UPDATE KOPITU – Menkop Teten: Koperasi Harus Menarik untuk Generasi Milenial

komite-umkm.org – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan tantangan bagi koperasi adalah bagaimana menjadikan konsep koperasi juga menarik di mata milenial atau generasi muda yang nantinya akan jadi pelaku usaha dan ekonomi masa depan.

Terlebih lagi, koperasi sudah memiliki narasi yang sangat relevan dalam ekonomi kekinian dan masa depan, yaitu, melalui aspek inklusivitas dan juga aspek partisipasi. Hal itu tercantum dalam dalam amanat UU Cipta Kerja, yang menyebutkan kemudahan pendirian koperasi menjadi salah satu hal yang diprioritaskan.

“Saat ini, pendirian Koperasi Primer hanya membutuhkan sembilan orang, sedangkan Koperasi Sekunder cukup tiga Koperasi Primer. Di sisi lain, RAT sekarang dapat dilakukan baik secara daring maupun luring. Poin berikutnya adalah memperkuat dan memperjelas keberadaan Koperasi Syariah,” kata Teten Masduki dalam Webinar Transformasi Koperasi dan UMKM di Era Digital sebagai Kekuatan Ekonomi Rakyat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (14/12/2020).

Kemudahan pendirian ini akan mengakselerasi tumbuhnya jumlah koperasi. Sekaligus menjadi menarik bagi koperasi yang didirikan oleh milenial, khususnya yang memiliki kesamaan hobi atau pun komunitas maupun mereka yang ingin mendirikan perusahaan rintisan/startup.

Sehingga posisi Koperasi Syariah akan sangat dibutuhkan oleh koperasi-koperasi yang berbasis pesantren. Di sisi lain, melalui PermenkopUKM no. 4 tahun 2020, penyaluran dana bergulir oleh LPDB diprioritaskan 100 persen untuk koperasi. Tidak hanya itu, dilakukan penyederhanaan proses dari 12 tahap menjadi hanya 3 tahap.

Sedangkan Permenkop UKM No.9 Tahun 2020 mengawal penuh pengawasan koperasi, khususnya berkenaan aspek akuntabilitas dan compliance/kepatuhan.

“Ini menunjukkan pemerintah berupaya penuh dalam menjadikan koperasi sebagai lokomotif ekonomi rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, Menkop UKM mengungkapkan tahun ini semua menyaksikan terjadinya perubahan tren pasar yang sangat dinamis. Digital economy dan stay-home economy menjadi diksi-diksi yang mulai lekat dengan keseharian kegiatan usaha di masyarakat.

“Atas dasar itu, kami menghadirkan beberapa program yang bertujuan mengkurasi solusi teknologi digital rintisan putra-putri Indonesia yang memang membantu proses bisnis UMKM dan Koperasi,” ujarnya.

Kemudian, program Pahlawan Digital 2020 diikuti 126 pendaftar dari seluruh Indonesia yang mengerucut menjadi 30 inovator digital hingga dipilih 10 inovasi digital terbaik untuk UMKM yang dihadirkan putra-putri terbaik Indonesia.

Di antara beberapa inovasi yang ikut serta dalam Pahlawan Digital tahun ini mensolusikan aspek pencatatan utang-piutang. Ini substansial sekali dan memang relevan dalam keseharian proses bisnis UMKM.

Dengan pembukuan yang lebih baik, UMKM dapat memfokuskan sumber daya dalam upaya memajukan usaha. Ada asisten virtual dalam format chatbot, sehingga bisnis dapat tetap berjalan 24 jam dengan dukungan kecerdasan artifisal.

Hingga upaya mengagregasi proses bisnis dari hulu, seperti konsolidasi pembelian bahan baku, hingga perluasan akses pasar. Ini semua memang solusi yang sesungguhnya dibutuhkan UMKM kita,” tegasnya.

Namun demikian, menurut dia, ranah ekplorasi untuk berinovasi bagi pelaku usaha masih terbuka sangat lebar. Untuk koperasi misalnya, bentuk inovasi digital yang membantu penyelenggaraan usaha koperasi sangat dinantikan baik berkenaan aspek kepatuhan, pembukuan dan pencatatan simpan-pinjam anggota untuk KSP, credit scoring atau bahkan integrator dari fitur dan fungsi tersebut.

“Salah satu hal yang menurut saya patut diangkat adalah 76 persen dari innovator digital ini hadir dari luar Jakarta. Ini menunjukkan seluruh belahan Indonesia generasi milenial kita sebetulnya tidak kehabisan ide-ide cerdas dan konsep-konsep inovasi untuk UMKM yang harus kita dukung dan semangati,” paparnya.

