar kita yang lalu saat mengundang narasumber dari Dubai. Pasar ekspor produk olahan pangan beku dari Indonesia banyak digemari di luar negeri, tidak hanya di dubai saja. Oleh karena itu pertama memang yang perlu kita perkuat adalah hilirisasi dulu, salah satunya dengan penguatan produk kita di Indonesia supaya siap bersaing di luar. “, ungkap Suwandi.

Menurut Suwandi, produk olahan beku harus memiliki standar yang sama dengan produk pesaing serupa yang beredar, mengingat untuk produk ekspor memang ada aturan yang ketat mengenai keamanan olahan pangan. Oleh karena itu pada dasarnya pemenuhan standar halal dan BPOM sebetulnya sudah sangat mewakili.

“Olahan pangan dalam bentuk Frozen/beku menjadi komoditi ekspor yang sangat diminati di pasar timur tengah dan Asia seperti UEA dan Jepang maupun Korea Selatan Kebutuhan terhadap olahan pangan frozen tergolong sangat besar. Sehingga peluang Ekspor Olahan Frozen ini sangat terbuka lebar bagi petani dan UMKM Indonesia”, ungkap Yoyok.

Yoyok berpendapat bahwa perlu diperhatikan terkait standarisasi olahan frozen tersebut supaya tidak menyalahi aturan-aturan yang berujung pada bui penjara.

“Karena kurang pahamnya petani dan UMKM terkait standarisasi olahan Frozen, produsen olahan frozen banyak yang harus berurusan dengan penegak hukum. Disinilah pentingnya peran BPOM dan BPJPH untuk bisa mendukung para petani dan UMKM untuk meng edukasi terkait standarisasi olahan frozen yang aman dan Halal”, tambahnya.

Dalam webinar tersebut terjadi banyak aktivitas diskusi antara peserta dan narasumber. Hal ini merupakan indikasi bahwa pelaku IKM dan UKM Indonesia memiliki tekad dan kemauan yang kuat untuk mencapai pasar ekspor.

“Jika memang para pelaku UMKM mengalami kesulitan, bisa juga mencari program pendampingan, bimtek atau kurasi yang banyak dibuka untuk produk UMKM. Seperti contohnya dengan adanya kerjasama BPOM dan KOPITU juga melakukan hal tersebut, mengingat tingginya kebutuhan anggota binaan KOPITU terhadap bentuk izin tersebut”, tutur Yeni.

“Standar Halal dan Thayyib ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan keamanan pangan dari BPOM. Sama halnya juga kita pun dari BPJPH memang sudah ada bentuk kerjasama dengan KOPITU untuk kepengurusan halal. Kami menilai dengan adanya kerjasama semacam tersebut dapat memacu perkembangan UMKM dan IKM ke taraf yang lebih baik”, ungkap Amrullah.

Follow Sosial Media :

TAGAR :  #Indonesia #SuksesExpor # #UMKM #umkmkopitu  #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas  #yoyokpitoyo  #KOPITU 

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

OJK Bentuk KUR Khusus Pertanian dan Peternakan

Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) berkomitmen untuk terus mendukung dan memperluas akses keuangan bagi petani melalui pembentukan ekosistem pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster sektor pertanian dan peternakan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat meninjau lokasi KUR klaster petani dan peternak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo kemarin bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rachmat Gobel, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan perwakilan IJK.

Wimboh mengatakan OJK telah menginisiasi KUR berbasis klaster dengan skema value chain management di berbagai daerah di Indonesia. Skema KUR klaster ini dikembangkan untuk mendukung pendanaan kepada seluruh ekosistem secara lengkap dari hulu ke hilir.

“Program ekosistem KUR klaster ini diharapkan mampu membantu para petani memperoleh dukungan pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran atas hasil pertaniannya. KUR klaster diharapkan dapat membantu pertumbuhan sektor pertanian dengan memiliki produktivitas yang tinggi dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat serta dapat menyerap tenaga kerja di daerah serta menjadi salah satu komoditas ekspor,” kata Wimboh dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).

Khusus di Gorontalo, skema KUR klaster diterapkan untuk pengembangan sektor pertanian padi dan jagung (Bohusami Ba Kobong) serta peternakan sapi (Bohusami Ba Ternak). Pelaksanaan skema ini juga didukung partisipasi pembiayaan dari beberapa bank dan juga akan bekerjasama dengan beberapa koperasi yang dimiliki petani.

Hingga September 2021, OJK mencatat realisasi KUR di Provinsi Gorontalo sebesar Rp 963,18 miliar. Khusus untuk sektor pertanian tercatat sebesar Rp 261,92 miliar yang diterima oleh 10.498 debitur.

Rachmat Gobel mengapresiasi langkah OJK untuk menginisiasi pelaksanaan skema KUR klaster di berbagai daerah di Indonesia. KUR klaster dapat mendorong pertanian dan meningkatkan produktivitas di masyarakat, sehingga Gorontalo bisa menjadi provinsi yang kuat, petani mandiri yang hebat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pemberian kredit kepada petani, Rachmat Gobel juga meminta agar petani mendapatkan pendampingan dalam usahanya. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari hasil pertanian sehingga layak untuk diekspor.

“Petani hendaknya tidak hanya diberikan kredit untuk pengembangan usahanya tetapi juga mendapat pendampingan agar ada peningkatan kualitas dari hasil pertanian sehingga layak untuk diekspor ke negara lain,” kata Rachmat Gobel.

Pada kesempatan yang sama, Wimboh juga menyerahkan bantuan alat produksi berupa 4 (empat) unit alat pengering jagung dan padi, serta 14 (empat belas) unit mesin ketinting kepada koperasi petani dan nelayan.

