ketua umkm – Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu

admin January 12, 2021

UPDATE KOPITU – Industri Sawit Hadapi Tantangan Hulu-Hilir

komite-umkm.org – Selama 2020, meski perekonomian nasional terhantam pandemi COVID-19, namun industri sawit nasional mampu bertahan dan menahan laju perlambatan ekonomi. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan, salah satu faktor penting ketahanan pertumbuhan sektor sawit selama pandemi adalah program penggunaan energi terbarukan melalui mandatori biodiesel berbasis sawit.

Setelah sukses menjalankan program mandatori biodiesel 20 persen sejak 2016 sampai 2019, pemerintah melanjutkan dengan program mandatori B30 sejak Januari 2020. Mandatori ini menambah daya serap minyak sawit di pasar dalam negeri sekaligus mendorong stabilitas harga minyak sawit.

Selama pandemi, kegiatan di perkebunan kelapa sawit tetap beroperasi normal sehingga sekitar 16 juta petani dan tenaga kerja di sektor sawit masih memiliki sumber pendapatan di tengah kelesuan ekonomi sepanjang tahun ini. “Kondisi itu tentunya memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia untuk memulihkan perekonomian, menutup defisit neraca perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Eddy, di Jakarta, Kamis (17/12).

Eddy menjelaskan pada 2021 mendatang industri sawit dihadapkan pada berbagai tantangan, baik di sektor hulu maupun hilir, yang tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi BPDPKS dan pemangku kepentingan industri sawit. “Pada program mandatori biodiesel, pada 2021, faktor pergerakan harga minyak dunia memberikan tantangan tersendiri bagi kebutuhan dana insentif biodiesel.”

Sedangkan di sektor hulu pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2021 menghadapi tantangan seperti validitas data lahan dan profil pekebun swadaya, status lahan, kelembagaan petani, akses terhadap dukungan finansial/perbankan, dan kesiapan kelembagaan petani dalam pemenuhan persyaratan PSR. “Hal-hal tersebut menjadi fokus penyempurnaan kebijakan di tahun 2021,” tegas Eddy.

Dalam melaksanakan program di sektor hulu dan hilir tersebut, BPDPKS tidak mengutamakan satu sektor di atas sektor lain. Justru keduanya diintegrasikan karena bersifat komplementer atau saling melengkapi, bukan merupakan kompetisi. Pada akhirnya dukungan program sektor hulu dan hilir oleh BPDPKS dan pemerintah merupakan prioritas bersama, tidak ada satu program yang lebih penting dari program lainnya. Integrasi pelaksanaan semua program di BPDPKS sangat penting untuk didorong dan koordinasi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat krusial dan penting untuk terus didorong.

“BPDPKS berkomitmen untuk tetap menjalankan seluruh program penguatan industri sawit,” tandas Eddy. Menurutnya, keberlanjutan sawit nasional perlu didukung program PSR yang terintegrasi dengan riset berkualitas, pengembangan SDM yang kompeten, pengadaan sarana dan prasarana serta penyerapan pasokan CPO yang sesuai melalui penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati dan hilirisasi sawit serta promosi dan advokasi terarah untuk diseminasi dan melawan kampanye hitam sawit.

“Dalam menjalankan fungsinya BPDPKS memiliki tiga fokus utama rencana strategis dalam upaya mendorong kinerja industri sawit Indonesia, yaitu: perbaikan kesejahteraan petani, stabilisasi harga CPO, dan penguatan industri hilir,” tutur Eddy.

Sumber Refrensi : https://republika.co.id/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #sawit #kelapa sawit

Follow Sosial Media

Facebook :
(20+) Kopitu Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu | Facebook

admin December 19, 2020

UPDATE KOPITU – Kabar gembira !!! Jokowi Gratiskan Vaksin Covid untuk Seluruh Rakyat Indonesia

komite-umkm.org – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan pers via Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (16/12/2020).
“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin Covid-19 ke masyarakat gratis,” ujarnya.