Program berikutnya adalah Gerakan Transformasi Digital Koperasi: IDXCOOP. Gerakan ini berupaya menghadirkan sentuhan teknologi digital karya perusahaan rintisan lokal untuk kegiatan usaha koperasi di seluruh Indonesia. Sehingga, koperasi menjadi semakin relevan dan mengikuti perkembangan zaman.

Platform IDXCOOP dapat diakses di idxcoop.kemenkopukm.go.id yang mana saat ini sudah terdaftar 10 penyedia solusi teknologi digital bagi koperasi serta 400 koperasi yang telah berpartisipasi.

Demikian Menkop UKM mengajak seluruh elemen untuk merancang model bisnis sirkuit ekonomi yang lebih efisien sehingga menghubungkan hulu hilir dan lintas stakeholder untuk berbagai bidang usaha, merumuskan bentuk-bentuk solusi teknologi yang membantu UMKM dan Koperasi.

sumber Refrensi : https://www.liputan6.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #koperasi #kemenkop #teten masduki #milenial

Follow Sosial Media

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Cegah Koperasi Tawarkan Investasi Bodong, Menteri Teten Rilis Permenkop Nomor 9/2020

komite-umkm.org Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memperketat pengawasan koperasi melalui Permenkop nomor 9 tahun 2020. Aturan ini mencegah terjadinya penyimpangan investasi bodong atau usaha ilegal dilingkungan koperasi dan UMKM.

Dirinya tidak menampik adanya koperasi yang bermasalah di Indonesia. Bahkan, dirinya menganggap hal itu sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki.

“Karenanya, kita sedang melakukan reformasi pengawasan koperasi dengan diterbitkannya Permenkop Nomor 9 Tahun 2020, yang sudah ditetapkan pada 14 Oktober 2020 lalu,” ungkap Teten, di Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Kendati begitu, ia meminta masyarakat luas agar bersikap adil. Pasalnya, terkait penyimpangan dan praktek usaha ilegal/investasi bodong, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tiga tahun teralhir (2017-2020) telah terjadi praktek investasi bodong/ilegal sebanyak 1200 lebih perusahaan non koperasi.

“Sementara dalam catatan OJK selama lima tahun dari 2015 hingga 2020 ada delapan koperasi yang masuk praktek investasi bodong,” katanya.

Pertanyaannya, mengapa yang diangkat dan terus dipermasalahkan adalah koperasi? Sebaliknya, yang bukan koperasi tidak banyak dipersoalkan. “Saya kira ini tidak adil,” tegas Teten.

Lebih jauh lagi, Teten pun menjabarkan garis besar perubahan sistem pengawasan yang tertuang dalam aturan baru tersebut. Dimana Permenkop ini memastikan empat hal.

Pertama, implementasi tujuh prinsip koperasi. Kedua, kepatuhan koperasi kepada peraturan (compliance based). Ketiga, kehati-hatian penyelenggaraan keuangan termasuk AML/CFT (prudention & risk based).

Keempat, pengelompokkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam empat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK). “Kalau di perbankan dikenal dengan istilah Bank dalam kelompok Buku 1, 2, 3 dan 4,” kata Teten.

Hal ini karena jumlah koperasi banyak dan tersebar, maka bobot pengawasan juga dibagi menjadi empat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) atas dasar aset, modal dan jumlah anggota. Pengawasan untuk klasifikasi 3 dan 4 lebih ketat dari pada yang klasifikasi 1 dan 2.

Pengawasan pada klasifikasi 1 dan 2 lebih ditekankan pada pembinaan tatakelola/manajemen, sedangkan pada klasifikasi 3 dan 4 pengawasan dilakukan berbasis resiko.

Di samping itu, bagi koperasi klasifikasi 3 dan 4, Pengurus dan Pengawas sebelum dipilih dalam Rapat Anggota harus melalui proses uji kelayakan dan kompetensi (fit and propper recomendation).

Karena struktur pengawas koperasi berbeda dari model OJK dan BI yang berdasarkan komando terpusat, maka pengawasan koperasi akan dilakukan dengan melibatkan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) yang didasarkan pada uji kompetensi secara berkala.

“Sehingga, diharapkan bisa terwujud sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi terhadap koperasi skala nasional, koperasi skala propinsi, dan koperasi skala kabupaten/kota,” paparnya.

Untuk itu, dalam Permenkop 9/2020 juga ditegaskan perlunya kerjasama dengan otoritas pengawas yang lain, yaitu, bekerjasama dengan BI apabila Koperasi menyelenggarakanPayment Point Online Bank (PPOB).

Lalu, bekerjasama dengan OJK untuk pengawasan koperasi yg berada dalam konglomerasi keuangan. Tak ketinggalan, bekerjasama dengan PPATK untuk memastikan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) secara efektif di koperasi.