OJK menargetkan ekosistem pembiayaan KUR klaster sektor pertanian akan terus direplikasi dan dikembangkan di daerah lain di seluruh Indonesia.

Ke OJK, Rachmat Gobel Usul Kredit Macet UMKM di Bawah Rp 10 Juta Diputihkan

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengusulkan kredit macet usaha mikro di bawah Rp 10 juta agar diputihkan saja.

Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, yang kini menjabat wakil Ketua DPR periode 2019-2024 memiliki harta sebanyak Rp 418.984.645.538. TEMPO/M Taufan Rengganis

“Setiap bertemu rakyat, itu yang dikeluhkan. Akibat pandemi COVID-19 ini banyak usaha yang tutup sehingga tak bisa bayar pinjaman,” kata Gobel ketika berdialog dengan petani di Kabupaten Gorontalo, Rabu, 13 Oktober 2021.

Usul itu ia kemukakan langsung kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Gobel dan Wimboh menghadiri kegiatan kelompok tani dan koperasi petani yang mendapat bantuan dari perbankan.

Gobel mengatakan bahwa hal itu juga menjadi pembicaraan sejumlah anggota DPR. Karena itu ia berharap hal itu menjadi perhatian OJK dan pemerintah.

Akibat kredit macet itu, katanya, para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Istilah SLIK ini merupakan pengganti istilah BI Checking karena pengawasan perbankan kini berada di OJK, bukan lagi di Bank Indonesia (BI).

Gobel mengatakan akibat pandemi Covid 19 maupun akibat terkena musibah, banyak pelaku usaha mikro masuk dalam daftar SLIK. Karena itu mereka tak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan.

“Dalam kondisi begitu, mereka lari ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik. Mereka jadi makin miskin,” katanya.

“Padahal Presiden Jokowi sangat peduli untuk memberantas kemiskinan dan memperkuat UMKM. Kita harus ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan. Kita juga harus memiliki visi yang sama bahwa UMKM harus kuat. Karena UMKM itu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga fondasi ekonomi nasional,” katanya.

Selain itu, Gobel mengingatkan agar perbankan melakukan pembinaan kepada UMKM agar usahanya sehat dan kualitas produk usahanya juga bagus. “Jadi jangan hanya memberikan kredit, tapi juga membina skill mereka juga,” katanya.

Pembinaan itu, katanya, termasuk kemampuan UMKM untuk memasuki ekonomi digital. Selain itu, produk UMKM juga harus bisa menjadi produk global.

Menanggapi hal itu, Wimboh mengatakan hal itu sebetulnya menjadi perhatian semua pihak. “Kalau buat bank swasta prosesnya sederhana, tapi bagi bank negara menjadi rumit karena sudah isu legal. Karena terikat pada undang-undang keuangan negara. Karena hal ini menjadi kerugian negara. Jadi aturannya dihapus dulu dari undang-undang,” katanya.

Namun ia mengusulkan bahwa sebetulnya bisa mendapat top up kredit jika usaha mikro terkena dampak pandemi COVID-19 atau bencana.

Menurutnya, untuk kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga pinjaman sebesar 6 persen. Selain itu juga ada subsidi bunga pinjaman sebesar 3 persen untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Gobel mengatakan UMKM itu bukan hanya pedagang dan industri rumah tangga, tapi juga termasuk pertanian dan perikanan. “Mereka adalah petani pejuang. Pejuang pangan. Mereka adalah local investor,” katanya.

Menurut Rachmat Gobel, petani adalah aset nasional. Mereka telah menjaga kehormatan bangsa dengan menyediakan pangan untuk bangsa.

KUR Pertanian Perlu Disambut Kemitraan Pasti Antar Stakeholder

Peluang pencairan KUR Pertanian sangat tinggi. Namun perlu ada persiapan lebih jauh dari hulu hingga hilir untuk memastikan petani tidak dirugikan atau berada pada posisi yang sulit. Pelaksanaan KUR Pertanian untuk menunjang perkembangan komoditi unggulan telah mulai terlaksana. Namun beberapa faktor di lapangan masih belum dapat teratasi karena ketidaksiapan dalam berbagai sisi. Urgensi ini dibahas dalam Webinar KOPITU dan Propaktani 15/9. Webinar tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, Pimpinan Kantor Cabang BRI Lumajang Suwarno, dan General Manager PT. Zhafira Jaya Bumi Rizky Mahardhika.

“KUR Pertanian ini salah satu produk unggulan Kementan yang diharapkan dapat membantu menggenjot roda sektor pertanian ke era yang lebih maju. Dalam pelaksanaanya kita memang berharap petani bisa naik kelas dengan korporatisasi menjadi Bumdes, BUMP maupun Koperasi. Dengan demikian akses pendanaan akan sangat mudah bagi petani. Terutama untuk komoditas yang termasuk dalam Gratieks”, ungkap Suwandi.

Terkait kendala KUR Pertanian yang ada di lapangan, Yoyok Pitoyo mengungkapkan bahwa perlu ada kemitraan yang sustainable demi ekosistem yang stabil. “Salah satu sisi lemah dalam ekosistem tersebut adalah ketidakpastian offtaker. Offtaker merupakan peran penting bagi petani dan perbankan dalam rangka berjalannya KUR. Ketidakpastian offtaker menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam memasarkan dan menjual hasil panen. Dampaknya, harga jual petani akan sangat menurun dan menimbulkan kendala angsuran.”, ungkap Yoyok. “Dalam hal ini, petani terpapar resiko tercatat dengan kolektibilitas buruk dan akan kesulitan mendapatkan kembali KUR. Belum lagi jika pada peminjaman tersebut petani menggunakan agunan, maka resiko akan jauh lebih besar.”, tambahnya.