Jokowi pun memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet dan pemerintah daerah memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

sumber Refrensi : https://www.cnbcindonesia.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #jokowi #vaksin gratis #vksin covid-19 #covid-19

Follow Sosial Media

admin December 16, 2020

UPDATE KOPITU – Kredit Seret, Sri Mulyani Wanti-wanti Ekonomi Makin Loyo

komite-umkm.org – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belakangan ini laju kredit perbankan semakin lesu nyaris menyentuh level 0%. Artinya, makin sedikit orang yang mengajukan kredit atau ngutang sepanjang masa tersebut.

“Selain mereka harus melakukan tadi PSAK 71, mereka lihat risiko kredit memang melonjak tinggi sekali. Maka credit growth menurun, credit growth sekarang ini hampir di level 0% atau bahkan negatif. Growth kredit yang sangat lemah tidak akan mungkin mendorong ekonomi kita dan ekonomi tidak mungkin hanya didorong dengan APBN sendiri,” terangnya dalam acara Business, Finance & Accounting Conference yang digelar IAI, Selasa (8/12/2020).

Dengan tidak adanya pertumbuhan kredit merupakan alarm tanda bahaya. Bila dibiarkan berlarut-larut tanpa kredit dan aktivitas usaha, Sri Mulyani khawatir kondisi dunia usaha bisa pingsan. Ujung-ujungnya, ekonomi pun terdampak negatif.

“Maka situasi sekarang ini kita harus kembali atau berupaya bagaimana sektor-sektor keuangan dan korporasi kembali bisa melakukan bisnisnya. Secara hati-hati, namun harus mulai pulih, karena kalau terlalu lama dia pingsan ekonominya juga pingsan,” ucapnya.

Bagaimanapun caranya, dunia usaha baik korporasi maupun perbankan harus segera siuman. Jika tidak akan menjalar ke ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Artinya, lanjut Sri Mulyani, perbankan harus mulai menyalurkan kredit. Di sisi lain para korporasi juga harus mulai berani mengambil kredit. “Nah kalau yang satu nggak berani mengambil kredit, yang satunya tidak berani memberi kredit maka ekonominya akan pingsan,” tuturnya.

Hal itu lah yang mendasari pemerintah bersama dengan OJK untuk memberikan relaksasi kredit. Pelaku usaha termasuk UMKM bisa tidak membayar utang pokoknya selama 6 bulan atau 9 bulan.

“Untuk usaha kecil bahkan bunganya dibayar disubsidi oleh pemerintah. Sehingga mereka tidak mengalami tekanan dari sisi pembayaran kreditnya. Untuk usaha kecil pun kita memberikan yang disebut jaminan pinjaman modal kerja,” terangnya.

Di sisi perbankan, pemerintah juga terlindungi dengan jaminan pinjaman modal kerja itu. Sebab jika rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) naik tidak mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

“Kami menyadari bahwa kebijakan ini adalah kebijakan extra ordinary. Selalu ada dilema antara memberikan jaminan perlindungan versus terjadinya moral hazard. Ini adalah sesuatu yang harus dikalkulasi risikonya antara kebutuhan untuk memulihkan ekonomi, namun di sisi lain kita tetap hati-hati kemungkinan terjadinya tadi kejahatan atau moral hazard,” tutupnya.

Sumber Refrensi : https://finance.detik.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #umkm #UKM #sri mulyani #ekonomi loyo

Follow Sosial Media

admin December 13, 2020

UPDATE KOPITU – Sudah Ada Kredit Anti-Rentenir, Lintah Darat Bakal Kocar-Kacir

komite-umkm.org – JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah meluncurkan Generic Model Skema Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang menyediakan kredit atau pembiayaan dengan proses yang lebih cepat, mudah, dan berbiaya rendah.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, sampai saat ini sudah ada sekitar 20 TPAKD yang menerapkan dan melaksanakan kredit melawan rentenir. ( Baca juga:RI Berpeluang Jadi Pemain Utama Perbankan Syariah di Tingkat Dunia )

“Dan ini sangat efektif karena dari Juni sampai Oktober 2020 sudah ada 20 TPAKD dan sudah bisa membiayai sekitar 48 ribu debitur. Adapun kredit yang disalurkan lebih dari Rp589 miliar,” kata Tirta saat Rakornas TPAKD secara virtual di Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Menurut dia, penerapan generic model ini sangat efektif sebab dengan program ini selain prosesnya cepat, namun juga biaya rendah. Di luar itu, pembentukan lembaga ini juga sangat kreatif dengan pemberian nama-nama yang khas.

