Pandemi Covid-19 memang berdampak sangat signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Tidak sedikit perekonomian negara-negara di belahan dunia yang goyah bahkan terpuruk usai di hantam badai pandemi Covid-19, namun tidak dengan Indonesia! loh kok bisa?
Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) adalah jawaban masih kokohnya perekonomian negara kita meski sempat goyang di masa pandemi Covid-19.
Dalam catatan sejarah negeri ini, Koperasi dan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan, terbukti senantiasa menjadi pondasi kebangkitan dan kekuatan perekonomian negara.
Masih ingat krisis moneter (Krismon) 1998 dimana pertumbuhan ekonomi kita minus 13 persen? Hanya koperasi serta UMKM yang mampu bertahan, tetap eksis dan konsisten menopang terpuruknya perekonomian negara kala itu, perlahan-lahan bangkit, maju dan keluar dari Krismon 98.
Ironisnya, di saat ekonomi kita jatuh, perusahaan-perusahaan bangkrut, bank nasional maupun swasta tutup atau terpaksa merger agar bertahan, segelintir pecundang bangsa yang tak lain swasta-swasta besar atau konglomerat, memilih kabur membawa uangnya keluar dari Indonesia, bukannya ikut berjuang bersama segenap bangsa dan negara di masa-masa krisis multidimensi saat itu.
Di masa pandemi Covid-19 yang situasi-kondisinya mirip-mirip Krismon 98, koperasi dan UMKM kembali menjadi pahlawan penyelamat perekonomian negara.
Meski jumlahnya semakin berkurang, keberadaan koperasi masih mampu menggairahkan ekonomi nasional, karena koperasi dapat menjangkau 64 juta pelaku UMKM yang tersebar di pelosok negeri ini.
Sementara UMKM yang tetap hidup berkat sokongan koperasi, menjalankan perannya sebagai penggerak pemulihan ekonomi nasional, dimana UMKM berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen atau senilai dengan Rp 8,573,89 triliun dan mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Tidak dapat dipungkiri, peran koperasi sangat sentral dan signifikan dalam membantu pelaku UMKM melalui program bantuan atau kredit untuk permodalan mereka.
Namun sayang, seiring pesatnya perkembangan zaman, semakin mutakhirnya teknologi serta informasi dalam era digitalisasi saat ini, denyut nadi kehidupan koperasi justru kian melemah, pergerakannya lambat bahkan terkesan stagnan, sangat kontras dengan gegap gempitanya detak jantung lembaga keuangan non-bank lainnya seperti financial technology (fintech) peer to peer lending alis pinjaman online (pinjol), yang seolah berlari secepat kilat di era society 5.0.
Belum pernah terdengar gagasan besar, langkah inovatif atau inovasi luar biasa dari instrumen negara yang mengurusi bidang koperasi, untuk menyelamatkan soko guru ekonomi Indonesia yang mulai ditinggalkan masyarakat setelah beralih pada fintech peer to peer lending alis pinjaman online (pinjol), yang inovasinya selalu sustainable.
Kementerian Koperasi dan UMKM seyogianya segera berbenah diri, membangkitkan kembali serta meng-up grade koperasi agar sejalan dengan perkembangan zaman khususnya era digitalisasi, sehingga dapat bersaing lalu menyaingi pinjol dan menarik kembali minat masyarakat untuk menggunakan jasa soko guru ekonomi kerakyatan ini.
Koperasi harus bangkit, berinovasi dan bertransformasi menuju koperasi digital yang sepatutnya diinisiasi penyelenggara negara dalam hal ini wajib dimotori oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.
Ingat, dalam era digitaliasi, sektor keuangan seperti penyelenggara fintech peer to peer lending alias pinjol dapat berkembang pesat di Tanah Air karena berjuta inovasi dan kreasi yang mereka ciptakan, menjadi magnet utama bagi masyarakat.
Namun perlu dicatat, perjalanan transformasi koperasi ‘jadoel’ menuju koperasi digital terkini dan kekinian harus benar-benar di awasi serta wajib memenuhi regulasi, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Jangan sampai kebablasan apalagi berani menabrak aturan seperti platform fintech peer to peer lending alias pinjol ilegal, yang saat ini menjadi masalah utama keselamatan masyarakat dan menjadi perhatian penuh pemerintah.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘gundah’ dengan semakin maraknya pinjaman online (pinjol), yang keberadaan dan perkembangannya bukan membantu malah menjadi masalah baru bagi masyarakat.
Tidak sedikit masyarakat termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang hidup dan kehidupannya semakin tertekan, setelah terjerat pinjol.
“Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan yang terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online dan ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” cetus Jokowi saat membuka acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Kepresidenan (11/10).
Gundahnya Bapak Presiden Jokowi wajar dan beralasan mengingat pemerintah telah jor-joran menggelontorkan bantuan melalui program berbasis kerakyatan bagi masyarakat, bukan hanya di masa pandemi Covid-19 namun sejak beliau terpilih sebagai pemimpin bangsa ini.