Suwarno menuturkan bahwa model ideal untuk skema KUR Pertanian adalah dengan adanya kemitraan yang pasti terutama terkait pasar. “Adanya kemitraan antara petani, offtaker dan perbankan ini yang sebetulnya perlu kita titikberatkan, seperti yang kami lakukan antara KOPITU dan PT. Zhafira. Dengan adanya skema tersebut, petani dibebaskan dari agunan dan terdapat pembinaan dan pendampingan bagi petani untuk mengembangkan produk tani”, ungkap Suwarno.

“Upaya yang kami lakukan diantaranya disamping membantu Korporatisasi Petani bersama KOPITU, kami juga membantu para petani dengan membebaskan petani dari beban agunan. Nah inilah keunggulan yang kami sangat syukuri dengan kerjasama dan dukungan penuh dari KOPITU, kami bisa dapat kepastian pasar. Dengan demikian kami dan petani dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa ada kekhawatiran soal harga. Kami sekarang tinggal fokus untuk bibit, pupuk dan SDM petani, tentunya bersama dengan KOPITU”, tutur Rizky.

Follow Sosial Media :

TAGAR :  #Indonesia #SuksesExpor # #UMKM #umkmkopitu  #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas  #yoyokpitoyo  #KOPITU 

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Perlunya Transformasi Koperasi dan UMKM 5.0

Pandemi Covid-19 memang berdampak sangat signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Tidak sedikit perekonomian negara-negara di belahan dunia yang goyah bahkan terpuruk usai di hantam badai pandemi Covid-19, namun tidak dengan Indonesia! loh kok bisa?
Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) adalah jawaban masih kokohnya perekonomian negara kita meski sempat goyang di masa pandemi Covid-19.

Witjaksono

Dalam catatan sejarah negeri ini, Koperasi dan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan, terbukti senantiasa menjadi pondasi kebangkitan dan kekuatan perekonomian negara.

Masih ingat krisis moneter (Krismon) 1998 dimana pertumbuhan ekonomi kita minus 13 persen? Hanya koperasi serta UMKM yang mampu bertahan, tetap eksis dan konsisten menopang terpuruknya perekonomian negara kala itu, perlahan-lahan bangkit, maju dan keluar dari Krismon 98.

Ironisnya, di saat ekonomi kita jatuh, perusahaan-perusahaan bangkrut, bank nasional maupun swasta tutup atau terpaksa merger agar bertahan, segelintir pecundang bangsa yang tak lain swasta-swasta besar atau konglomerat, memilih kabur membawa uangnya keluar dari Indonesia, bukannya ikut berjuang bersama segenap bangsa dan negara di masa-masa krisis multidimensi saat itu.

Di masa pandemi Covid-19 yang situasi-kondisinya mirip-mirip Krismon 98, koperasi dan UMKM kembali menjadi pahlawan penyelamat perekonomian negara.

Meski jumlahnya semakin berkurang, keberadaan koperasi masih mampu menggairahkan ekonomi nasional, karena koperasi dapat menjangkau 64 juta pelaku UMKM yang tersebar di pelosok negeri ini.

Sementara UMKM yang tetap hidup berkat sokongan koperasi, menjalankan perannya sebagai penggerak pemulihan ekonomi nasional, dimana UMKM berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen atau senilai dengan Rp 8,573,89 triliun dan mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

Tidak dapat dipungkiri, peran koperasi sangat sentral dan signifikan dalam membantu pelaku UMKM melalui program bantuan atau kredit untuk permodalan mereka.

Namun sayang, seiring pesatnya perkembangan zaman, semakin mutakhirnya teknologi serta informasi dalam era digitalisasi saat ini, denyut nadi kehidupan koperasi justru kian melemah, pergerakannya lambat bahkan terkesan stagnan, sangat kontras dengan gegap gempitanya detak jantung lembaga keuangan non-bank lainnya seperti financial technology (fintech) peer to peer lending alis pinjaman online (pinjol), yang seolah berlari secepat kilat di era society 5.0.

Belum pernah terdengar gagasan besar, langkah inovatif atau inovasi luar biasa dari instrumen negara yang mengurusi bidang koperasi, untuk menyelamatkan soko guru ekonomi Indonesia yang mulai ditinggalkan masyarakat setelah beralih pada fintech peer to peer lending alis pinjaman online (pinjol), yang inovasinya selalu sustainable.

Kementerian Koperasi dan UMKM seyogianya segera berbenah diri, membangkitkan kembali serta meng-up grade koperasi agar sejalan dengan perkembangan zaman khususnya era digitalisasi, sehingga dapat bersaing lalu menyaingi pinjol dan menarik kembali minat masyarakat untuk menggunakan jasa soko guru ekonomi kerakyatan ini.

Koperasi harus bangkit, berinovasi dan bertransformasi menuju koperasi digital yang sepatutnya diinisiasi penyelenggara negara dalam hal ini wajib dimotori oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

Ingat, dalam era digitaliasi, sektor keuangan seperti penyelenggara fintech peer to peer lending alias pinjol dapat berkembang pesat di Tanah Air karena berjuta inovasi dan kreasi yang mereka ciptakan, menjadi magnet utama bagi masyarakat.

Namun perlu dicatat, perjalanan transformasi koperasi ‘jadoel’ menuju koperasi digital terkini dan kekinian harus benar-benar di awasi serta wajib memenuhi regulasi, undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Jangan sampai kebablasan apalagi berani menabrak aturan seperti platform fintech peer to peer lending alias pinjol ilegal, yang saat ini menjadi masalah utama keselamatan masyarakat dan menjadi perhatian penuh pemerintah.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘gundah’ dengan semakin maraknya pinjaman online (pinjol), yang keberadaan dan perkembangannya bukan membantu malah menjadi masalah baru bagi masyarakat.

Tidak sedikit masyarakat termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang hidup dan kehidupannya semakin tertekan, setelah terjerat pinjol.

“Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan yang terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online dan ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” cetus Jokowi saat membuka acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Kepresidenan (11/10).

Gundahnya Bapak Presiden Jokowi wajar dan beralasan mengingat pemerintah telah jor-joran menggelontorkan bantuan melalui program berbasis kerakyatan bagi masyarakat, bukan hanya di masa pandemi Covid-19 namun sejak beliau terpilih sebagai pemimpin bangsa ini.

Pinjol ilegal sebenarnya tidak akan booming apalagi menjadi masalah bagi masyarakat bawah dan pelaku UMKM, apabila koperasi yang sarat dengan nilai-nila perjuangan, kejujuran, budaya gotong royong, dibangkitkan dengan semangat perubahan penuh agar bertransformasi menjadi e-koperasi atau koperasi digital yang selaras dengan kemajuan zaman.

Bukan retorika, apalagi sekedar kata-kata yang dapat mengubah dan mengembalikan maruah koperasi.

Butuh pemikiran yang cerdas, gagasan inovatif, langkah tegas, keyakinan dan tekad yang bulat serta keteguhan luar biasa dari Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk mengubah bukan hanya wajah namun segenap jiwa dan raga koperasi, agar kembali ke khitohnya sebagai soko guru ekonomi bangsa Indonesia.

Pejabat negara atau instrumen pemerintah yang mengurusi Koperasi dan UMKM, seyogianya meniru dan mengikuti langkah presiden yang sering kali turun langsung ke lapangan saat mengetahui akar permasalahan, untuk mendapatkan solusi yang tepat, cermat, cepat, efektif, efisien dan terukur dalam menangani persoalan tersebut.

Langkah ini sepatutnya segera dilakukan, agar koperasi kembali menjadi soko guru perekonomian bangsa, penyokong ekonomi masyarakat khususnya UMKM, agar mampu menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia, sesuai harapan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan tentunya keinginan kita segenap bangsa dan rakyat Indonesia.

Sungguh benar gagasan besar Ibu Negara, memang sudah waktunya UMKM bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan meningkatkan kapasitas UMKM, menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti digitalisasi, bisnis coaching, kemampuan membangun relasi bisnis, dan showcasing produk-produk UMKM.

Pemikiran cerdas Ibu Iriana Joko Widodo ini seyogianya menjadi suplemen bagi pelaku UMKM diseluruh penjuru tanah air untuk senantiasa teguh, berdoa, bekerja dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh, karena UMKM memang ditakdirkan sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia mengingat hanya UMKM dan sahabatnya yang tak lain koperasi, selalu berdiri di depan, menopang ekonomi negara ini sejak zaman dulu hingga masa kini, khususnya di saat situasi dan kondisi sulit atau tidak menentu seperti pandemi Covid-19.

Gagasan besar dan pemikiran cerdas Ibu Negara Iriana Joko Widodo ini sejalan dengan program kemajuan UMKM yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu selain getol memberikan bantuan, UMKM juga diarahkan masuk dalam sistem digital pada 2023 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap pemerintah sekaligus mengakselerasi keinginan Ibu Negara, Saya membuat program bantuan produktif (BanPro) ‘jemput bola’ gratis jasa dan biaya pengurusan legalitas bagi 1000 UMKM dimana legalitas sangat diperlukan agar terdaftar dalam sistem digital BBI.

Tidak semua pelaku UMKM melek teknologi di era digital mengingat sejak BanPro dibuka, baru seratusan pelaku UMKM yang masuk dengan alasan gaptek sehingga kami telah merubah polanya jadi jemput bola.

Insya Allah, program BanPro yang saya gagas dan akan diikuti oleh pelaku UMKM mapan dan memiliki rasa solidaritas serta empati untuk membatu saudara kita, pelaku UMKM dalam hal melegalkan usahanya agar seluruh UMKM tanah air terdaftar dalam sistem digital 2023 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang di inisiasi oleh Presiden Joko Widodo.

Satu lagi, jika berbicara isu mengangkat ekonomi kemasyarakatan atau ekonomi kerakyatan, menurut saya seyogianya harus mengedepankan leveraging dari social capital, kenapa?

Jawabannya, sejauh ini kan conversion dari social capital menjadi aset capital selama ini tergeneralisasi berupa kelompok-kelompok massa terutama orang-orang miskin yang tergeneralisasi melalui UMKM.

Tidak dapat dinafikan jika kelompok ini lebih banyak dikapitalisasi baik oleh pemangku kepentingan dan kebijakan politik serta orang-orang yang membuat kebijakan hanya sebagai objek di dalam kapitalisasi itu sendiri itu.

Jika memang kita harus membangun untuk memiliki sistem yang tepat, kuat, cermat, cepat, efisien, terstruktur dan sustainable guna mengakselerasi produktifitas peningkatan dan conversion dari objek menjadi subjek agar value dari orang-orang miskin yang notabene sebagian besar pelaku UMKM.

Leveraging dari social capital ini seharusnya dimiliki oleh organisasi organisasi massa yang berbasis fundamental massa seperti seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang keduanya ini memiliki jamiah yang pasti dan ter-organisir dengan baik.

Pemerintah khususnya Presiden Jokowi tentunya telah mengetahui hal ini, terlebih lagi kemarin Beliau mengangkat jajaran Dewan Pengarah Badan Riset dan Teknologi Nasional (BRIN) dimana Ibu Megawati Soekarnoputri didaulat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Kepala ITPC Dubai : Ekspor Makanan Olahan Hanya Kena Bea 5%

Ekspor Indonesia ke United Arab Emirates dinilai masih sangat jauh dari harapan, melihat data yang ada saat ini. Melihat kondisi ini, dinilai sangat perlu melakukan peningkatan ekspor ke UAE mengingat daya beli masyarakat di sana tergolong tinggi dan konsumtif. Hal ini disampaikan oleh Atase Keuangan KBRI Abu Dhabi Boby Hernawan mewakili Duta Besar LBBP RI Untuk UAE, H. E. Husin Bagis dalam Webinar KOPITU dan Propaktani (13/10). Webinar tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala ITPC Dubai Muhammad Khomaini, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, dan Owner Alfamart Dubai Loula Salim.