“Ke depan, hemat saya, Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan prasyarat dlm proses assessment pembiayaan LPDB KUMKM,” jelasnya.

Di samping itu, Teten menekankan bahwa pihaknya akan bangun JFPK memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas mereka.

“Tentu bukan pekerjaan mudah, tapi kami yakin dengan diberlakukannya PermenkopUKM No. 9 Tahun 2020, pengawasan koperasi akan menjadi lebih efektif dalam rangka mewujudkan koperasi yang sehat dan mandiri,” pungkasnya.

sumber Refrensi : https://www.liputan6.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #ukm #koperasi #kemenkop #teten masduki #investasi bodong #OJK #koperasi ilegal #usaha ilegal

Follow Sosial Media

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – BLT UMKM Rp 2,4 Juta Direncanakan Diperpanjang Tahun Depan, Simak Lagi Syarat dan Cara Mendapatkannya

komite-umkm.org – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan ke pelaku UMKM direncanakan diperpanjang hingga tahun depan atau minimal pada kuartal I-2021. Adapun rencana tersebut ingin dilakukan karena melihat jumlah peminatnya yang masih cukup tinggi.

“Kami melihat ada sebanyak 28 juta pelaku UMKM yang mendaftar untuk menerima bantuan ini. Sementara jumlah pelaku UMKM yang ditargetkan untuk menerima bantuan ini hanyalah 12 juta pelaku usaha. Oleh sebab itu, kami akan terus melakukan evaluasi untuk dilanjutkannya program ini hingga tahun depan atau setidaknya hingga kuartal I-2021,” ujar Teten saat diskusi webinar 82 Tahun Sinar Mas, Kamis (12/11/2020).

Sebelumnya beberapa waktu yang lalu, Teten telah meminta masyarakat yang ingin mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta ini untuk segera cepat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan dirinya ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Lalu, pada saat mendaftar, masyarakat harus membawa data-data yang dibutuhkan, mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, beserta kartu tanda penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, bidang usaha, hingga nomor telepon. Teten menyatakan, tidak semua pelaku usaha mikro yang layak mendapatkan bantuan hibah ini.

Sebab, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable), mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul dan bukan berasal dari anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, ataupun pegawai BUMN/BUMD. Teten menambahkan, walaupun pelaku UMKM belum memiliki rekening, masih bisa tetap mendaftar. Sebab, nantinya pelaku UMKM yang dinyatakan berhak menerima bantuan akan dibuatkan rekening oleh salah satu bank penyalur.

Adapun bank penyalurnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). “Pihak bank akan memanggil penerima untuk dibikinkan rekening dan nantinya akan menandatangani self declaration soal kelayakan menerima,” ungkap Teten.

Sumber Refrensi : https://money.kompas.com/

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #umkm #blt #banpress #tetenmasduki

Follow Sosial Media

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

KOPITU akan Bekerjasama denga Bank Mandiri untuk Menciptakan 10 Ribu Pengusaha Baru

komite-umkm.org – Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU) melakukan audiensi dengan Bank Mandiri pada hari jumat, 6 November 2020 guna membahas Program Menciptakan 10 Ribu Pengusaha Baru di Indonesia. Program yang dibahas ini dilaksanakan dengan memberikan pinjaman modal usaha KUR Super Mikro, yakni pinjaman sebesar 10 juta rupiah tanpa agunan dan bunga yang ditujukan untuk UMKM di Indonesia yang membutuhkan tambahan modal, serta karyawan PHK yang ingin menjadi wirausaha.

Yoyok Pitoyo selaku ketua umum KOPITU menjelaskan dalam pertemuan tersebut bahwa KOPITU selain memberikan modal usaha, juga memberikan akses pasar digital yang terintegrasi dengan usaha lainnya. Untuk karyawan PHK, KOPITU akan memberikan modal usaha, pendampingan, pelatihan, akses pasar digital, dan paket usaha. Pendampingan dan pelatihan untuk para karyawan PHK yang ingin menjadi wirausahawan meliputi cara berbisnis secara professional serta kegiatan teknis mengenai paket usaha yang dipilihnya, sehingga para wirausahawan baru sudah siap terjun ke lapangan untuk mengelola usahanya.

Paket usaha yang disediakan KOPITU kepada karyawan PHK antara lain: Petani Jagung, Pakan Ternak, Peternak Ayam Broiler, Peternak Ayam Petelur, Peternak Lele dan Petani Sayur, Lalapan Pecel Lele, Service dan Counter HP, Donat, Minuman Kopi dan Nonkopi, Roti Kopi, Fried Chicken, dan Mie Ayam. “sebagai contoh paket usaha Pakan Ternak, produknya akan dibeli oleh wirausahawan Peternak Ayam dan Peternak Lele, kemudian produk Ayam dan Lele akan dijual kepada wirausahawan Pecel Lele dan Fried Chicken serta Mie Ayam, ini membentuk suatu ekosistem usaha dari hulu ke hilir” jelas Yoyok.