Pinjol ilegal sebenarnya tidak akan booming apalagi menjadi masalah bagi masyarakat bawah dan pelaku UMKM, apabila koperasi yang sarat dengan nilai-nila perjuangan, kejujuran, budaya gotong royong, dibangkitkan dengan semangat perubahan penuh agar bertransformasi menjadi e-koperasi atau koperasi digital yang selaras dengan kemajuan zaman.
Bukan retorika, apalagi sekedar kata-kata yang dapat mengubah dan mengembalikan maruah koperasi.
Butuh pemikiran yang cerdas, gagasan inovatif, langkah tegas, keyakinan dan tekad yang bulat serta keteguhan luar biasa dari Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk mengubah bukan hanya wajah namun segenap jiwa dan raga koperasi, agar kembali ke khitohnya sebagai soko guru ekonomi bangsa Indonesia.
Pejabat negara atau instrumen pemerintah yang mengurusi Koperasi dan UMKM, seyogianya meniru dan mengikuti langkah presiden yang sering kali turun langsung ke lapangan saat mengetahui akar permasalahan, untuk mendapatkan solusi yang tepat, cermat, cepat, efektif, efisien dan terukur dalam menangani persoalan tersebut.
Langkah ini sepatutnya segera dilakukan, agar koperasi kembali menjadi soko guru perekonomian bangsa, penyokong ekonomi masyarakat khususnya UMKM, agar mampu menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia, sesuai harapan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan tentunya keinginan kita segenap bangsa dan rakyat Indonesia.
Sungguh benar gagasan besar Ibu Negara, memang sudah waktunya UMKM bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan meningkatkan kapasitas UMKM, menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti digitalisasi, bisnis coaching, kemampuan membangun relasi bisnis, dan showcasing produk-produk UMKM.
Pemikiran cerdas Ibu Iriana Joko Widodo ini seyogianya menjadi suplemen bagi pelaku UMKM diseluruh penjuru tanah air untuk senantiasa teguh, berdoa, bekerja dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh, karena UMKM memang ditakdirkan sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia mengingat hanya UMKM dan sahabatnya yang tak lain koperasi, selalu berdiri di depan, menopang ekonomi negara ini sejak zaman dulu hingga masa kini, khususnya di saat situasi dan kondisi sulit atau tidak menentu seperti pandemi Covid-19.
Gagasan besar dan pemikiran cerdas Ibu Negara Iriana Joko Widodo ini sejalan dengan program kemajuan UMKM yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu selain getol memberikan bantuan, UMKM juga diarahkan masuk dalam sistem digital pada 2023 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Sebagai wujud nyata dukungan terhadap pemerintah sekaligus mengakselerasi keinginan Ibu Negara, Saya membuat program bantuan produktif (BanPro) ‘jemput bola’ gratis jasa dan biaya pengurusan legalitas bagi 1000 UMKM dimana legalitas sangat diperlukan agar terdaftar dalam sistem digital BBI.
Tidak semua pelaku UMKM melek teknologi di era digital mengingat sejak BanPro dibuka, baru seratusan pelaku UMKM yang masuk dengan alasan gaptek sehingga kami telah merubah polanya jadi jemput bola.
Insya Allah, program BanPro yang saya gagas dan akan diikuti oleh pelaku UMKM mapan dan memiliki rasa solidaritas serta empati untuk membatu saudara kita, pelaku UMKM dalam hal melegalkan usahanya agar seluruh UMKM tanah air terdaftar dalam sistem digital 2023 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang di inisiasi oleh Presiden Joko Widodo.
Satu lagi, jika berbicara isu mengangkat ekonomi kemasyarakatan atau ekonomi kerakyatan, menurut saya seyogianya harus mengedepankan leveraging dari social capital, kenapa?
Jawabannya, sejauh ini kan conversion dari social capital menjadi aset capital selama ini tergeneralisasi berupa kelompok-kelompok massa terutama orang-orang miskin yang tergeneralisasi melalui UMKM.
Tidak dapat dinafikan jika kelompok ini lebih banyak dikapitalisasi baik oleh pemangku kepentingan dan kebijakan politik serta orang-orang yang membuat kebijakan hanya sebagai objek di dalam kapitalisasi itu sendiri itu.
Jika memang kita harus membangun untuk memiliki sistem yang tepat, kuat, cermat, cepat, efisien, terstruktur dan sustainable guna mengakselerasi produktifitas peningkatan dan conversion dari objek menjadi subjek agar value dari orang-orang miskin yang notabene sebagian besar pelaku UMKM.
Leveraging dari social capital ini seharusnya dimiliki oleh organisasi organisasi massa yang berbasis fundamental massa seperti seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang keduanya ini memiliki jamiah yang pasti dan ter-organisir dengan baik.
Pemerintah khususnya Presiden Jokowi tentunya telah mengetahui hal ini, terlebih lagi kemarin Beliau mengangkat jajaran Dewan Pengarah Badan Riset dan Teknologi Nasional (BRIN) dimana Ibu Megawati Soekarnoputri didaulat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.