“Kalau kita bicara ekspor produk pertanian, tentu kita tidak bisa lepas dari aspek pengawetan produk, baik itu segar maupun olahan. Saya kira sangat luar biasa ini, dari Pak Yoyok saya yakin produk-produk sudah mulai siap untuk penetrasi ke UAE”, ungkap Suwandi dalam sambutanya.

“Untuk penetrasi produk ke UAE sebetulnya sangat memungkinkan. Apalagi untuk saat ini kita memang sedang berusaha mencapai FTA dengan pihak pemerintah UAE. Kami berharap dengan adanya kesepakatan nanti akan muncul kebijakan baru yang menguntungkan untuk kita.”, ungkap Boby Hernawan.

Berdasarkan data dari Kepala ITPC Dubai, produk yang dikenai bea rendah adalah produk pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan yaitu sebesar 5%. “Produk yang dikenai bea tinggi diantaranya minuman beralkohol, minuman berkarbonasi, elektronik, dan perhiasan”, ungkap Khomaini.

Sudut pandang dari praktisi Loula Salim mendukung pernyataan tersebut. Menurutnya, pasar di UAE sangat besar dan terbuka untuk berbagai produk yang ada di Indonesia, bahkan produk UMKM. Daya saing produk Indonesia tergolong tinggi. “Kebanyakan makanan yang saya datangkan dari Indonesia merupakan makanan kering dan sudah berkemasan seperti kopi, gula, kerupuk, emping dan sebagainya. Saya datangkan dari berbagai daerah di Indonesia, dan semuanya sangat bagus dibandingkan produk yang ada di UAE. Yang saya harapkan adalah produk Indonesia lebih banyak masuk ke UAE”, ungkapnya.

“Kita sudah siapkan skema dan ekosistem untuk bisa penetrasi ke UAE. Tapi tentunya kita perlu pastikan dulu tiap produk memenuhi spesifikasi dan ketentuan dari UAE. Kalau belum, kita bisa lakukan pendampingan untuk para pelaku usaha. Kita berharap para Stakeholder bisa lebih kooperatif untuk membantu para pelaku usaha melakukan penetrasi, mengingat biaya logistik dan aspek pergudangan di UAE tidak bisa kita kesampingkan sebagai beban pelaku usaha”, ungkap Yoyok.

Follow Sosial Media :

TAGAR :  #Indonesia #SuksesExpor # #UMKM #umkmkopitu  #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas  #yoyokpitoyo  #KOPITU 

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Bangkitkan Ekonomi Bali, KOPITU Siapkan Sister City Dengan Australia dan KUR Inkubator

Perekonomian di Bali mengalami gejolak yang sangat luar biasa oleh dampak COVID-19. Hal ini terjadi dikarenakan sektor pariwisata yang merupakan tumpuan utama perekonomian Bali mengalami penurunan drastis oleh adanya PPKM dan Karantina/Lockdown. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka membangkitkan dan memulihkan kembali roda perekonomian Bali.

Melalui pertemuan dengan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, S.E., M.M., Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo rundingkan skema kerjasama Sister City dengan Kota Darwin, Australia dan KUR Super Mikro untuk Inkubator Bisnis KOPITU.

“Kerjasama Sister City pada dasarnya sudah diadakan oleh beberapa daerah di Indonesia. Skema kota kembar ini membuka berbagai peluang multisektoral di kedua kota yang bekerja sama. Mulai dari sosial, budaya, perekonomian, ketenagakerjaan, teknologi dan pendidikan dan sebagainya”, ungkap Yoyok.

Menurut Yoyok, dengan adanya kerjasama dengan negara-negara maju seperti Darwin, Australia, berbagai sektor unggulan di daerah dapat semakin ditingkatkan dengan terbukanya berbagai peluang baru. “Untuk tenaga kerja misalnya, Australia merupakan salah satu negara yang memberikan upah menggiurkan bagi PMI. Selain itu, peluang ekspor juga menjadi lebih terbuka dengan adanya pintu baru”, ungkapnya.

“Namun untuk mendukung sisi hilir sister city tersebut, kita perlu juga perkuat hulu kita di daerah. Tentunya untuk meningkatkan potensi yang ada, kita sudah membentuk Inkubator Bisnis yang di dalamnya juga kita bisa buka peluang perolehan KUR Super Mikro tanpa agunan”, tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadek Agus menanggapi dengan sangat terbuka terhadap peluang baru yang ada. “Kita memang harus bisa baca peluang baru seperti ini. Terutama jika memang arahnya di luar negeri, maka peluangnya justru lebih besar mengingat kita saat ini masih berstatus negara berkembang. Kita harus bisa serap manfaat dari negara maju.”, ungkapnya.

“Nanti kita tindaklanjuti untuk memulai persiapan dan penjajakan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mencapai kerjasama Sister City dengan Darwin tersebut”, tambah Kadek Agus.

Follow Sosial Media :

TAGAR :  #Indonesia #SuksesExpor # #UMKM #umkmkopitu  #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas  #yoyokpitoyo  #KOPITU 

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

6 Perbedaan UKM dan UMKM, Jangan Sampai Salah Ya!

 

6 Perbedaan UKM dan UMKM, Jangan Sampai Salah Ya!

Usaha Kecil dan Menengah alias UKM dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan dua jenis kegiatan bisnis yang banyak dilakukan di Indonesia. Meski terkesan sama, UKM dan UMKM memiliki beberapa hal yang bisa menjadi pembeda.