“Ada beberapa TPAKD di daerah membuat nama-nama khas daerahnya masing-masing seperti di NTT namanya Kredit Merdeka, Mawar Mas, dan lain lain. Jadi masing-masing TPAKD punya nama dan bawa unsur lokalitas,” beber dia.

Di sisi lain, dalam rangka mendukung pencapaian target inklusi keuangan Indonesia, OJK juga telah menginisiasi program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB). Tirta mengatakan, hingga saat ini sudah ada lebih dari 36 juta tabungan simpel.

“Kita juga memanfaatkan agen-agen laku pandai yang ada di daerah, rekening Simpel saat ini sudah ada lebih dari 36 juta. Ini dari tiap peserta ikut mendorong. Tentu saja ada peran dari TPAKD, jadi memang untuk simpel kita ciptakan sebuah peran basic saving acount,” ucap dia.

Dengan demikian, TPAKD ini tujuannya untuk mempercepat akses keuangan di daerah sehingga bisa mendukung ekonomi regional atau di daerah-daerah tersebut. Sehingga nanti dapat mendukung ekonomi nasional serta bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat.

Sumber Refrensi : https://ekbis.sindonews.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #OJK #pembiayaan #rentenir #ekonomi daerah

Follow Sosial Media

admin December 11, 2020

UPDATE KOPITU – Cegah Koperasi Tawarkan Investasi Bodong, Menteri Teten Rilis Permenkop Nomor 9/2020

komite-umkm.org – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memperketat pengawasan koperasi melalui Permenkop nomor 9 tahun 2020. Aturan ini mencegah terjadinya penyimpangan investasi bodong atau usaha ilegal dilingkungan koperasi dan UMKM.

Dirinya tidak menampik adanya koperasi yang bermasalah di Indonesia. Bahkan, dirinya menganggap hal itu sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki.

“Karenanya, kita sedang melakukan reformasi pengawasan koperasi dengan diterbitkannya Permenkop Nomor 9 Tahun 2020, yang sudah ditetapkan pada 14 Oktober 2020 lalu,” ungkap Teten, di Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Kendati begitu, ia meminta masyarakat luas agar bersikap adil. Pasalnya, terkait penyimpangan dan praktek usaha ilegal/investasi bodong, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tiga tahun teralhir (2017-2020) telah terjadi praktek investasi bodong/ilegal sebanyak 1200 lebih perusahaan non koperasi.

“Sementara dalam catatan OJK selama lima tahun dari 2015 hingga 2020 ada delapan koperasi yang masuk praktek investasi bodong,” katanya.

Pertanyaannya, mengapa yang diangkat dan terus dipermasalahkan adalah koperasi? Sebaliknya, yang bukan koperasi tidak banyak dipersoalkan. “Saya kira ini tidak adil,” tegas Teten.

Lebih jauh lagi, Teten pun menjabarkan garis besar perubahan sistem pengawasan yang tertuang dalam aturan baru tersebut. Dimana Permenkop ini memastikan empat hal.

Pertama, implementasi tujuh prinsip koperasi. Kedua, kepatuhan koperasi kepada peraturan (compliance based). Ketiga, kehati-hatian penyelenggaraan keuangan termasuk AML/CFT (prudention & risk based).

Keempat, pengelompokkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam empat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK). “Kalau di perbankan dikenal dengan istilah Bank dalam kelompok Buku 1, 2, 3 dan 4,” kata Teten.

Hal ini karena jumlah koperasi banyak dan tersebar, maka bobot pengawasan juga dibagi menjadi empat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) atas dasar aset, modal dan jumlah anggota. Pengawasan untuk klasifikasi 3 dan 4 lebih ketat dari pada yang klasifikasi 1 dan 2.

