Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Dinilai Diskriminasi Pelaku UKM

688 Views

Efek dari Pandemi COVID-19 dialami merata oleh berbagai pihak. Kondisi perekonomian di berbagai wilayah lumpuh, sehingga berdampak terhadap pelaku ekonomi baik pada skala Makro hingga Mikro. Untuk mencegah dampak yang lebih jauh, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) dalam berbagai jenis kepada warga yang terkena dampak pandemi CoronaVirus. Umumnya, bantuan sosial ini diberikan dalam bentuk barang konsumsi harian (sembako) yang ditujukan kepada warga kurang mampu, demi menunjang kemampuan bertahan warga kurang mampu dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Berdasarkan penuturan Yoyok Pitoyo selaku Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU), penyaluran bantuan sosial ini dinilai dapat diimplementasikan dengan metode yang lebih baik. Yoyok Pitoyo menuturkan bahwa pemerintah sebetulnya dapat menggabungkan implementasi penyaluran bansos dengan target paralel yaitu pelaku UKM dan warga kurang mampu.

“Bukan rahasia umum lagi bahwa banyak sekali UKM yang terdampak pandemi saat ini. Selain akses modal, UKM juga memiliki kesulitan karena daya beli masyarakat sekarang sangat menurun. Sedangkan pemerintah dengan pelaksanaan bantuan sosial semacam ini seolah-olah kurang menguntungkan bagi pelaku UKM, karena bahan pokok yang diberikan merupakan produk dari perusahaan-perusahaan besar. Otomatis merekalah yang memperoleh keuntungan”, ucap Yoyok Pitoyo.

Menurut Yoyok Pitoyo, pemerintah dapat melibatkan UKM dalam pengadaan dan penyaluran bantuan sosial ini. Jika dilihat kondisi saat ini, pemerintah mengadakan bantuan sosial hanya melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Artinya, justru perusahaan besar yang memperoleh keuntungan. Padahal di sisi lain, UKM memliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pemerintah pada skala yang luas dalam sisi pengadaan barang. Dengan cara demikian, secara tidak langsung pemerintah telah membantu usaha pelaku UKM dengan menggunakan produk-produk UKM sebagai bantuan sosial yang diberikan kepada warga kurang mampu.

“Jangkauan UKM juga kan sebetulnya sangat luas dan bisa penetrasi hingga ke pelosok, sehingga pengadaan dan penyaluran bantuan justru pada dasarnya akan lebih mudah. Belum lagi UKM saat ini juga sangat memerlukan perhatian dari pemerintah. Saya harap pemerintah dapat segera menyadari celah ini. Dengan adanya sistem seperti tadi, bayangkan saja berapa banyak UKM yang dapat terbantu. Dan sekalipun tidak bisa dengan cara demikian, saya rasa akan lebih baik disalurkan dalam bentuk tunai agar tidak menimbulkan ketimpangan nantinya”, pungkas Yoyok Pitoyo.

No comments

Open chat
butuh bantuan?
Ada yang bisa KOPITU Bantu?
tanyakan keluhan anda