Anggota KOPITU terdiri dari pengusaha di beberapa level yaitu Ultra Mikro, Mikro, Kecil dan Menengah.
Untuk menciptakan konsep dan ekosistem bisnis yang reliable, dependable, profitable dan continuable, KOPITU menggandeng berbagai mitra dan kerjasama lintas sektoral, dimulai dari Usaha Makanan & Minuman, Pertanian , Peternakan , Industri Manufaktur , Perikanan , Pendidikan, Ketenaga Kerjaan Baik Dalam Maupun Luar Negeri, Alat- alat kesehatan, Pengolahan Sampah , Retail, Pertambangan, Pariwisata, Perhotelan, Infrastruktur, Transportrasi, Teknologi dan lain sebagainya. Beberapa kemitraan yang telah kami jalin diantaranya adalah dengan :
- Offtaker Produk Pertanian dan UMKM di Luar Negeri maupun Dalam Negeri
- Jaringan Perhotelan Accor Group
- Platform Ralali dan PT. Mitra Enabler Indonesia
- Jaringan Enabler di Seluruh Indonesia
- Jaringan Perbankan
- Jaringan Media dan Pers
- Kementrian Pertanian Republik Indonesia
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- Kementrian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
- Kementrian Koperasi & Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia
- Kementrian Komunikasi & Informatika Republik Indonesia
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
- Kementrian Agama Republik Indonesia Republik Indonesia
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Kamar Dagang Indonesia
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Dan berbagai instansi pemerintahan lain dan badan usaha baik milik negara maupun perorangan baik di pusat maupun di daerah