Pengawasan pada klasifikasi 1 dan 2 lebih ditekankan pada pembinaan tatakelola/manajemen, sedangkan pada klasifikasi 3 dan 4 pengawasan dilakukan berbasis resiko.

Di samping itu, bagi koperasi klasifikasi 3 dan 4, Pengurus dan Pengawas sebelum dipilih dalam Rapat Anggota harus melalui proses uji kelayakan dan kompetensi (fit and propper recomendation).

Karena struktur pengawas koperasi berbeda dari model OJK dan BI yang berdasarkan komando terpusat, maka pengawasan koperasi akan dilakukan dengan melibatkan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) yang didasarkan pada uji kompetensi secara berkala.

“Sehingga, diharapkan bisa terwujud sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi terhadap koperasi skala nasional, koperasi skala propinsi, dan koperasi skala kabupaten/kota,” paparnya.

Untuk itu, dalam Permenkop 9/2020 juga ditegaskan perlunya kerjasama dengan otoritas pengawas yang lain, yaitu, bekerjasama dengan BI apabila Koperasi menyelenggarakanPayment Point Online Bank (PPOB).

Lalu, bekerjasama dengan OJK untuk pengawasan koperasi yg berada dalam konglomerasi keuangan. Tak ketinggalan, bekerjasama dengan PPATK untuk memastikan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) secara efektif di koperasi.

“Ke depan, hemat saya, Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan prasyarat dlm proses assessment pembiayaan LPDB KUMKM,” jelasnya.

Di samping itu, Teten menekankan bahwa pihaknya akan bangun JFPK memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas mereka.

“Tentu bukan pekerjaan mudah, tapi kami yakin dengan diberlakukannya PermenkopUKM No. 9 Tahun 2020, pengawasan koperasi akan menjadi lebih efektif dalam rangka mewujudkan koperasi yang sehat dan mandiri,” pungkasnya.

sumber Refrensi : https://www.liputan6.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #koperasi #kemenkop #teten masduki #investasi bodong #OJK #koperasi ilegal #usaha ilegal

Follow Sosial Media

admin December 10, 2020

UPDATE KOPITU – Pelaku Usaha Diminta Tetap Bertahan di Tengah Pandemi meski Untung Kecil

komite-umkm.org – Pandemi Covid-19 masih berlanjut. Tanda-tanda berakhirnya penyebaran virus corona pun masih belum terlihat meski vaksin virus ini telah ditemukan di beberapa negara.

Sektor perekonomian telah terpuruk sejak lama. Meski di tengah berbagai ketidakpastian dunia usaha sudah kembali bergerak. Tidak sedikit muncul bisnis baru mencoba peruntungan di masa serba sulit.

Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho menyarankan para pengusaha baru ini agar tetap gigih dalam menjalankan usaha. Meskipun keuntungan yang didapat dari bisnis yang dijalankan masih sedikit.

“Kalau memang dirasa bisnisnya sudah ada hasil tapi labanya kecil itu ditelateni dulu saha daripada harus mengganti usaha lagi yang untungnya lebih besar,” kata Andy kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Alih-alih mencari keuntungan yang lebih besar dengan mengganti usaha lain, Andy mengatakan sebaiknya tetap mempertahankan yang ada. Sebab bisnis yang baru tidak lantas bisa langsung menjadi besar. Lain cerita bila bisnis yang dijalani tidak mendatangkan untung atau malah terus merugi.

“Namanya usaha kan tidak langsung jadi besar, kecuali bisnisnya sudah tidak jalan,” kata dia.

Andy mengatakan ketekunan dalam menjalani bisnis akan berbuah manis di kemudian hari. Ketekunan yang dijalani sekarang bisa melatih pelaku usaha agar tetap konsisten dengan bisnis yang ditekuni.

“Paling tidak ketika konsisten ini akan dinilai orang lain. Minimal ini bisa jadi branding produk yang dijalankan,” kata Andy.

Meski begitu, pemilihan bisnis yang dijalankan juga harus menyesuaikan dengan kondisi pasar. Di masa pandemi seperti sekarang ini beberapa produk makanan, minuman dan sanitasi menjadi yang paling dicari.