Yoyok juga menjelaskan bahwa paket-paket usaha yang disediakan sudah dianalisis oleh tim KOPITU serta praktisi di bidangnya, dipastikan produk yang dihasilkan dapat terjual, memperkecil kemungkinan kerugian, dan para pelaku usaha akan memiliki reputasi yang baik dimata perbankan.

“KOPITU juga membuat sebuah platform atau aplikasi yang diperuntukan untuk UMKM anggota KOPITU. Dalam aplikasi tersebut akan saling terhubung antara penjual dan pembeli, dukungan pembayaran digital, dan dapat dilihat pula reputasi, alur keuangan / cash flow dari para pelaku usaha sehingga mempermudah pihak bank dalam memantau para pelaku usaha, dan banyak sekali fitur di dalamnya termasuk akses lokasi dan distribusi barang” jelas Yoyok.

Bank Mandiri yang diwakili oleh Yunas dalam pertemuan ini akan berperan sebagai bank penyalur dana dari pemerintah kepada masyarakat. “Segera kami akan buat perjanjian kerjasama dengan KOPITU mengenai program ini” ujar Yunas dalam pertemuan tersebut. Yunas menilai bahwa program KOPITU sangat baik dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pihak perbankan juga dapat mengakses informasi keuangan dan informasi lainnya tentang UMKM KOPITU sehingga apabila di waktu yang akan datang pelaku UMKM memerlukan tambahan biaya dalam jumlah yang lebih besar, pihak bank bisa mendapatkan refrensi reputasi UMKM dengan sangat mudah. “Kerjasama antara KOPITU dengan Bank Mandiri harus segera dibahas dan ditandatangani, kami menargetkan kerjasama ini akan rampung sebelum tanggal 18 November 2020 karena pada tanggal tersebut akan ada kegiatan webinar dengan pak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM RI” tambah Yoyok.

TAGAR : #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #umkm #10ribupengusaha #10ribudesa #koperasi #tetenmasduki #yoyokpitoyo #mandiri

Follow Sosial Media

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Inilah Para Pahlawan Digital UMKM 2020

komite-umkm.org – Program Pahlawan Digital UMKM mengumumkan 10 inovator muda yang telah memberikan solusi digital bagi UMKM tepat di Hari Sumpah Pemuda. Inovator muda terpilih setelah melalui proses penjurian yang ketat.

Pengumuman pemenang disampaikan dalam malam Penghargaan 10 Besar Pahlawan Digital UMKM yang digelar secara virtual dan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Kemenkop UKM. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, penggagas Pahlawan Digital UMKM Putri Tanjung, Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi, dan Presiden Komisaris SEA Group Indonesia Pandu Patria Sjahrir.

Rangkaian program yang dimulai sejak Agustus 2020 ini dipadati dengan sejumlah agenda, seperti talkshow inspiratif, bootcamp, hingga sesi pitching. Dari 126 pendaftar, dewan juri menyeleksi 20 besar inovator yang mengikuti pitching untuk memperebutkan posisi 10 besar atau 10 pemenang. Para inovator yang terpilih dalam 10 besar nantinya akan menjadi mitra strategis Kemenkop UKM dan mendapatkan hadiah menarik.

Bertindak sebagai dewan juri adalah penggagas Pahlawan Digital UMKM Putri Tanjung, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Fiki Satari, dan Vice President Transformation Management Office Telkomsel Andry Firdiansyah, Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi, Vertical Lead (Kepala Bagian Industri) Facebook Companies Aldo Rambie, dan Head of Public Policy & Government Relations Shopee Radityo Triatmojo

Pemenang 10 besar Pahlawan Digital UMKM 2020 adalah Kopral, Restoku, Belanjaikan.com, Femalepreneur.id, Krealogi, Bonsay, Credibook, Chatbiz.id, Auto Pilot Store, dan Mantab.id. Para inovator ini dinilai memiliki inovasi dan solusi digital yang menarik, mulai dari penyedia rantai pasok untuk perikanan dan menjadi penghubung antara nelayan dan konsumen, mentransformasi pedagang keliling tradisional, sampai digitalisasi koperasi.