Dari definisinya, UKM berfokus pada usaha kecil, sedangkan UMKM lebih fokus pada cakupan usaha mikro meskipun pada akhirnya UMKM lebih sering digunakan lantaran memiliki definisi lebih luas dan mencakup tiga usaha tersebut.

Selain pada defisininya, berikut ini enam perbedaan lainnya antara UKM dan UMKM seperti dikutip dari Online Pajak:

1. Omzet usaha

Perbedaan pertama antara UKM dan UMKM terletak pada omzet usaha. Perbedaan ini didasari oleh Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008.

Dalam beleid tersebut, usaha mikro diklasifikasikan sebagai sebuah usaha dengan hasil penjualan tahunan atau omzet paling banyak sebear Rp300 juta.

Kemudian, usaha kecil ditaksir memiliki omzet tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar.

Adapun, sebuah bisnis dikatakan usaha menengah apabila memilii omzet tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga paling banyak Rp50 miliar.

2. Kekayaan bersih usaha

Perbedaan kedua antara UKM dan UMKM dapat dilihat dari kekayaan bersihnya. Untuk usaha mikro, kekayaan bersihnya paling banyak Rp50 juta.

Kemudian, usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50 juta hingga Rp500 juta, sedangkan kekayaan berish usaha menengah ditaksir antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

Adapun, yang dimaksud kekayaan bersih usaha adalah di luar aset tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Jumlah tenaga kerja

Perbedaan ketiga antara UKM dan UMKM dapat dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ada perbedaan sangat jelas dari jumlah tenaga kerja di UKM maupun UMKM.

Usaha mikro setidaknya memiliki 1-5 tenaga kerja, usaha kecil 6-19 tenaga kerja, dan usaha menengah memiliki 20-99 tenaga kerja.

4. Modal awal

Perbedaan keempat antara UKM dan UMKM terletak pada modal awal yang digunakan saat pertama kali membentuk sebuah usaha.

Biasanya, modal untuk mendirikan UKM adalah Rp50 juta, sedangkan modal untuk mendirikan UMKM justru lebih besar lagi, yakni sebesar Rp300 juta. Modal untuk UMKM juga bisa diperoleh dari bantuan pemerintah.

UMKM membutuhkan modal lebih besar karena diyakni mampu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, sedangkan UKM dinyatakan lebih bersifat perorangan dengan usaha dan keuntungan kecil.

5. Pembinaan usaha

Perbedaan kelima antara UKM dan UMKM juga dapat dilihat dari pembinaan usahanya. Hal itu berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam UU tersebut dijelaskan, UKM dibina oleh kabupaten dan kota, sedangkan usaha kecil dibina oleh provinsi dan usaha menengah dibina secara nasional.

6. Pajak yang dikenakan

Perbedaan keenam antara UKM dan UMKM adalah pajak yang dikenakan. Menurut PP Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak (WP) yang memiliki penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar maka mereka dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5 persen.

Itu berarti para pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu ini tidak wajib memungut dan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas setiap transaksinya, melainkan harus memungut PPh final 0,5 persen.

Baik UKM dan UMKM memiliki kemungkinan yang sama untuk memungut dan membayar PPh final 0,5 persen. Namun, jika usaha menengah telah memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar, maka pelaku usaha tidak bisa lagi memungut PPh final 0,5 persen tersebut.

Selain PPh final, UKM dan UMKM juga bisa dikenakan beragam jenis pajak lainnya seperti PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Pengenaan pajak-pajak tersebut didasarkan pada kondisi operasional masing-masing usahanya

4 Jenis Jagung di Indonesia, Beda Karakteristik dan Pemanfaatan

ilustrasi jagung segar.

Jagung merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut Dr Ir Suwarto, M.Si, Dosen di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Universitas IPB, ada empat jenis jagung di Indonesia yang bisa dikonsumsi. Ada jagung untuk bahan baku tepung, jagung yang cocok direbus, jagung manis, dan jagung brondong. Empat jenis jagung tersebut memiliki pemanfaatan yang berbeda. Pemanfaatan tiap jenis jagung tidak bisa sembarangan. Misalnya, jagung yang cocok untuk dibuat tepung sudah pasti tidak cocok untuk dijadikan jagung olahan pangan langsung, seperti jagung rebus atau jagung bakar.

1. Jagung manis

Jagung manis merupakan salah satu jenis jagung yang banyak ditemukan di pasar tradisional. pasar modern, atau swalayan. Menurut Suwarto, jagung manis memiliki karakteristik biji berwarna kuning dan bertekstur keriput jika sudah kering. Jagung manis juga memiliki cita rasa yang paling manis di antara jenis jagung lain. “Kalau jagung manis, itu kan mentah saja dimakan ya manis, empuk,” kata Dr Tjahja Muhandri dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB kepada Kompas.com, Kamis (30/9/2021). Suwarto mengatakan, pemanfaatan jagung manis sangat terbatas. Biasanya, jagung manis hanya diolah diolah sebagai jagung bakar atau jagung kalengan. “Jadi, terbatas penggunaannya, bukan untuk pakan ternak,” jelas Suwarto.