Produk barang-barang tersebut bahkan tumbuh dan memiliki perputaran ekonomi yang baik. Beberapa industri besar juga mulai beralih untuk mengeluarkan produk yang banyak dicari tersebut demi memanfaatkan peluang yang ada.

“Jadi harus tepat juga dalam pemilihan bisnis yang digeluti. Cari produk yang memang permintaanya lagi tinggi,” kata dia mengakhiri.

umber Refrensi : https://www.liputan6.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #covid-19

Follow Sosial Media

admin December 10, 2020

UPDATE KOPITU – Vaksin COVID-19 Tak Gratis untuk Semua, Per Orang Siapkan Rp 400 Ribu

komite-umkm.org – Indonesia telah mendapat sekitar 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech. Saat ini sedang dilakukan pengujian dan pengumpulan data sebelum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat. Untuk mendapat EUA, vaksin COVID-19 harus terbukti minimal memiliki efikasi 50 persen. Dalam kondisi normal biasanya vaksin harus memenuhi efikasi 70 persen.

Head of Corporate Communication Bio Farma Iwan Setiawan mengatakan untuk segi efikasi vaksin COVID-19 Sinovac yakni sekitar 97 persen, hasil sementara dari uji klinis fase 3 yang dilakukan oleh FK Unpad, Bandung.

“Dari sisi efikasinya, seperti yang disampaikan oleh tim uji klinis, sebenarnya kemarin dalam waktu sebulan, laporan sementara itu sudah kita dapatkan bahkan dari tim uji klinis itu bisa sampai 97 persen,” katanya dalam konferensi pers Bio Farma, Selasa (8/12/2020).

“Sementara, karena Januari ini kita baru akan kelar semuanya. Itu bisa kita menyampaikan 97 persen, tapi ini belum dokumen final,” tambahnya.

Iwan menambahkan hasil uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung diperkirakan akan keluar sekitar minggu pertama Januari. Setelah itu akan dilakukan review oleh BPOM sebelum diberikan izin penggunaan darurat.

“Kalau EUA Januari, berarti Februari sudah dilakukan (vaksinasi),” sebutnya.

Seperti yang diketahui, ada dua skema pemberian vaksin COVID-19 ke masyarakat yakni melalui program pemerintah dan mandiri. Untuk program mandiri, harga vaksin per dosis diperkirakan sekitar Rp 200 ribu.

“Untuk harga ini memang kurang lebih Rp 200 ribu per dosis, ini kan diberikan 2 dosis sehingga kurang lebih Rp 400 ribu per orang,” sebutnya

Sumber Refrensi : https://health.detik.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #vaksin covid-19 #bio farma #Rp 400 Ribu

Follow Sosial Media

admin December 8, 2020

UPDATE KOPITU – Pemanfaatan Lahan Usaha Sagu di Indonesia Baru 6 Persen

komite-umkm.org – Pengembangan usaha sagu di Indonesia masih belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya pemanfaatan lahan usaha sagu saat ini.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pertanian, total luas potensi lahan sagu di Indonesia mencapai 5,4 juta hektare. Namun sampai saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan.

“Jadi yang baru dimanfaatkan hanya 6 persen atau sekitar 318 ribu hektare,” tutur Musdhalifah Machmud dalam Webinar Seri 2 Pekan Sagu Nusantara 2020, Senin (7/12/2020).

Padahal, kata Musdhalifah, upaya pengembangan usaha sagu nasional telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Mengingat, sagu menjadi sumber pangan yang tidak bisa dilepaskan dari aspek kehidupan masyarakat di beberapa daerah.

“Maka, pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 lebih berfokus pada aspek sosial dan kebudayaan sekitar. Di mana pengolaan sagu sangat tekait dengan tanah masyarakat adat, sehingga upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan,” paparnya.