Sementara itu, 3 besar Pahlawan Digital UMKM diraih oleh Credibook, sebuah platform digital yang fokus pada financial service (jasa keuangan) dan juga membangun ekosistem digital antara pelanggan, pelaku UMKM, dan para pemasok (supplier) yang berhasil mendapatkan juara 1. Sedangkan Chatbiz.id, sebuah layanan virtual assistant dari Kota Bandung yang membantu UMKM mengelola social commerce selama 24 jam nonstop, menempati juara 2. Sementara juara 3 disabet oleh Krealogi, platform digital berbasis di Jakarta yang fokus pada manajemen rantai pasok UMKM kriya dan fesyen, khususnya di Indonesia Timur.

Penggagas Pahlawan Digital UMKM Putri Tanjung tak kuasa menyembunyikan kebahagiaannya melihat keberhasilan para pemenang yang meraih predikat ‘Pahlawan Digital UMKM 2020’.

“Mereka bagus-bagus dan sangat membanggakan. Semuanya hebat,” ujar Putri, dalam keterangannya, Kamis (29/10/2020).

Menurut Putri, bukan perkara mudah menentukan 10 inovator terbaik dari 20 inovator yang menjalani proses pitching dengan para dewan juri. Masing-masing inovator menurutnya memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri dalam memberikan solusi digital.

“Mudah-mudahan di hari Sumpah Pemuda ini jadi momen bagi seluruh anak muda Indonesia untuk terus bersemangat dalam berbuat kebaikan. Dengan menciptakan inovasi yang dapat membuat UMKM kita bisa lebih sejahtera lagi,” lanjut Putri.

Sementara itu, Co-Founder dan CEO Credibook, Gabriel Frans, tak bisa menyembunyikan kebanggaan dan kebahagiaannya atas prestasi yang dicapai. Ia juga tak sabar menunggu kolaborasi selanjutnya dengan Kemenkop UKM. Gabriel juga berharap dapat membantu digitalisasi pembukuan seluruh pelaku UMKM dan membantu mereka dalam hal pendataan.

“Kami siap membantu menyelesaikan masalah dan membantu UMKM di Indonesia, terutama dalam pencatatan keuangan,” tegasnya.

Ekonomi Digital

Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam program Pahlawan Digital UMKM. Neneng memuji perjalanan para peserta dalam mengembangkan solusi dan inovasi untuk masyarakat dari berbagai latar belakang.

Neneng juga merasa senang melihat potensi para pelaku UMKM yang ikut dalam program Pahlawan Digital ini. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, kata dia, berbagai inovasi akan lahir untuk menjawab permasalahan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat maupun pelaku UMKM di Indonesia.

“Menang atau tidak, kalian sudah mengambil langkah awal untuk membantu pembangunan ekonomi di Indonesia,” ucapnya.

Senada dengan Neneng, Presiden Komisaris SEA Group Indonesia Pandu Patria Sjahrir, juga mengapresiasi seluruh peserta yang berkontribusi dalam program ini. Menurutnya, Pahlawan Digital adalah momentum bagi kaum muda atau pengusaha muda yang bergerak di bidang UMKM untuk melakukan dobrakan-dobrakan baru.

“Kami dari SEA Group akan selalu mendukung ke depannya. Pandemi ini merupakan kesempatan emas bagi teman-teman untuk membuat inovasi-inovasi baru,” ujar Pandu.

Pandu juga tak segan-segan menyatakan kebanggaannya pada peserta yang terlibat dalam Pahlawan Digital. Bagi dia, program ini sangat penting untuk melakukan inovasi dan transformasi ekonomi digital di Indonesia.

Pahlawan Digital

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan apresiasinya kepada para peraih penghargaan Pahlawan Digital UMKM. Ia mengatakan program yang digagas Putri Tanjung tersebut sangat tepat, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, banyak inovator muda yang membuat inovasi dan menciptakan aplikasi untuk membantu UMKM.

“Teman-teman adalah Pahlawan Digital. Saya ucapkan selamat kepada 10 pemenang. Malam ini kita semua berbahagia,” ucap Teten.

Menteri yang juga hobi meracik kopi ini mengapresiasi seluruh inovator yang terlibat dalam pengembangan inovasi digital. Di tengah upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi digital atau digitalisasi UMKM, kehadiran para inovator muda ini disebutnya merupakan ‘berkah’.

“Sangat luar biasa. Teman-teman muda di daerah sangat inovatif. Ini juga menunjukkan bahwa generasi milenial kita di seluruh Indonesia kaya dengan ide-ide kreatif. Konsep-konsep inovasi mereka perlu kita dukung,” tuturnya.

Teten berharap tahun depan program Pahlawan Digital UMKM bisa digelar kembali. Ia berharap akan semakin banyak inovator muda yang lahir dan membantu UMKM.

“Kita ingin menyiapkan UMKM agar maju dan siap berkompetisi di pasar domestik maupun internasional,” tandasnya.