2. Jagung ketan

Jenis jagung di Indonesia selanjutnya adalah jagung ketan atau yang disebut juga dengan jagung pulut. Menurut Tjahja, jagung ketan memiliki tekstur yang paling pulen di antara jenis jagung lainnya. “Jagung ketan itu kalau tidak salah dia lebih dominan amilopektin yang menyebabkan lengket itu,” kata Suwarto. Oleh karena teksturnya yang pulen, jagung ketan sangat cocok diolah menjadi beragam kudapan atau camilan. Namun, Tjahja mengatakan, konsumsi jagung ketan tidak terlalu merata, lebih banyak dikonsumsi di beberapa daerah tertentu di Indonesia. “Misalnya di Madura, itu orang masih menanam jagung itu karena masih ada budaya orang makan langsung,” jelas Tjahja.  Selain di Madura, daerah yang masih menanam dan konsumsi jagung ketan ada di NTT, Jawa Timur khususnya daerah Ponorogo dan Kediri.

3. Jagung tepung

Suwarto mengatakan, ada tiga kelompok varietas jagung, yaitu hibrida, bersari bebas, dan lokal. Jagung tepung merupakan jenis jagung yang termasuk kelompok varietas lokal. Menurut Suwarto, jagung tepung atau jagung hibrida memiliki biji kuning kecil dan lunak, sementara Tjahja mengatakan, jagung tepung atau jagung hibrida memiliki karakteristik agak keras. “Jagung hibrida itu amilopektinnya tidak terlalu tinggi. Makanya dia agak keras kalau misalnya kita rebus atau kita bakar, dia keras,” kata Tjahja. Dalam pengolahannya, jagung tepung atau jagung hibrida banyak digunakan sebagai bahan baku tepung jagung. “Kalau diolah menjadi tepung, ya orang lebih suka yang jagung hibrida,” tutur Cahyo. Petani jagung tepung atau jagung hibrida akan menyiapkan jagung yang sudah dikeringkan, lalu dijual pada industri pengolah pangan dan pakan. “Kalau dia panennya musim kemarau, ditunggu dia di lahan supaya kering betul dan bisa diproses namanya pemipilan,” jelas Suwarto.  “Namun kalau tidak kering betul, tongkol dipanen kemudian dikeringkan dulu, baru dipipil, jalurnya begitu,” pungkasnya.

4. Jagung brondong

Jagung brondong atau yang kerap disebut jagung popcorn merupakan jenis jagung yang paling jarang ditemukan di Indonesia. Menurut Suwarto, jagung brondong memiliki biji berwarna kuning yang lonjong runcing. Saking jarangnya ditemukan lahan pertanian jagung brondong, Tjahja dan Suwarto mengatakan, jagung brondong yang ada di Indonesia bisa jadi merupakan produk impor. “Ya jenis popcorn dan ada jenis-jenis yang kayak liar lah, itu relatif tidak dibudidaya karena relatif tidak ekonomis,” kata Cahyo.

Dubes RI untuk Vietnam : “Sebelum Ekspor, Sektor Pertanian Perlu Banyak Penguatan dan Inovasi Bagi Petani”

Indonesia selain dikenal sebagai Negara Maritim yang besar juga dikenal sebagai Negara Agraris yang berdaulat. Hal ini diketahui secara meluas mengingat sebagian besar mata pencaharian warga negara Indonesia merupakan petani. Hal ini membuat sektor pertanian menjadi sektor kritis bagi perekonomian Indonesia. Salah satu peran terpenting yang dipegang sektor pertanian Indonesia adalah penopang ketahanan pangan negara. Dalam Webinar KOPITU dan Propaktani, perkembangan sektor pertanian dibahas dengan mengadakan banding dengan negara agraris lain di Kawasan ASEAN. Webinar ini dihadiri oleh Duta Besar LBBP RI untuk Republik Sosialis Vietnam Denny Abdi, Duta Besar RI Untuk Brazil Sudaryomo Hartosudharmo, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah, dan Wakil Bupati Tabanan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Tabanan I Nyoman Budana.

“Banyak sekali pekerjaan rumah yang perlu dibahas jika sudah terkait pengembangan kualitas dan kuantitas pertanian. Namun kita bisa breakdown dulu pada aspek dan sisi mana kita akan mulai. Dari kementerian tentu tidak pernah berhenti melakukan upaya upaya peningkatan melalui berbagai program kerja dan pembukaan peluang-peluang baru. Kami rasa dengan adanya banding dengan negara agraris lain akan sangat bisa memberikan masukan kritis terutama pada aspek teknologi pertanian yang bisa kita adaptasi”, ungkap Suwandi.

Dalam paparanya, Denny Abdi mengungkapkan bahwa perubahan iklim, industrialisasi, kekeringan, berkurangnya pasokan air bersih, polusi, dan kenaikan permukaan laut berpotensi merusak pembangunan pertanian modern yang sedang berlangsung di Vietnam. “Perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan penurunan lahan pertanian, menjadikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan teknologi pertanian dan mengadopsi Climate Smart Agriculture (CSA). Oleh karena itu, orientasi perkembangan teknologi pertanian di Vietnam lebih ke arah kendali terhadap kondisi alam, khususnya proteksi dan prevensi terhadap potensi bahaya yang akan datang”, ungkap Denny.

Sedangkan Kadistan Tabanan mengungkapkan bahwa jika pada skala daerah, titik berat peningkatan kualitas dan kuantitas yang sangat urgent adalah pada sumber daya manusia petani itu sendiri. “Kita banyak melakukan pelatihan dan pendampingan untuk petani kita. Kita banyak mewadahi petani agar memiliki akses lebih jauh terhadap teknologi, peluang pasar dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan”, ungkap Nyoman Budana.

Di sisi yang sama sebagai otoritas di daerah, Sugirah mengungkapkan bahwa Banyuwangi banyak memberikan peluang kepada petani dengan melibatkan stakeholder swasta. “Kita tidak bisa melakukan sendiri, oleh karena itu kami sangat mendukung kerjasama seperti yang dilakukan oleh PT Zhafira Jaya Bumi dan KOPITU yang diresmikan beberapa waktu lalu. Dengan demikian secara tidak langsung kita sudah mendapat berbagai peluang baru melalui keterlibatan pihak yang memiliki kapasitas luas”, ungkap Sugirah.

