Melalui Webinar yang dilaksanakan 22 September 2020, KOPITU menginisiasi potensi kerjasama dengan Korea Selatan. Webinar tersebut dihadiri oleh Rosianna Manullang selaku Atase Ketenagakerjaan KBRI Seoul, Haryanto selaku Bupati Kabupaten Pati beserta Wakil Bupati dan jajaran Kepala Dinas, Elly Engelbert Lasut selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Christ Chang selaku CEO IKC & S (International Korea Culture & Study) beserta timnya, Kwon Taek Yoon selaku Director of Technology Cooperation Rural Development- Rural Development Administration, Shon Hyuk-Joon selaku Deputy Director, International Exchange Division Korea-Rural Community Corporation, Choi Sun-Guk selaku Councilor South Jeolla Province Assemble, Park Chang-Soo selaku Chairman Assemble of Makpo City, Lee Seong-Ho dan Young Byeong Jong selaku Manager of Job Youth Policy Division Employment Creation of Makpo City, Lee Sang Myeong selaku Manager-Job Youth Policy Division Employment of Yeongnam, Kim Jong-Hak selaku Chairman of Cham Bada Cooperative, Kim Sang-min selaku Chairman of Democratie Party, Ham Young Soo selaku Presiden Plan 23 Cooperative dan Yoyok Pitoyo selaku Ketua Umum KOPITU.
Dalam Webinar tersebut, Pemerintah dan Perusahaan di Korea Selatan mengakui bahwa Korea Selatan sangat membutuhkan tenaga kerja asing demi mendukung kegiatan perekonomian di sana. Dari sisi Pertanian, Korea Selatan sangat membutuhkan impor porang. Hal ini dinilai sebagai peluang kerjasama sebagai bentuk upaya menggenjot perekonomian Indonesia.
“Respon para peserta dan interaksi antar pembicara sangat baik, semua pihak saling berdiskusi sesuai dengan target yang kita berusaha capai. Korea sangat membutuhkan dukungan tenaga kerja asing dan support impor produk pertanian, sedangkan Indonesia membutuhkan solusi untuk masalah pengangguran serta pemasaran hasil bumi. Sayangnya, COVID19 saat ini masih membatasi” tutur Yoyok Pitoyo yang berperan sebagai Moderator dalam Webinar tersebut.
Yoyok Pitoyo menilai bahwa langkah konkrit perlu dilakukan sebagai tindak lanjut atas pembahasan yang telah dilakukan. “Setidaknya perlu Memorandum of Understanding yang diikuti dengan Technical Meeting sehingga dapat disusun suatu skema Perjanjian Kerja Sama” tambahnya. “Kami harap tentunya akan ada dukungan lebih jauh dari pemerintah pusat”, pungkas Yoyok Pitoyo.