Sumber Refrensi : https://news.detik.com/

TAGAR : #indonesiangrocery #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #gerakansuksesespor #umkm #pahlawandigital2020 #kemenkop

Follow Sosial Media :

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Pemerintah Dorong Pemulihan UMKM Lewat Banpres dan Pinjaman

komite-umkm.org – Pemerintah memastikan terus melakukan pendampingan, pelatihan, dan pemberian bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu pulih dari hantaman pandemi Covid-19.

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dalam ‘Dialog Covid-19: Penerapan Protokol Kesehatan di UMKM’ di Media Center #SatgasCovid19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (26/10).

Teten menyebut pelaku UMKM merupakan salah satu yang paling terdampak dari pandemi lantaran upaya pembatasan aktivitas sosial demi menekan penyebaran virus.

Berbeda dengan usaha besar yang dapat menahan aktivitas usaha, ujar Teten, pelaku UMKM tidak dapat menunda bisnisnya. Sebab, para pelaku UMKM menggantungkan pemasukan dari pendapatan harian.

“Mereka enggak bisa menunda kegiatan usaha karena pendapatan mereka bersifat harian dan langsung berurusan dengan perut mereka. Oleh karena itu banyak yang terpukul. Kami pemerintah melakukan pendampingan, pelatihan, juga program bantuan,” ujar Teten.

Teten memaparkan, pendampingan dan pelatihan dilakukan agar UMKM dapat beradaptasi dengan pola konsumsi masyarakat yang baru.

Di era pandemi ini, lanjutnya, masyarakat cenderung memilih berbelanja secara daring demi menjaga keamanan, sehingga pelaku UMKM diarahkan untuk dapat memenuhi pola tersebut.

Pihaknya juga mendapati banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset dan pendapatan, bahkan kehilangan bisnis atau pekerjaan, sehingga mengalami gangguan arus kas.

Akibatnya, lanjutnya, para pelaku UMKM tersebut tidak dapat membayar cicilan kredit perbankan beserta bunga.

Beri Relaksasi Pinjaman

Menyikapi kondisi tersebut, lanjutnya, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan memberikan bantuan program relaksasi pinjaman.

“Kami [pemerintah] punya alokasi cukup besar, yakni Rp123 triliun lebih untuk program relaksasi pinjaman selama 6 bulan dan 8 bulan. Cicilan bunganya kami subsidi 6 persen. Itu juga kami ada subsidi untuk pajak [bagi UMKM],” paparnya.

Kemudian, lanjutnya, UMKM yang belum pernah mengajukan pinjaman ke bank akan mendapatkan hibah modal kerja dalam bentuk Banpres Produktif Usaha Mikro.

“[Hibah modal kerja] Ini untuk 12 juta pelaku usaha mikro, dengan total nilai sekitar Rp22 triliun. Ini sekarang sudah tinggal sedikit lagi proses penyalurannya,” katanya.

Sumber Refrensi : https://www.cnnindonesia.com/

TAGAR : #indonesiangrocery #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #gerakansuksesespor #umkm #kemenkop #tetenmasduki #blt #bltumkm #banpres

Follow Sosial Media :

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Menkop UKM Dorong Instansi Pemerintah Belanja Produk UMKM

komite-umkm.org – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong instansi pemerintah termasuk Kementerian atau Lembaga, Pemda dan BUMN untuk belanja produk UMKM.

“UMKM terdampak pandemi Covid-19 sehingga perlu mengefektifkan belanja pemerintah, lembaga, BUMN, termasuk pemerintah daerah untuk berbelanja produk UMKM,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (27/10/2020)

Untuk mendukung hal itu, lanjut Teten, Kemenkop UKM telah menghadirkan beberapa program sebagai bentuk pendampingan transformasi digital UMKM seperti EDUKUKM.ID yaitu Program e-learning atau pelatihan daring secara gratis yang bisa diakses melalui
www.edukukm.id.

Selain itu, ada juga program pelatihan yang dibuat dalam bentuk Seri Podcast 60 detik untuk memandu UMKM shifting ke model bisnis digital yang bisa diakses di kanal media sosial @kemenkopukm. Lalu ada juga Seri Webinar SPARC Campus yang bisa diakses di SMESCO.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyediakan seri video bertema New Normal/Adaptasi Kebiasaan Baru yang bisa diakses di kanal media sosial @kemenkopukm dan Seri pelatihan daring yang terintegrasi dengan program SPARC Campus yang diakses di SMESCO.

Ada juga Kakak Asuh UMKM yang merupakan pelatihan khusus untuk umum agar dapat menjadi digital marketers dalam membantu penjualan UMKM khususnya di e-commerce.

