Penyaluran Seret, Jadi Alasan KUR Tanpa Jaminan Diusulkan Pemerintah

82 Views

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut adanya perlambatan dalam penyaluran kredit secara keseluruhan, termasuk di antaranya kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Dalam hal ini, realisasinya masih jauh dari target.
“Jadi realisasi KUR per 30 Agustus 2023 sekitar Rp 149,9 triliun, dari target kita sekitar Rp 460 triliun,” katanya, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI dan Menteri BKPM, di Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Teten mengatakan, realisasi KUR masih sulit dilakukan, meski sudah ada regulasi kredit tanpa agunan sampai Rp 100 juta. Pihaknya juga sudah melakukan kajian terkait dengan hal ini, di mana telah ada sebanyak 145 negara yang sudah menerapkan credit scoring untuk dapat memperoleh pembiayaan.

“Jadi tidak lagi menggunakan kolateral. UMKM rata-rata nggak punya aset, jadi kalau dimintakan aset untuk kolateral pasti memang nggak bisa,” jelasnya.

Teten mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan agar penyaluran KUR tak perlu lagi menggunakan kolateral atau jaminan, melainkan cukup menggunakan credit scoring. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda Rapat HIPMI beberapa waktu lalu.

“Sesuai arahan presiden di agenda HIPMI, bahwa harus terus diupayakan bagaimana penerapan KUR tidak lagi pakai kolateral berupa aset, tetapi berupa kredit score, dan menurut saya ini jadi lebih aman untuk bank,” ujarnya.

“Karena kalau nilai aset itu gampang dimanipulasi. Tapi kalau kredit scoring hampir sulit, karena ini kan data transaksi berupa buyer, supplier, pihak pajak, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi bagi pembiayaan di sektor UMKM, mengingat masalah utama yang kerap dialami pengusaha-pengusaha ini ialah akses pembiayaan. Langkah ini penting untuk mendorong UMKM bisa naik kelas, hingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

“Karena UMKM masalah utamanya adalah akses pembiayaan. Sementara kita tadi ditantang bagaimana melahirkan lapangan kerja yang berkualitas. Bagaimana mereka bisa naik kelas kalau mereka nggak bisa mengambil pembiayaan terutama untuk modal investasi,” kata Teten.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar KUR bisa dilakukan tanpa agunan alias jaminan. Hal ini disampaikannya dalam rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVII beberapa waktu lalu.

“Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan,” kata Jokowi, Kamis (31/8/2023).

Jokowi menilai sudah seharusnya diterapkan sistem credit scoring untuk penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Pasalnya 145 negara telah menggunakan sistem tersebut.

“Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring, mestinya seperti itu, karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem credit scoring, melihat skornya, melihat karakternya baik nggak, beri Rp 500 juta, beri Rp 300 juta, beri Rp 100 juta, mestinya seperti itu,” tuturnya.

Dengan semua KUR tanpa agunan, diyakini akan memberikan peluang kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan khususnya bagi yang baru memulai.

“Karena pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki collateral, belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring, itu akan lebih memudahkan dan ini akan terus saya dorong,” ucapnya.

TAGAR: #SuksesExpor #UMKM #umkmkopitu #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #yoyokpitoyo #KOPITU #G20 #Viral

Facebook : https://www.facebook.com/kopitupusat

Grup Facebook : https://www.facebook.com/groups/656213288473045/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

Tik-Tok : https://www.tiktok.com/@kopitujaya2022

Sumber berita : https://finance.detik.com/

No comments

Open chat
butuh bantuan?
Ada yang bisa KOPITU Bantu?
tanyakan keluhan anda