Oleh karena itu, dia menyebut, pemerintah saat ini terus melakukan penyesuaian berbagai regulasi terkait usaha Sagu. Tujuannya agar tercipta usaha pengelolaan Sagu yang tidak hanya berdampak baik bagi ekonomi, namun juga turut melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Selain itu, pemerintah menilai penting untuk membantu usaha pengolahan Sagu di berbagai daerah dilakukan oleh UMKM dan rumah tangga. Karena mereka menjadi tumpuan atau sebagian motor penggerak ekonomi daerah. Jadi, hal ini menjadi fokus pemerintah untuk menciptakan pengelolaan usaha Sagu yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat,” tutupnya.

Sumber Refrensi : https://www.liputan6.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #sagu #musdalifah

Follow Sosial Media

admin December 8, 2020

UPDATE KOPITU – Meeting Online tentang Konsolidasi dan Evaluasi Program DPW Sumut & Koperasi

komite-umkm.org – Sabtu, 12 desember 2020 Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU) melaksanakan rapat internal pengurus pusat dan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Utara guna membahas program-program KOPITU baik di pusat maupun daerah, salah satunya adalah Program Menciptakan 10 Ribu Pengusaha Baru di Indonesia. Para pengurus KOPITU optimis bahwa kedepannya program-program KOPITU akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk pelaku UMKM. Optimisme KOPITU untuk keberhasilan program-program kerjanya dikarenakan besarnya dukungan dari para pelaku UMKM dan pemerintah untuk membuat UMKM naik kelas, mandiri dan go ekspor.

DPW KOPITU Sumatera Utara memiliki beberapa program kedepannya, yakni Toko Gerai KOPITU, Pembuatan Pakan Ternak, Penggemukan Domba, Penanaman dan Pengolahan, Perikanan dan Ekowisata, Agrowisata, Pengolahan Sampah, Program Magang ke Luar Negeri, Program Wisata Lokal dan Umroh. Moch. Rachmat Takarina sebagai ketua DPW Sumatera Utara menyebutkan bahwa pengurus KOPITU di Sumatera Utara siap untuk berkontribusi untuk kemajuan UMKM di wilayahnya.

meeting online dengan DPW Sumatra Utara evaluasi dan konsolidasi program

Perlu diketahui bahwa KOPITU adalah organisasi nirlaba yang sama sekali tidak mencari keuntungan dan murni pengabdian untuk para pelaku UMKM. Semua program kerja yang dilaksanakan KOPITU semata-mata ditujukan untuk kemajuan dan kesejahteraan pelaku UMKM.

KOPITU juga merupakan organisasi yang tidak terlibat dengan partai politik manapun. Menurut Yoyok Pitoyo selaku ketua umum KOPITU, pengurus KOPITU yang tergabung dalam partai politik dalam praktiknya tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan pengabdian dengan sepenuh hati. “Siapapun pengurus KOPITU yang tergabung dalam partai politik, maka langsung saya keluarkan dari kepengurusan saat ini juga” tegas Yoyok.

Selain membahas mengenai program kerja dan kepengurusan, pertemuan ini juga membahas kendala apa saja yang dihadapi UMKM saat ini, seperti keterbatasan UMKM untuk mendapatkan Sertifikat Halal, dan Izin Edar dari BPOM, serta banyaknya perusahaan besar yang membuat produk persis seperti produk UMKM.

Ketua umum KOPITU, Yoyok Pitoyo menilai bahwa kedepannya UMKM di Indonesia harus satu suara dan kompak. “Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang membuat produk yang sama persis dengan produk UMKM dengan harga yang jauh lebih murah dikarenakan diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, UMKM di Indonesia harus bersatu dan satu suara dalam strategi perdagangan agar tidak kalah saing dengan produk-produk dari perusahaan besar” jelas Yoyok.

Saat ini ada banyak program pemerintah untuk kemakmuran UMKM. KOPITU sebagai wadah bagi para pelaku UMKM akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada agar para UMKM di bawah naungannya dapat sejahtera dari segi ekonomi dan mandiri serta melakukan ekspor.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #dpw #sumut #sumatra utara #dpw sumut #evaluasi program #kosolidasi program

Follow Sosial Media

admin December 7, 2020