Pihaknya juga melakukan intervensi di sisi hilir atau perluasan pasar yang dilakukan dengan menyertakan UMKM dalam platform digital belanja barang dan jasa pemerintah serta BUMN.

Teten mengatakan pihaknya juga telah bekerja sama dengan LKPP untuk menghadirkan Laman UMKM & BeLa Pengadaan, serta melakukan pendampingan/pelatihan bagi UMKM untuk dapat hadir dalam platform ini.

“Bersama Kementerian BUMN kami memastikan untuk belanja barang dan jasa di bawah nilai Rp 14 miliar agar UMKM dapat ikut serta melalui Pasar Digital UMKM,” katanya.

Teten menambahkan, KemenkopUKM juga melakukan onboarding digitalisasi UMKM di daerah-daerah dengan memanfaatkan katalog digital/e-brochure, sebagai salah satu upaya menghadirkan UMKM lokal yang menjadi Local Heroes, yang memiliki karakteristik mengungkit dan menginspirasi, memberdayakan dan berdampak secara sosial dan ekonomi.

Sumber Refrensi : https://www.kompas.com/

TAGAR : #indonesiangrocery #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #gerakansuksesespor #umkm #kemenkop #menkop

Follow Sosial Media :

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Teten Dorong Koperasi Punya Lembaga Penjaminan Simpanan

komite-umkm.org – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan perlu ada lembaga penjaminan simpanan khusus koperasi di Indonesia. Hal ini agar masyarakat tertarik untuk menempatkan uangnya di koperasi. “Dengan penjaminan ini para anggota koperasi merasa aman memiliki dana di koperasi,” ungkap Teten dalam keterangan resmi, Jumat (23/10).

Selama ini, sambung Teten, masyarakat enggan berinvestasi di koperasi karena banyak koperasi yang gagal membayar uang anggotanya. Oleh karenanya, harus ada perbaikan dengan sistem manajemen koperasi.

“Koperasi harus menjadi bibir usaha yang menarik untuk investor. Harus ada pembenahan dalam sistem manajerial koperasi, sehingga orang tertarik untuk menaruh simpanan, berinvestasi, atau bahkan menjadi anggota koperasi,” tutur Teten.

Teten menyatakan partisipasi masyarakat Indonesia terhadap koperasi hanya 8,41 persen. Angka itu masih jauh lebih rendah dari persentase negara lain dalam skala global yang mencapai 16,31 persen.

“Dari 8,41 persen masyarakat Indonesia yang berkoperasi sebagian besarnya masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Teten.

Menurutnya, koperasi terbaik sejauh ini berada di NTT. Beberapa koperasi di NTT, antara lain Koperasi Obor Mas dan Koperasi Pintu Air.

“Pemerintah ingin NTT ini merupakan provinsi koperasi,” imbuhnya.

Teten menambahkan bahwa seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di NTT sebaiknya mendirikan dan bergabung dengan koperasi. Pasalnya, koperasi bisa menjadi solusi jika ada masalah permodalan, pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sumber Refrensi : https://www.cnnindonesia.com/

TAGAR : #indonesiangrocery #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #gerakansuksesespor #ntt #tetenmasduki #penjaminan #simpanan

Follow Sosial Media :

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Apa Benar Pendaftaran BLT UMKM Rp 2,4 Juta Bisa Secara Online?

komite-umkm.org – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, pendaftaran program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai alias BLT UMKM, tidak bisa dilakukan secara online.

Hal ini dia tegaskan menyusul banyaknya informasi yang beredar yang memberitakan bahwa pendaftaran BLT UMKM bisa dilakukan melalui situs milik Kemenkop UKM yakni http://depkop.go.id, “Iya, itu keliru. Tanpa konfirmasi,” ujarnya singkat , baru-baru ini.

Menurut dia, pendaftaran untuk program BLT ini bisa dilakukan hanya secara offline saja, yang dimana pelaku UMKM bisa mendaftarkan atau mengajukan dirinya ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Hal serupa juga dikatakan oleh Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman. Dia mengatakan pihak Kemenkop UKM tidak pernah memfasilitasi pendaftaran online untuk BLT tersebut.

Akan tetapi, lanjut dia, memang ada sejumlah dinas di daerah yang menyediakan opsi pendaftaran online.

“Ada beberapa daerah yang menyediakan pendaftaran online,” katanya.

Sayangnya Hanung tidak bisa merinci dengan jelas daerah mana saja yang memungkinkan untuk melakukan pendaftaran BLT UMKM secara online. Dia pun meminta masyarakat yang berminat untuk mendaftar program tersebut secara online, harus aktif dan benar-benar mengecek informasi pada masing-masing pengusul di daerah.

Badan pengusul yang dia maksud adalah dinas yang membidangi Koperasi dan UKM, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum serta kementerian ataupun lembaga.