Menurut Sudaryomo, terkait strategi peningkatan ekspor dan membuka peluang pasar baru, trade agreement perlu diambil oleh pemerintah. “Pemerintah perlu mengadakan banyak perjanjian dagang dengan berbagai negara, dengan demikian akan tercipta peluang pasar baru untuk berbagai komoditas. Di samping itu, tarif juga akan dapat dikendalikan lebih spesifik dan efisien”, ungkap Sudaryomo.

“Sebenarnya tidak hanya terpaku pada pasar ekspor. Yang cukup penting juga adalah perbaikan kualitas produk dari dalam negeri. Karena dengan demikian, kami yakin demand akan muncul dengan sendirinya sehingga ekspor bukan lagi hal yang sulit. Di samping itu, investasi akan dapat terpicu untuk datang. Namun pada saatnya nanti, kita berharap petani juga dapat memahami skema-skema keterlibata petani dalam peluang investasi, demi keamanan para petani dan pemangku kepentingan lain dari business hazard yang mungkin tercipta”, ungkap Yoyok.

Dibalik Dilema Stok dan Harga Jagung dan Telur, Apa Solusinya?

Ketersediaan jagung saat ini menjadi polemik baru bagi sektor pertanian dan sektor peternakan. Pasalnya stok jagung yang mampu dikendalikan pemerintah bisa dibilang sangat minim. Efeknya adalah harga jagung yang melonjak dan berimbas pada sektor peternakan. Di samping itu, di masa Pandemi COVID-19, daya beli masyarakat menurun diiringi dengan drastisnya penurunan konsumsi telur oleh Hotel dan Restoran. Akhirnya, stok telur ikut meningkat dan berdampak harga telur anjlok sangat jauh dari acuan yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan.

Dalam webinar KOPITU dan Propaktani yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, Widiastuti selaku Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, Kepala Divisi UMKM Bank Jabar Banten ( BJB ) Dodi Sandra Nugraha, dan Suwarno selaku Pimpinan Cabang Muncar BRI Banyuwangi, pembahasan dilakukan untuk mencari solusi terbaik yang dapat dilakukan.

“Stok jagung yang menjadi acuan saat ini bukan yang ada pada pelaku industri besar, namun stok jagung yang berada dalam sirkulasi yang dikendalikan oleh pemerintah, yang diperuntukkan bagi peternak mandiri. Kalau bicara tentang genjot budidaya, saat ini kami sudah selalu monitoring dan buka berbagai peluang baru bagi petani untuk dukungan di berbagai aspek. Sebenarnya stok pun ada, seperti yang saya amati sendiri di daerah Cepu, kontainer sudah berjejer antre untuk mengambil stok jagung”, ungkap Suwandi.

Menurut Ditjen PDN Oke Nurwan, harga telur dapat terjun drastis sedemikian rupa karena pada masa COVID-19 ini, dengan berbagai PPKM yang diberlakukan, konsumsi telur yang biasanya lari ke Industri, Perhotelan dan Restoran, kini berhenti dan dilimpahkan ke pasar masyarakat. “Stok telur akhirnya meningkat dan harganya jelas anjlok hingga selisih 5000 rupiah dari Harga Acuan. Bisa saja nanti bahkan peternak mandiri tidak akan menjual telur dan justru menjual jagung untuk dapat untung lebih besar”, ungkapnya.

Di sisi lain, Kelapa Bappebti mengungkapkan bahwa sebenarnya, solusi terbaik untuk saat ini adalah KUR dan Sistem Resi Gudang atau RSG. “Kalau dengan skema seperti RSG dan KUR, petani bisa tetap memperoleh pembiayaan dengan hasil panen yang ada, terlepas dari kondisi harga di pasaran. Nominalnya bisa 75 Juta atau 70% dari nilai barang yang didaftarkan dan disimpan di gudang. Syaratnya gampang kok, yang penting spek barangnya cukup, misal kadar air sebesar 15%”, ungkap Wisnu.

Widiastuti menambahkan bahwa nominal tersebut masih dapat bertambah dengan bentuk perkumpulan petani. “Kalau untuk petani yang berbentuk koperasi atau Poktan maupun Gapoktan, nominalnya juga akan beda, dan nominal itu bukan terhadap lembaga yang mengajukan, namun berdasarkan jumlah penyetor yang ada”.

“Kami sangat terbuka untuk berbagai peluang yang ada ke depan. Kami juga sangat bersyukur bisa ada kerjasama dengan KOPITU sekarang, sehingga kami pun bisa menjadi lebih aktif untuk berperan di penyaluran KUR dan berbagai bentuk dukungan lain dari pemerintah”, ungkap Suwarno. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Dodi Nugraha. “Kami saat ini menjadi penyalur terbesar di wilayah Jawa Barat dan Banten, dan kami harap juga ada peluang kerjasama lebih jauh. Kami siap untuk ketemu di darat nanti dengan KOPITU”, terang Dodi.

“Dengan demikian kita semua sudah bisa memetakan solusi yang ada. Untuk itu kami juga akan segera bergerak untuk kerjasama dan turut aktif dalam stabilisasi lintas sektor seperti yang sudah dibicarakan tadi. Baik itu untuk pemberdayaan petani, Korporatisasi, KUR dan Resi Gudang, insyaa Allah kami siap. Salam KOPITU”, pungkas Yoyok.

Follow Sosial Media :

TAGAR :  #Indonesia #SuksesExpor # #UMKM #umkmkopitu  #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas  #yoyokpitoyo  #KOPITU 

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

EnglishIndonesian
Open chat
butuh bantuan?
Ada yang bisa KOPITU Bantu?
tanyakan keluhan anda