Tag :

Sumber Refrensi : https://www.kompas.com/

TAGAR : #indonesiangrocery #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #gerakansuksesespor #Teten Masduki #BLT UMKM #Rp 2,4 Juta BLT UMKM #pendaftaran BLT UMKM #daftar BLT UMKM

Follow Sosial Media :

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/

UPDATE KOPITU – Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk di UMKM dengan Minimal Pagu 40 Persen

komite-umkm.org – Presiden Joko Widodo bakal mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga menyerap produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Nantinya, kementerian dan lembaga harus mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggarannya untuk belanja barang atau modal dari UMKM. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, UMKM menjadi mayoritas sektor usaha di Indonesia dengan rasio 99 persen. Jumlah serapan tenaga kerja di UMKM juga terbanyak, yakni sebesar 97 persen.

UMKM Sektor Paling Terdampak Covid-19

Namun, sektor UMKM saat ini menjadi yang paling terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan, setelah September 2020 ini, hampir separuh UMKM akan mengalami krisis atau gulung tikar.

Oleh sebab itu, demi meminimalisasi dampak tersebut, pemerintah harus berpihak pada sektor UMKM. Kebijakan tersebut pun tertuang dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saat ini, pemerintah tengah menyusun aturan turunannya agar pelaksanaan memiliki dasar hukum yang jelas.

“Advokasi kebijakan sudah kami lakukan, tinggal bagaimana implementasinya,” tutur Teten dalam webinar bertema Digitalisasi Pengadaan Barang atau Jasa, Kamis (22/10/2020).

Menurut Teten, dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM juga dituangkan guna mendukung komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk belanja barang atau jasa milik UMKM.

Hal tersebut terwujud dalam sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Erick Thohir pun menegaskan akan memerintahkan seluruh BUMN agar mengutamakan produk UMKM ketika belanja modal.

“Kami kerja sama dengan Pak Erick Thohir untuk pengadaan di BUMN dengan nilai mencapai Rp 14 miliar ke bawah untuk UMKM. Sekarang, baru ada 9 BUMN yang menyatakan komitmennya dengan nilai belanja sekitar Rp 35 triliun. Nanti, secara bertahap seluruh BUMN akan bergabung,” sambung Teten, Kamis.

Dengan upaya-upaya tersebut, Teten yakin UMKM akan memiliki ruang yang lebih luas untuk bisa mengeskalasi bisnisnya. Bahkan, kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk menjadi salah satu tumpuan utama dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pekerjaan Yang Harus Dibereskan Pemerintah

Hanya saja, lanjut Teten, ada sejumlah pekerjaan yang harus dibereskan pemerintah bersama stakeholder terkait. Pekerjaan itu di antaranya menyiapkan kemampuan pelaku UMKM agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu tinggi, serta dapat memenuhi kebutuhan belanja kementerian dan lembaga.

Oleh sebab itu, Kemenkop UKM tengah giat melakukan roadshow untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar sumber daya manusianya (SDM) meningkat, khususnya pelatihan terkait digitalisasi UMKM.

“Pekerjaan kami kali ini adalah bagaimana menyiapkan agar UMKM siap dan layak menjadi penyedia vendor dari barang dan jasa pemerintah. Kami juga harus mendorong agar produknya bisa masuk di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” ujarnya.

Lebih lanjut, Teten mengapresiasi upaya pemerintah yang menyediakan ruang bagi UMKM untuk masuk dalam e-katalog LKPP.

Dengan cara ini, UMKM bisa bersaing dengan pelaku usaha kelas kakap. Sebab, penawaran barang atau jasa menggunakan sistem tender online. Sistem ini akan mengurangi tingkat kecurangan lantaran semua proses transaksinya dilakukan dengan transparan.

“LKPP akan mengurangi proses tatap muka yang berpotensi terjadinya proses lobi atau suap oleh pemilik modal besar. Selain itu, transaksi secara elektronik akan terdeteksi karena pembayaran pun harus secara digital. Kalau sudah begini, maka harga, kualitas, dan transaksinya akan transparan,” ujarnya.

TAG :

Sumber Refrensi : https://www.kompas.com/

TAGAR : #indonesiangrocery #kopitu #umkmkopitu #suksesexpor #goExpor #goGlobal #ukmnaikkelas #gerakansuksesespor #UMKM #Menteri BUMN #Teten Masduki #LKPP #Erick Thohir #Kemenkop #UKM #kementerian dan lembaga

Follow Sosial Media :

Facebook : https://www.facebook.com/kopitu.jaya.5/

Twitter : https://twitter.com/KomiteKecil

Instagram : https://www.instagram.com/kopitu_/